Tag: taufik bilfaqih

Saksi PAHAM Protes Soal Penghitungan Selisi Suara, KPU Manado Tak Hiraukan

Berlangsungnya Pleno KPU Mando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pleno yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado diduga kuat melewatkan sejumlah kejanggalan. Hal itu tak lain adalah adanya selisih suara disaat penghitungan yang disebut-sebut terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kota Manado. Rabu (16/12/2020), ketika Pleno untuk membahas hasil Kecamatan Malalayang Kota Manado, perdebatan alot terjadi.

Dimana saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan melayangkan protes terkait selisih suara yang terjadi. Paslong PAHAM (Paula Harley Manado), Vivie Sanggor dalam pleno resmi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado itu menyarankan agar pengitungan selisih tidak sekedar rubah angka-angka dengan dalil ”penyesuaian”, ”perbaikan” dan selainnya. Melainkan harus menunjukkan data yang valid.

”Kami memprotes mekanisme penghitungan selisih suara berkisar 200-an di Kecamatan Malalayang. Yang dilakukan PPK hanyalah merubah angka-angka, tanpa melalui proses yang tarnsparan. Saya menyarankan sebaiknya kota suara dibuka, supaya kita secar seksama samua saksi mengetahui bahwa selisih tersebut benar-benar terjadi di TPS mana?. Bukan seperti yang dilakukan saat ini. Kalau sekedar mengutak-atik angka, ini tidak akurat,” ujar Vivie yang juga mantan Ketua Panwascam Malalayang tersebut, Rabu (16/12/2020).

Menanggapi keberatan saksi PAHAM, Sahrul Setiawan, Komsioner KPU Manado yang memimpin Pleno tersebut mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan sudahlah tepat. Sahrul bersikeras dan melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan PPK Malalayang seperti dibacakan Lady Pondaan, Ketua PPK Malalayang dalam rapat Pleno tersebut. Sahrul rupanya tak menghiraukan apa yang diusulkan saksi PAHAM.

”Kita disini mencari selisih suara. Itu sebabnya PPK melakukan itu, kita tidak lagi mundur jauh kebelakang. Kemudian disini hadir juga saksi-saksi dari pasangan calon Wali Kota Manado lainnya yang mengharapkan bahwa pendepakatan penghitungan selisih dilakukan seperti ini. Silahkan PPK Malalayang melanjutkan penghitungan,” kata Sahrul yang juga pernah menjadi wartawan ini.

Saksi PAHAM, Vivie Sanggor saat menyampaikan protes (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Taufik Bilfaqih, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manado dalam sesi tanggapan dan penyampaian usulan menanggapi serius keberatan yang disampaikan Vivie dari saksi PAHAM. Menurut Taufik apa yang disampaikan saksi PAHAM merupakan sesuatu yang krusial dan substansi. Bagaimana tidak, ketika Pleno di tingkat Kota sekedar memfokuskan pada selisih angka-angka, lalu mengabaikan proses yang benar, maka hal itu akan membahayakan. Tak hanya itu, Taufik menyebut penyelenggara Pilkada ditingkat Kecamatan seperti mengesahkan sesuatu yang salah dalam Pleno Kecamatan.

”Saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Vivie ini krusial. Perlu untuk direspon KPU Manado. Jangan dikira ini tidak penting. Mohon diperhatikan, karena urgennya saran tersebut maka penghitungan selisih suara mestinya lebih valid dan transparan. Selain itu, saya juga menyoroti kinerja PPK dan Panwascam yang mengesahkan hasil Pleno Kecamatan, sepertinya mereka mengesahkan hal yang salah. Terbukti di Pleno tingkat Kota masih ditemukan selisih suara sebesar ini. Lalu hasil Pleno Kecamatan dimentahkan disini. Kami akan evaluasi dan menjadikan ini catatan penting,” kata Taufik, jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini tegas.

(*/Amas)

Harus Teliti, Tak Mau Buru-Buru Bawaslu Manado Minta Pengesahan Suara Ditunda

Suasana Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya pembahasan yang alot dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado menjadi perhatian semua pihak. Setelah terjadi perdebatan panjang terkait pembahasan rekapitulasi suara Kecamatan terakhir (Malalayang) pada Rapat Pleno Terbuka di KPU Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyarankan untuk menunda pengesahannya.

Hal ini disampaikan Taufik Bilfaqih, setelah menemukan adanya ketidak-cocokan pengguna hak pilih yang menggunakan KTP pada pemilihan Gubernur dan Wali Kota. Koordinator Divisi Pengawasan tersebut meminta KPU untuk mengoreksi data yang dimaksud.

”Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemilih yang menggunakan eKTP, harus sesuai antara pemilihan gubernur dan walikota. Mereka pasti dapat dua surat suara. Namun, mengapa jumlahnya tidak sesuai? Maka KPU harus menelusuri, di kecamatan manakah yang bermasalah? Baru kita sahkan,” kata Taufik, Rabu (16/12/2020).

Untuk diketahui, tambah Taufik bahwa pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah mereka yang menggunakan eKTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. Saat pemungutan suara, mereka menggunakan hak pilih pada jam 12 siang. Hak mereka memilih gubernur dan walikota, sehingga itu pengguna hak pilih tersebut harus sama.

”Kok bisa beda, jumlah pengguna hak pilih gubernur dan walikota pada kategori pemilih tambahan ini? KPU harus pertanggung jawabkan hal tersebut dengan menelusurinya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ujar Taufik.

Sementara itu, Heard Runtuwene, Koordiv. SDM yang ikut mengawasi, meminta KPU untuk mempertegas data pemilih pindahan dengan mencocokkan form A.5.

”Kami butuh informasi dan data pemilih yang menggunakan form A.5. Ini penting untuk menjadi evaluasi pemilih kedepan,” ucap Haerd tegas.

Selanjutnya, Rapat Pleno akhirnya ditunda hingga, Kamis (17/12/2020), pukul 09.0p Wita, akan membahas tentang hasil suara dan pengesahan seluruh suara di Kota Manado. Pleno yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula kali ini berjalan cukup dinamis, bahkan sempat terjadi penangkapan terhadap saksi salah satu pasangan calon Wali Kota Manado di lokasi Pleno KPU Manado.

(*/Redaksi)

GAWAT, Dugaan Praktek Kotor Pilwako Manado Dilakukan PPK Malalayang

Berlangsungnya buka kotak suara setelah Pleno (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mulai terindikasi dilumuri praktek kotor. Pasalnya, terjadi money politik, bagi-bagi beras serta bujuk rayu terhadap pemilih mewarnai praktek politik kita di tahan air. Hal itu diharapkan ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, rangkaian indikasi pelanggaran juga mulai tercium aromanya.

Seperti terjadi setelah pelaksanaan Pleno di Kecamatan. Dimana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang diduga kuat membuka kotak suara, tanpa melibatkan saksi lainnya. Pembukaan kotak suara juga dilakukan di Kantor Camatan Malalayang dan mendapat protes keras dari saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Nomor Urut 4. Padahal, buka kotak diluar pelaksanaan Pleno merupakan tindakan pelanggaran.

”Kan melanggar aturan, kenapa kalian Panwas diam. Sudah selesai rapat Pleno dari kemarin kenap kalian buka kotak lagi. Aturan dari mana itu?, kalau ada edaran tunjukkan?. Jangan alasan perintah dari atas?, kalian Panwas wasit, kenapa buka kotak ulang membuka plano dan foto-foto dari. Teman-teman PPK silahkan berikan jawaban, ini pidahan,” kata Vivie Sanggor Koordinator Kecamatan tim Kampanye Daerah dari pasangan calon Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, tegas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020), kepada Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih, mengatakan akan membahas hal tersebut di tingkat Pleno Kota Manado. Akan dilakukan evaluasi terhadap jajaran PPK dan Panwascam. Bawaslu juga akan melihat potensi pelanggaran yang terkait.

”Pastinya akan dibahas di Pleno Manado. Akan dievaluasi dari jajaran PPK dan Panwascam. Sekaligus akan dilihat potensi pelanggaran apa terkait hal ini. Dipastikan akan dimintai keterangan,” ujar Taufik tegas.

Ketua KPU Kota Manado, Jusuf Wowor saat dimintai tanggapan disertai video, terkait protes yang dilayangkan saksi PAHAM (Paula Harley Manado), dan proses buka kotak ilegal, mengatakan akan mengecek kejadian memalukan tersebut ke jajarannya.

”Sorry bro, kita cek dulu teman-teman PPK. Thx infonya,” ucap Wowor melalui WhatsApp, Selasa (15/12/2020) pagi ini.

(*/Amas)

Bawaslu Manado: Parpol yang Meminta Mahar Politik Terancam Sanksi

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek curang dan membegali aturan dalam Pilkada Serentak sering kali terjadi. Kini ramai bermunculan praktek saling tuding bahwa partai politik masih kerap menerapkan praktek yang sifatnya standar ganda. Hal tersebut mendapat tanggapan Bawaslu Kota Manado.

Selasa (14/7/2020), Taufik Bilfaqih, Divisi Pengawasan dan Hubmas, Komisioner Bawaslu Manado, mengajak semua kontestan politik agar menaati aturan yang berlaku. Soal ‘mahar politik’, kata Taufik Bawaslu akan ekstra melakukan ‘pengawasan spesial’. Tak segan-segal Taufik membeberkan aturan yang terkait dengan hal tersebut.

“Bawaslu punya pengawasan khusus terkait hal itu. Berdasarkan UU 10 tahun 2016, pasal 47, terdapat larangan bagi parpol yang menggunakan mahar politik. Sanksinya denda 10 kali lipat, bahkan parpol tersebut tidak bisa mencalonkan kandidat pada pemilihan berikut,” kata Taufik, yang juga mantan Ketua PMII Cabang Samarinda ini.

Lebih lanjut, Taufik menyebutkan dalam rangka mewujudkan Pilkada yang bermutu dan sukses, diperlukan kerjasama yang sinergis. Bawaslu Manado pun bersiap menyasar stakeholder pelaku yang melakukan pelanggaran, terutama partai politik.

“Namun, semua ini, butuh kerjasama setiap elemen. Selain temuan, Bawaslu berharap ada laporan pihak yang mau bekerja sama demi tegaknya keadilan pilkada,” ujar Taufik.

Ketika ada partai politik yang melakukan pemaksaan kepada bakal calon untuk menyetor biaya mahar politik, maka hal itu menurut Taufik berdampak menabrak aturan. Sehingga kemudian, perlakuan itu layak menjadi objek aduan karena dinilai sebagai bentuk pemerasan.

“Itu pemerasan. Silahkan calon laporkan. Maka konsekuensinya tetap kena di parpol, sebagaimana pasan 47 tersebut. Jadi bisa dilaporkan ke polisi untuk proses pidana dan juga bisa dilaporkan kepada Bawaslu,” tutur Taufik.

(*/Bung Amas)

BAWASLU Manado Beri Warning KPU Terkait Protap Penanganan COVID-19

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) penyelenggara Pemilu yang tengah menghadapi Pemilihan Kepal Daerah (Pilkada), Rabu (9/12) diharapkan untuk berperan maksimal. Terutama dari aspek pengawasan tahapan Pilkada. Badan Pangawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Manado, melalui Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Taufik Bilfaqih, S.Sos.I.,M.Si, menyampaikan pihaknya telah aktif melakukan pengawasan dengan menerapkan standar COVID-19.

‘’Pada dasarnya seluruh jajaran Bawaslu Manado sudah kita rapid test. Bawaslu, Staf Bawaslu, Panwaslum dan Panwaslu, karena itu berita dari Bawaslu RI. Yang dikategorikan repid testnya reaksi, mereka diminta melakukan isolasi mandiri, tidak melakukan kegiatan. Kerja-kerjanya diganta jajaran diatasnya, misalkan Panwaslu, maka kerjanya diambil alih Panwascam,’’ kata Taufik, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, bagi jajaran Bawaslu Manado yang dikategorikan reaktif langsung diarahkan melakukan proses pemeriksaan lanjutan yakni test swab. Pada media ini Taufik yang juga jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu secara terbuka mengatakan terdapat beberapa jajarannya termasuk Panwascam dan Panwaslur yang akibat reaktif pekerjaannya ditangani jajaran di atasnya, sehingga tidak mempengaruhi pengawasan secara teknis.

“Mereka yang reaktif, kita tingkatkan pemeriksaanya ke test swab. Sekarang 9 orang reaktif itu sedang menunggu hasil, mereka belum bisa melakukan aktivitas apa-apa. Mereka standby sambil menunggu hasil swab keluar. Namun mereka ada tugas-tugas rumah pembuatan laporan dan mengetahui informasi terkini terkait hasil update dari lapangan,’’ ujar Taufik tegas.

Perihal berapa saja jajaran Bawaslu yang mengundurkan diri di tengah gelombang dan bencana COVID-19 saat ini, Komisioner Bawaslu yang akrab dengan jurnalis itu menyebut jumlahnya tidak ada. Taufik menegaskan agar penyelenggara Pilkada mematuhi protap kesehatan COVID-19 guna mengantisipasi penyebaran penularan COVID-19, karena hal itu berdampak pelanggaran.

‘’Kemudian yang mengundurkan diri di jajaran Bawaslu Manado sejauh ini Panwaslur Manado belum ada. Panwas Kecamatan ada yang mundur, tapi jauh sebelum pandemi COVID-19. Intinya Bawaslu akan sangat ketat terkait protap COVID-19. Jika protap unprosedural, maka kategorinya pelanggaran,’’ tutur Taufik.

(*/Bung Amas)

iklan1