Tag: Tangga Muliaman Purba

STOP Pejabat Jalan-Jalan, RUM USULU Optimis Pemkot Manado Raih WTP

H. Rum Usulu saat memimpin pertemuan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado kedatangan tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), untuk 13 hari lamanya. Dimana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado Tahun Anggaran 2017.

Tim yang diketuai Bagus Respati Sasongko itu didasarkan pada surat tugas yang ditanda-tangani Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Kota Manado Tahun Anggaran 2017. Menanggapi adanya pemeriksaan BPK RI di Manado, Wali Kota DR GS Vicky Lumentut, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Usulu melarang kepala Perangkat Daerah untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

“Saat ini kita sedang menghadapi pemeriksaan oleh auditor BPK. Karena itu, sesuai petunjuk pak Wali Kota agar para pejabat tidak ada yang ke luar daerah, tetapi bantu BPK selama mereka di Manado,” ujar Usulu, Rabu (6/12/2017).

Lanjut dikatakan Sekda, para kepala Perangkat Daerah harus memberikan data yang lengkap sehingga tidak terjadi kesalahan data.

“Kita semua bertekad untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, oleh karena itu silahkan berikan data yang lengkap. Setiap Perangkat Daerah harus siap jika diperlukan dan dibutuhkan oleh BPK,” kata Sekda Usulu.

Lanjut menurutnya, selama pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa BPK akan didampingi Inspektorat Kota Manado. “Waktu pemeriksaan terbatas hanya 13 hari, nanti akan ada tim pendamping yang siap selama 24 jam dari inspektorat,” tandas Usulu yang turut diiyakan Inspektur Drs Hans Tinangon.

Usulu optimis jika semua Perangkat Daerah bekerjasama dengan baik selama dalam pemeriksaan BPK, opini WTP akan diraih Kota Manado tahun 2018 mendatang. Turut mendampingi Sekda Usulu, Asisten 3 Frans Mawitjere SH, Kepala BPKAD Jonly Otta Tamaka SE serta Kabag Pemerintahan dan Humas Steven Runtuwene SSos. (*/TimST)

Wali Kota GSVL: Selamat Kepada Tangga Muliaman Purba

Wali Kota Manado, dan Rektor UNIMA saat menandatangani pakta integritas (Foto Ist)

Wali Kota Manado GSVL, dan Rektor UNIMA saat menandatangani pakta integritas (Foto Ist)

MANADO – Dr GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado, Senin (6/2/2017) menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor Perwakilan BPK RI Sulut, jalan 17 Agustus Manado.

Wali Kota GSVL begitu Lumentut akrab disapa mengatakan meski telah berganti kepemimpinan dilembaga Perwakilan BPK RI Sulut, hubungan baik antara Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dan BPK RI akan tetap terpelihara.Apalagi, selama ini BPK RI banyak membantu Pemkot Manado dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang bersih dan taat aturan.

“Selama ini, BPK RI telah banyak membantu kami di pemerintah Kota Manado dengan memberikan masukan-masukan serta saran-saran yang konstruktif dalam rangka penataan administrasi keuangan yang benar dengan tidak menyalahi aturan yang ada,” ujar Wali Kota GSVL.

Menurutnya, peran BPK RI di Pemkot Manado telah berhasil memperbaiki opini terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Manado, sehingga bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Atas nama pemerintah Kota Manado, saya menyampaikan selamat kepada Bapak Drs Tangga Muliaman Purba MM sebagai Kepala Perwakilan BPK RI yang baru, dan terima kasih serta selamat bertugas ke tempat yang baru kepada Ibu Endang Tuti Kardiani SE MM,” kata Wali Kota GSVL.

Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM kepada sejumlah wartawan, mengatakan dirinya akan bersinergi dengan pemerintah Kota/Kabupaten di Sulut. Meski demikian, terkait temuan-temuan BPK, pihaknya tetap menyerahkannya pada mekanisme yang ada. Dimana, BPK akan memberikan rekomendasi dan selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Jadi yang namanya tindaklanjut itu, di BPK ada yang namanya rekomendasi, itu semua tergantung masing-masing Pemda, dalam hal ini kepala daerah untuk menindaklanjutinya. Karena rekomendasi itu tujuannya bagaimana menyelesaikan permasalahan,” paparnya.(*/ST)

iklan1