Tag: sultan udin musa

Ini Penjelasan Lengkap Udin Musa Mempertanyakan Putusan KPU Sulut

Benny Mamoto dan David Bobihoe Akib (Foto Ist)

Benny Mamoto dan David Bobihoe Akib (Foto Ist)

MANADO -Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) dalam meloloskan pasangan calon (Paslon) Gubernur, Benny Mamoto dan calon Wakil Gubernur David Bobihoe Akib, mendapat tanggapan serius Sultan Udin Musa, praktisi hukum Sulut. Menurut Udin Musa antara putusan KPU Sulut dan Bawaslu Sulut terdapat semacam kontroversi. Inilah beberapa alasan dan putusan KPU serta Bawaslu Sulut yang bisa dijadikan studi perbandingan.

1. Permohonan Penyelesaikan Sengketa yang diajukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME, dan DAVID BOBIHOE AKIB, Pada Tanggal 31 Agustus 2015 ke Bawaslu Sulut, Dalam Petitum :

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2) Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.
3) Menyatakan bahwa berkas pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015.
4) Meminta dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menetapkan pasangan calon Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, dan David Bobihoe Akib sebagai pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015.
5) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan keputusan ini.

2. Bawaslu Sulut dalam Keputusan Sengketa Nomor : 02/PS/BWSL.SULUT.26.00/IX/2015 tanggal 16 September 2015, telah Menetapkan:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan calon Gubernur a.n. Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Meminta kepada KPU Provinsi Sulut untuk memulihkan Hak Konstitusional Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
4) Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan hak konstitusional Gabungan Partai Politik untuk melakukan pengisian calon Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
5) Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.
6) Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan waktu pegusulan Calon Gubernur baru oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera paling lambat 7 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
7) Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan verifikasi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon terhadap Calon Gubernur yang diusulkan oleh oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya (Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera.
8) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

3. Keputusan Bawaslu Sulut pada angka 3) s/d 7), tidak pernah diminta oleh Pemohon untuk diputuskan, jadi sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 “ hal yang diminta untuk diputuskan. ” maka dengan demikian Putusan tersebut telah mengandung Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

4. Sedangkan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara di Pengadilan, tidak boleh Menjatuhkan Putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat/Pemohon.

5. Disamping bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, juga bertentangan dengan PKPU Nomort 9 Tahun 2015 :

– Ketentuan Dalam Pasal 61 ayat (1), dinyatakan : “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.”

– Pasal 62 ayat (3), “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

– Pasal 77 :
(1) Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
(4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

– Pasal 78 :

Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

6. Yang menjadi Pertanyaan Apakah Dr. Elly Engelbert Lasut, ME, Berhalanghan Tetap atau dianggap Berhalangan Tetap ….???, lantas bagamana dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan.

7. Maka dengan demikian Keputusan KPU Sulut Nomor : 41/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015, telah mengandung Cacat Hukum.

8. Saya hanya boleh berharap dan berdoa, mudah-mudahan KPU dan Bawaslu Sulut memiliki alasan/dasar hukum yang kuat dalam keputusannya sehingga tidak akan berimplikasi hukum yang dapat merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Benny J. Mamoto dan David Bobihoe Akib, Partai Pengusung, Kepentingan Umum, Masyarakat, dan tidak menciderai proses Demokrasi itu sendiri. (***)

Demikian SEMOGA BERMANFAAT…
Hormat saya,
Sultan Udin Musa, SH.

Penetapan Benny-David Salahi Aturan, KPU Sulut Terancam Dipidana

Sultan Udin Musa SH (Foto Ist)

Sultan Udin Musa SH (Foto Ist)

MANADO – Beragam tafsiran soal ditetapkannya kembali pasangan Benny Mamoto-David Bobihoe sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dimenit-menit terakhir, yang mana Benny menggantikan posisi Elly Lasut yang sebelumnya berpasangan dengan David Bobihoe kemudian dianulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Keputusan KPU Sulut akhirnya mendapat sanggahan dan protes keras masyarakat, salah satunya dari praktisi hukum Sulut, Sultan Udin Musa SH, saat diwawancarai Suluttoday.com, Udin sapaan akrab mantan anggota DPRD Kota Manado itu menyebutkan bahwa keputusan KPU Sulut untuk meloloskan pasangan Benny-David adalah bermasalah.

”Keputusan KPU Sulut mengacunya di PKPU, undang-undang Pilkada, rekomendasi Bawaslu atau apa?. Ini bermasalah, bisa dilihat kehadiran Benny Mamoto-David Bobihoe dipenghujung waktu, tugas verifikasi berkas dan lain yang dilakukan KPU itu ada batas waktunya. Bahkan berdasarkan aturan tidak bisa lagi diakomodir sebagai pasangan calon di Pilgub Sulut Pak Benny-David ini, jangan dipaksakan. Namun, ironisnya KPU Sulut malah meloloskan, KPU sepertinya salah kapra dalam memahami aturan, kesalahan besar KPU yaitu meloloskan pasangan Benny-David,” tegas Udin yang akrab juga disapa Barol ini.

Lanjut Udin menyentil soal panduan atau dasar hukum yang digunakan KPU dan Bawaslu Sulut untuk meloloskan pasangan Nomor Urut 3 ini. Menurut kader Partai Golkar itu, dalam hierarki perundang-undangan KPU tidak bisa menyalahi aturan diatasnya, dirinya menilai KPU Sulut melakukan langkah blunder dengan meloloskan Benny-David. Bahkan, Musa mengancam akan mendorong kasus ini hingga KPU dan Bawaslu Sulut mendapat sanksi tegas atas dugaan pelanggaran tersebut.

”Ada impilkasi hukum dibalik langkah yang menurut saya blunder dilakukan KPU Sulut, bersama Bawaslu Sulut ini. Aneh, kedudukan hukum yang lebih tinggi kok dikalahkan dengan surat Bawaslu, Benny-David diloloskan karena acuan KPU Sulut salah satunya dari surat Bawaslu Provinsi yang masih memberikan kesempatan kepada pasangan Elly-David mengganti pasangannya. Dalam hal ini Elly yang diduga bermasalah dan diganti dengan Benny Mamoto, mereka tidak mengkaji hukum secara keseluruhan. Ingat, tak boleh aturan KPU dikalahkan dengan surat rekomendasi atau apapun. Kami juga akan membawa kasus ini ke DKPP, dan ini sanksinya bukan hanya penon-aktifan KPU dan Bawaslu Sulut, tapi sampai dampak pidananya,” papar Musa, Sabtu (3/10/2015). (Amas)

Ini Tiga Nama yang Diusung Golkar for Pilwako Manado

Danny Sondakh, Lilly Binti dan Sultan Udin Musa (Foto Ist)

Danny Sondakh, Lilly Binti dan Sultan Udin Musa (Foto Ist)

MANADO – Makin dekatnya pemilihan Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota Manado mengharuskan seluruh partai politik (Parpol) mengambil langkah. Sabtu (9/5/2015), pengurus Partai Golkar (PG) Kota Manado saat diwawancarai melalui Hi Lukman Wakid, Wakil Ketua DPD II Golkar Manado soal kesiapan Pilwako menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa nama untuk bertarung dalam Pilwako Manado.

”Kami sudah menjaring 3 nama untuk maju dalam Pilwako Manado sebagai calon Wali Kota Manado, mereka masing-masing adalah kader terbaik Golkar, diantaranya Danny Sonadakh, Ketua Golkar Manado, Sultan Udin Musa, pengurus Golkar Manado, dan Lilly Binti yang juga pengurus Golkar Manado serta anggota DPRD Kota Manado. Mereka disiapkan untuk maju dalam Pilwako 2015 ini,” ujar Wakid.

Ditambahkannya lagi bahwa Golkar Manado optimis akan menang dalam Pilwako Manado kali ini. Tidak hanya itu, menurut haji Lukman target menang Golkar akan ditentukan dengan siapa mereka akan berkoalisi, sehingga pihaknya belum menentukan akan berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

”Iya kami optimis akan menang dalam Pilwako Manado, nah untuk menang kami sudah punya strategi di Pilwako Manado. Sehingga untuk menang kami tidak menoton harus berkoalisi dengan KMP, atau pun KIH. Boleh jadi kedua-duanya, memang ada beberapa nama diluar kader Golkar yang masuk dalam penjaringan ini,” tegas Wakid menutup. (Amas Mahmud)

Udin Musa ‘Bongkar’ Tabir Terkait Keracunan Es Brenebon Kawan Baru

Sultan Udin Musa (Foto Ist)

Sultan Udin Musa (Foto Ist)

MANADO – Kejadian yang mengejutkan dan menggemparkan kembali terjadi di Manado, Rabu (29/10/2014) beberapa warga Manado diduga keracunan lantaran meminum es brenebon di Rumah Makan (RM) Kawan Baru menuai tanggapan beragam. Meski telah ditutup, Sultan Udin Musa SH, Ketua Dewan Pembina Syarikat Islam (SI) Sulawesi Utara (Sulut) menuturkan perlunya pemerintah Kota Manado dan stakeholder terkait mendalami persoalan tersebut.

”Perlu dikaji dan dilakukan penelitian atau pengujian terhadap keracunan yang disinyalir disebabkan oleh beberapa warga meminum es brenebon di Rumah Makan Kawan Baru. Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kebijakan yang merugikan satu pihak, jangan sampai sebelum ada temuan jelas pemerintah Kota Manado mengambil sikap yang keliru,” ujar Musa saat diwawancarai, Jumat (31/10/2014).

Mantan legislator Kota Manado itu mengingatkan semua pihak yang terlibat untuk membuka masalah ini secara terang-benderang. Kronologis kejadian keracunan juga, kata Musa perlu dirunut dan disampaikan ke publik, dirinya merasa ada yang aneh dalam keracunan tersebut yang luput dari perhatian pemberitaan media massa.

”Saya mengajak kita semua jernih dan komprehensif mempelajari kasus ini. Apakah setelah masuknya beberapa orang yang keracunan di Rumah Makan Kawan Baru ini, sebelumnya ada orang lain yang masuk kemudian mengalami keracunan? Atau misalkan sesudah itu, Wawali Manado diantaranya. Sebelum beliau masuk dan minum es kemungkinan ada orang lain yang meminum es brenebon disitu. Namun apakah mereka juga keracunan? Hal ini saya lihat luput dari pemberitaan media massa, saya meminta kita mengungkap ini secara terang-benderang,” tukas Musa yang juga kader Partai Golkar Manado ini. (Amas Mahmud)

 

iklan1