Tag: suluttoday

Tersangka Massal di DPRD Malang, Prestasi KPK Atau Sensasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MENYEDOT konsentrasi dan perhatian publik yang dampaknya relatif ‘mencoreng’ nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah ini ironi, kecolongan, kecelakaan, ataukah kecerobohan dari 41 legislator di DPRD Malang dari total 45 orang. Mereka menjadi tersangka secara kolektif dalam kasus dugaan suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian sampai saat ini 21 orang diantaranya sudah ditahan.

Sejumlah politisi ini terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015, mereka tentunya diduga menerima dana ‘haram’ gratifikasi, ‘politik kompensasi’, alias korupsi. Menyentil itu, kita menjadi teringat dengan suara keras, penuh emosi, tegas, dan intoleran dari Bang Fahri Hamzah yang vokal mendesak agar KPK dibubarkan, hemat saya logis juga desakan Bang Fahri. KPK rupanya lebih doyan membereskan kasus-kasus korupsi ‘kecil’.

KPK sepertinya perlu sokongan mental serta dukungan keberanian untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar. Kasus yang disinyalir melibatkan elit ‘Parpol Besar’, bahkan jika ke 41 legislator ini berfikir inklusif, punya keberanian, maka mereka perlu menimbang ulang perjuangan Bang Fahri. Kalau belum bernyali, minimal mereka menuntut keadilan kepada KPK dalam pemberantasan kasus korupsi agar tidak standar ganda. KPK Jangan hanya berani beroperasi pada kasus korupsi recehan, tapi bungkam, ‘banci’, impoten, dan gagap membongkar dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan mafia korupsi berbanrol Triliyunan Rupiah.

Bukan berperadaban rendah para anggota KPK itu, saya curiga mereka masih tersandera dengan kepentingan dan cukup kompleks, mereka mungkin menderita penyakit inlander. KPK itu selalu terlihat garang didepan TV dan berwibawa saat diwawancarai jurnalis, tapi melempem, bahkan mirip budak didepan elit pemerintah. KPK memang tidak independen, ia berada dibawah kendali penuh pemerintah. Itu sebabnya super powernya KPK, bahkan ada hak imunitas KPK perlu dikaji kembali.

Menjadi tragedi terburuk di Republik ini, terutama di era kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI yang mana secara massal para wakil rakyat terciduk berjamaah oleh KPK. Yang berdasarkan pemberitaan media massa anggaran yang mereka terima per orang tak cukup Miliaran Rupiah, begitu tak sebanding dengan korupsi yang dilakukan para bandit-bandit itu.

Hentakan, gertakan, dan gebrakan KPK ini bagi saya bukanlah prestasi, ini malahan menjadi bencana demokrasi kita. Betapa KPK dengan enteng, ‘mengobok-obok’ lembaga DPR (DPRD Malayang). Lembaga KPK cukup efektif mendestruksi bangunan citra atau reputasi yang selama ini dijaga para wakil rakyat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Riskan memang KPK, bila tak diantisipasi KPK boleh berubah wajah menjadi bengis, seperti mahluk kanibal pemakan manusia. KPK boleh berpotensi ‘brutal’, dan sporadis, akan bergerak bagai Samurai tak bertuan bila tak ada lembaga yang mengawasi mereka.

KPK juga memberi sinyal sebagai penanda sekaligus meninggalkan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang berstatus darurat korupsi. Akhirnya secara otomatis membuat merosot kepercayaan publik kepada para wakil-wakilnya. Secara riil, kita harus lantang mengatakan bahwa yang dilakukan KPK dalam menetapkan sejumlah anggota DPRD Malang sebagai tersangka merupakan sebuah prestasi, tinggal bagaimana kita mendorong agar tidak ‘dimanfaatkan’ untuk kampanye politik, kita juga berharap agar stamina dan spirit KPK dalam memberantas korupsi terus dilakukan, bukan sekedar melakukan pembohongan publik dengan ‘drama’ picik didepan layar TV.

Bisa saja KPK menargetkan sensasi, bukan soal prestasi yang mereka kejar. Toh, kalau mau jujur menilai, dikatakan prestasi bila mereka-mereka ini berani mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah disampaikan Bang Fahri dibeberapa moment dialog di media massa. Atau kalau ‘dipaksakan’ melihat ini sebagai prestasi, cukup kita beri apresiasi dengan mendesak KPK agar berani memberantas dugaan kasus korupsi besar.

Sebab dalam keyakinan dan amatan saya, KPK kurang serius, bahkan masih cukup diskriminatif dalam pemberantasan korupsi. Belum menjalankan distribusi keadilan yang merata terhadap upaya mengungkap kasus korupsi secara komprehensif, apakah ini berkaitan dengan peletakan skema atau sistem dan metode bemberantasan korupsi?. Saya kira bukan soal sistem semata, tapi berkaitan erat dengan keberanian, komitmen, siap menerima resiko serta memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tanggungjawab tanpa menjadi munafik.

Peristiwa ini juga sulit rasanya kita kapling, dan simpulkan bahwa tak ada relasinya dengan urusan Pemilu 2019, bagaimana pun sekali lagi KPK dalam kacamata saya hanya bersifat dependen. Dihuni para aktor yang ‘jinak’ dimata kekuasaan, walau terlihat progresif dilayar kaca TV. Bahkan, bisa jadi jelang hajatan Pemilu 2019 KPK makin berani, lihat saja kasus yang melibatkan Setnov, Bang Idrus Marham, kini Airlangga Hartarto yang rata-rata kader satu Parpol, Airlangga mulai dipanggil untuk pemeriksaan dugaan keterlibatan kasus korupsi. Jika dilihat secara seksama, inilah ‘pukulan’ yang sasarannya satu titik untuk melumpuhkan rival politik, dalil apapun itu pemerintah lebih memiliki otoritas mengatur lembaga negara dan instrumen formal pemerintahan lainnya.

Operasi KPK; Desakan hukum dan Kepentingan Politik

Banyak pihak tentu bertanya-tanya soal getolnya KPK melakukan OTT atau operasi untuk mentersangkakan oknum koruptor jelang Pemilu 2019. Hal itu juga seiring dengan jalannya kecurigaan atas agresifnya KPK mengungkap kasus korupsi, dalam perjumpaan menyambut momentum politik tentunya ini membawa dampak signifikan, buktinya intensitas meningkatnya jumlah tersangka mulai nampak. Apakah ini kepentingan penegakan hukum, ataukah by order dari kelompok tertentu?. Jawabannya tentu hanya KPK, Tuhan dan oknum berjiwa ‘iblis’ yang tahu.

Bila sekedar kita berfikir ‘sehat’, maka bisa dikata KPK tentu bergerak dengan kepentingan tertentu, yang tidak lain adalah menjalankan Presiden sebagai kepada Negara. Disisi lain, KPK tentu tak dapat lepas dari siklus kepentingan partai politik yang menjadi penyangga demokrasi dari Negara ini, itu sebabnya tabir yang kita ungkap dalam hal pemberantasan korupsi menjadi seperti benang kusut. Meski begitu, secara hukum pergerakan KPK tetap kita apresiasi karena telah menjalankan tugasnya, sesuai kemampuan para personil KPK tentunya.

Tinjauan dilapangan KPK yang dikenal punya hak imun ini masih ‘tergoda’ dan takluk dengan ‘rayuan’ serta intimidasi, argumennya sederhana seperti belum tuntasnya KPK memberantas kasus korupsi bailout Bank Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jejaring mafia pajak lainnya, kasus e-KTP yang belum tuntas, Sumber Waras, Reklamasi di Jakarta, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya. Sebagai rakyat biasa, kita tentu berposisi mendorong agar akselerasi pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan KPK secara optimal dan serius.

Ada kepentingan hukum yang tentu menjadi prioritas dari KPK dalam mengungkap korupsi, dalam skala apapun, itu tentu kita akui bersama. Sementara itu, ada pula serangkaian kepentingan politik yang juga tak bisa kita menutup mata lalu mengambil kesimpulan bahwa KPK bergerak tanpa kepentingan politik. Hemat saya, KPK tetap bergerak atas kepentingan politik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengupayakan adanya desentralisasi kesejahteraan hingga di daerah, akhirnya menjadi relevan KPK harus ‘menguatkan karakternya’, bukan berubah menjadi monster yang menakut-nakut elit parpol, birokrat, dan rakyat pada umumnya, dengan semangat itulah keberlanjutan program pemberantasan korupsi dari KPK akan langgeng.[***]

 

__________________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

Yuli Andini Polwan yang Nyambi Jadi Tukang Tambal Ban

Bripda Eka dan aktivitas yang digelitinya (Foto Merdeka.com)

Bripda Eka dan aktivitas yang digelitinya (Foto Merdeka.com)

JAKARTA/MANADO – Kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan ternyata tidak membuat sosok gadis berparas manis ini putus asa. Meski ayahnya hanya seorang buruh tukang tambal ban, malah membuat Bripda Eka Yuli Andini (19) bersemangat dalam menempuh masa depan sebagai polwan.

Gadis lulusan SMK Negeri 2 Salatiga jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ini, dengan mulus lolos tanpa uang sogokan menempuh pendidikan kepolisian Pusdik Binmas, Banyu Biru, Ambarawa, Jawa Tengah. Selain itu, selama menempuh masa pendidikan sebagai Sekolah Calon Bintara (Secaba), berhasil mengukir prestasi rangking tujuh dari 7.000 peserta lainnya saat pendidikan kepolisian se-Indonesia.

Meski, sudah dua bulan menjadi polwan, Bripda Eka, panggilan sehari-harinya tidak pernah lupa disela-sela kesibukannya sebagai abdi negara tetap membantu profesi ayahnya sebagai buruh tukang tambal ban di Jalan Veteran, Pasar Sapi RT 2 RW 6, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan bengkel.

Di rumah kontrakan sekaligus bengkel yang hanya berukuran 6 X 6 meter ini Bripda Eka jika lepas piket di Mapolresta Salatiga, Bripda Eka membantu kesibukan orang tuanya melayani langganan tambal ban ayahnya. Kesibukannya ini dilakukannya sejak duduk di bangku sekolah mulai SMP hingga SMK.

Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Sabirin (49) dan Darwanti (40) ini awalnya sama sekali tidak terbayang dibenaknya untuk menjadi seorang Polwan. Padahal awalnya, Bripda Eka ingin bekerja di sebuah stasiun televisi besar berskala nasional. Makanya, dirinya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan agar mahir dalam bidang editing gambar dan animasi di televisi atau bidang broadcasting.

“Orangtua saya nggak pernah mengarahkan. Saya awalnya pingin kerja di broadcast, bagian editing dan ahli animasi karena saya ingin bekerja di stasiun tv terkenal. Pernah membuat web dengan teman-teman. Suka saja ngedit video, ngedit foto pokoknya yang berbau desain grafis lah,” ungkapnya saat ditemui merdeka.com Selasa (25/2) di RSUD Salatiga di Bangsal Kelas 3 Flamboyan, Kota Salatiga, Jawa Tengah menunggui ayahnya Sabirin yang sedang sakit.

Namun, menjelang kelulusan, Bripda Eka mendapat dorongan dari Mara Tilofashanti salah satu guru multimedia komputer di SMK Negeri 2 Salatiga yang saat itu ada sosialisasi penerimaan polwan dari Polresta Salatiga. Bripda Eka kemudian mencoba mengadu nasib dan keberuntungan mengikuti seleksi penerimaan Secaba Polri di Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Sebelum jadi polwan. Awalnya aku sempat daftar salah satu perusahaan perkabelan automotif di PT Autocom di Subang, Jawa Barat. Saat itu tes tertulis dulu. Terus dapat panggilan ke Semarang untuk seleksi setelah tes kesehatan di Polri. Kemudian bebarengan, saya milih seleksi di Polri saja kemudian mengikuti tes kesehatan dan membatalkan untuk tes di PT Autocom. Ingin cepet kerja biar bisa bantu ayah dan tidak menambal ban terus,” tutur gadis berkelahiran 30 Juli 1996 ini.

Bripda Eka kepada merdeka.com sempat mengaku tidak percaya diri karena gadis berparas imut ini hanya memiliki tinggi badan 156 dengan berat hanya 48 saja. Namun, karena mendapat dorongan dari teman-teman sekolah, orangtua dan gurunya, akhirnya bersama 19 teman satu sekolahnya Bripda Eka mengikuti proses seleksi Secaba Polri.

“Ada teman-teman daftar sekitar sekelas lima sama saya. Kalau satu sekolah SMK Negeri 2 Salatiga ada sekitar 20 teman sama saya. Terus daftar, saya khan tinggi badan pas-pasan banget. Kok kayak tinggi badan ngepres. Di bujuk Bu Mara, udah gak papa ikut saja, tahun kemarin ada 7.000 polwan diterima. Kapan lagi ada kuota seperti itu. Eh, ternyata sekarang sudah jadi Polwan. Alhamdulillah saya jadi rangking tujuh selama pendidikan 1,5 bulan di Banyu Biru, Ambarawa,” ungkapnya.

Meski telah berhasil menjadi anggota polwan, sosok Bripda Eka tetap menunjukkan kesederhanaannya. Bagaimana tidak, saat merdeka.com menemuinya baju, celana dan sepatunya yang dikenakan baju tak bermerek. Kesantunan dan kepatuhan kepada kedua orangtuanya pun tetap dijaga.

Terbukti, saat menunggui ayahnya Sabirin yang sedang sakit paru-paru, dengan setia bersama ibu dan adik semata wayangnya Arjuna Dwi Bagaskara (16) yang saat ini juga duduk di bangku sekolah SMK Negeri 2 Salatiga seperti dirinya. Meski dirinya kini telah sibuk bertugas sementara di Unit Shabara Polresta Salatiga, Jawa Tengah. (Merdeka.com/Amas)

Perintah Wali Kota, Dinas Kebersihan Tuntaskan Sampah Sisa Kebakaran Hari Ini

Petugas kebersihan saat membersihkan sampah di Kelurahan Titiwungen Utara (Foto Humas Pemkot Manado)

Petugas kebersihan saat membersihkan sampah di Kelurahan Titiwungen Utara (Foto Humas Pemkot Manado)

MANADO – Kepedulian Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut pada warga Kota Manado terus ditunjukkannya. Seperti kejadian kebaran rumah warga Titiwungen Utara belum lama, yang saat ini meninggalkan sampah dari hasil sisa kebaran langsung diseriusi Wali Kota Manado dengan memerintahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado untuk membersihkan sampah tersebut.

Rabu (14/1/2015), Julises Oehlers SH, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado langsung turun ke lapangan. Setelah melakukan aktivitas mengangkut sampah bersama tim kebersihan Kota Manado, Dinas Kebersihan Manado juga dibanti pihak It Center Manado.

“Iya Pak Wali Kota memerintahkan hari ini harus selesai mengangkut tumpukan sampah di Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario. Kami juga dibantu Pak Jemmy Asiku dari It Center Manado untuk sama-sama membersihkan sampah yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara,” ujar Julises.

Lanjut Julises menyampaikan terima kasih atas bantuan serta kerja sama pihak It Center Manado dalam kerja membersihkan sampah tersebut. “Terima kasih banyak atas bantuan Pak Jimmy Asiku untuk sama-sama kita mengangkut sampah. Kami dari Dinas Kebersihan menyediakan 2 buah truk angkutan sampah yang baru, ditambah perlengkapan lainnya. Target kita hari ini harus selesai,” tutur Julises saat dikonfirmasi Suluttoday.com. (Amas Mahmud)

Terkait Impor Minyak, Faisal Basri Panggil Pihak Petra

Faisal Basri (Foto Ist)

Faisal Basri (Foto Ist)

JAKARTA – Pagi ini, sekira pukul 10.00 WIB, Faisal Basri Cs yang tergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan bertemu dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Pertemuan ini dijadwalkan akan dilakukan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta.

Pantauan Okezone, Jakarta, Rabu (17/12/2014), pertemuan ini nantinya akan membahas terkait informasi impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari Petral sendiri rencananya akan dihadiri oleh petinggi Petral.

Sebagaimana diketahui, fokus Tim Reformasi Tata Kelola Migas dalam jangka menengah adalah menuntaskan persoalan Petral. Faisal Basri pernah mengatakan, pihaknya akan membongkar proses lelang minyak mentah yang selama ini dilakukan Petral.

Dirinya mengatakan, akan mencari tahu mulai dari siapa yang ikut dalam Petral, harganya berapa, harga minyak dunia saat itu berapa, untungnya jadi berapa, hingga besaran yang harus ditanggung negara.(Okezone.com/Amas)

Polisi Gagalkan ‘Pengiriman’ 6 Gadis Cantik dari Manado ke Kendari

suluttoday-manado-kendariManado – Polisi menggagalkan dugaan percobaan perdagangan manusia (trafficking). 7 wanita dan seorang sopir diamankan saat menunggu keberangkatan di Bandara Sam Ratulangi Manado, pagi tadi.

Para korban yang diamankan adalah GP alias Gaby (21), warga Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua, YR alias Yani (21) dan IF alias Inka (20), warga Kairagi Dua Kecamatan Mapanget, WS alias Wina (19) dan AL alias Afi (19), warga Malalayang Kecamatan Malalayang dan AM alias April (25), warga Girian Kota Bitung.

Dua orang lainnya yang ikut ditangkap adalah MW alias Mario (20), warga Winangun Kecamatan Malalayang, sopir yang mengantar para korban ke bandara, serta SR alias Sherly (33), warga Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, yang bertindak sebagai mami alias perekrut.

Terbongkarnya kasus dugaan trafficking ini berawal dari Tim Reserse Baca Selengkapnya

iklan1