Tag: taufik tumbelaka

Tidak Fokus, Kinerja Felly Runtuwene Dipertanyakan

Taufik Tumbelaka (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Canter (TAC), Taufik Tumbelaka, S.IP angkat bicara terkait sinergitas kerja pemerintah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Senin (29/6/2020), Tumbelaka menyebut eskalasi warga yang terpapar pandemi COVID-19 makin meningkat, sehingga penting semua stakeholder bahu-membahu melakukan pencegahan dan penanganan.

”Pada saat ini Sulawesi Utara telah tembus angka psikologis 1000 pasien positif covid-19 dan saat ini terkonfirmasi telah sekitar 1057 pasien dan sekitar 76 meninggal dunia dimana ada sekitar 172 pasien sembuh. Jumlah pasien positif covid 19 di Sulut relatif sangat tinggi dikarenakan jumlah penduduk Sulut tergolong sedikit, sekitar 2,6 juta jiwa. Untuk itu perlu perhatian khusus dari semua pihak termasuk Pemerintah Pusat,” kata Tumbelaka.

Tidak hanya itu, pengamat politik pemerintahan ini mengingatkan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya yang membidangi kesehatan agar responsif terhadap situasi yang ada di Sulut. Jangan sampai ada kesan penghuni Senayan asal Sulut hanya bersikap pasif serta apatis terhadap situasi daerahnya.

”Terkait hal tersebut diharapkan wakil rakyat Sulut di DPR RI dapat berperan lebih jauh, apalagi diketahui Ketua IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, berasal dari daerah pemilihan Sulut. Felly E Runtuwene diharapkan bisa berkontribusi lebih besar lagi terkait masalah yang dihadapi dunia kesehatan Sulut yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 dengan lebih keras lagi,” ujar Tumbelaka.

Felly Estelita Runtuwene (Foto Istimewa)

Di tempat terpisah, Benny Tenda, S.IP, selaku kader Partai NasDem menyampaikan harapannya agar Felly Runtuwene lebih memaksimalkan kinerjanya sebagai kebanggaan warga Sulawesi Utara di Senayan. Menurut Benny harapan masyarakat agar utusan mereka dapat berbuat lebih banyak di DPR RI harus dapat diwujudkan Felly Runtuwene.

”Yang utama adalah tingkatkan kemampuan. Ibu Felly Runtuwene ini kebanggaan warga Sulawesi Utara, itu berarti warga berharap Ibu berbuat, memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara di Senayan. Tidak mudah capaian yang diembang sebagai wakil rakyat di Senayan, kita berharap Ibu Felly bekerja sepenuh hati dan lebih fokus lagi untuk mengabdi pada masyarakat,” ujar Benny tegas.

Keprihatinan juga datang dari Direktur Sulut Political Institute (SPI), Fumiko Rorong, S.Pd, yang menyentil soal peran aktif para wakil rakyat dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aktivis perempuan ini mengajak agar Felly Runtuwene dapat menjadi role model, tidak bersikap cuek terhadap kondisi Sulut yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Menurutnya jika Felly bekerja aktif, menjadi pioneer maka hal itu turut membuat bangga para perempuan di daerah ini.

”Kami mendorong dan ikut mengingatkan para wakil rakyat di Senayan. Bersyukur mereka punya kesempatan, kedudukan yang didapat dengan upaya keras itu harus berbuah manis untuk sebuah pengabdian bagi banyak orang. Ibu Felly Runtuwene tentu menjadi kebanggan warga Sulut, terlebih bagi kaum perempuan. Tapi, jangan lantas hal itu membuat Ibu Felly berdiam diri, lambat merespon keluhan masyarakat Sulut. Ayo jadilah pelopor dalam memberantas COVID-19 di daerah Nyiur Melambai ini, kami tentu bangga dan ikut memberi support,” tutur Fumiko.

(*/Bung Amas)

Tawarkan Solusi Lawan Covid-19, Tumbelaka Beri Catatan untuk Gubernur Sulut

Taufik Manuel Tumbelaka (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai gelombang wabah Virus Corona akan menghantam sendi sosial ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Membuat anak mantan Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) dan Sulut pertama, Frits Johanes Tumbelaka, yakbi Taufik M. Tumbelaka, rupanya cemas dan membuat catatan kepada Gubenur Sulut, Olly Dondokambey, SE.

Kamis (9/4/2020), jebolan UGM Yogyakarta itu menyebutkan dari hasil diskusi internal Lembaga Studi Sosial dan Politik, Tumbelaka Academic Centre (TAC). Ditujukan khusus kepada saudara Gubernur Sulut dan diharapkan menjadi perhatian Bupati dan Walik Kota di Sulut.

“Kami menyarankan, Pemprov Sulut memperkuat koordinasi dengan Pemkab/Pemkot guna lebih gencar memberi bantuan terkait dampak sosial ekonomi (sosek) yang telah dialami masyarakat. Kemudian, Gubernur sebagai yang terdepan bersama Bupati/Wali Kota di Sulut menunjukan komitmen kuat dan nyata bahwa yang terpenting saat ini adalah gerakan kemanusiaan, bukan gerakan politik,” kata Tumbelaka sebagai Direktur Eksekutif TAC.

Tidak hanya itu, pengamat politik dan pemerintahan Sulut itu menambahkan bahwa pentingnya meninggalkan kepentingan politik sempit. Selain itu, koordinasi diperkuat guna melahirkan komunikasi yang sentralistik perlu menjadi cara yang diambil saat ini.

“Pemprov Sulut menerapkan sistem informasi ‘1 pintu’ bagi jajarannya guna mencegah pernyataan-pernyataan yang tidak bijak dari oknum Pejabat, baik di medìa massa, sosmed dan lain-lain. Hal ini guna meredam polemik disejumlah kalangan masyarakat. Pemprov Sulut mempersiapkan secara sungguh-sungguh ‘rumah singgah / rumah isolasi’ yang sesuai standart yang sudah ditetapkan Kemenkes RI atau WHO. hasil pantauan dan informasi yang didapat, belum ada satupun ‘rumah singgah atau rumah isolasi’ yang siap dari yang pernah diinformasikan Pemprov Sulut,” tutur Tumbelaka.

Tambahnya lagi, Gubernur Sulut segera mengingatkan kepada jajaran Pemprov Sulut khususnya para pejabat guna fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi bersama namun tetap menjalankan tupoksi dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Terpantau di kantor DPRD Sulut ada aktifitas sangat tidak perlu, yaitu pengecatan bagian luar gedung.

(*/Bung Amas)

Anak Mantan Gubernur Dirindukan Pimpin Manado

Taufik Tumbelaka (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pilwako Manado mulai diramaikan sejumlah nama pejabat Pemprov Sulut seperti Roy Mewoh, Chres Talumepa, Edison Humiang, HTR Korah melihat dari hasil Pilkada Minahasa dan Sitaro dimana dua birokrat senior maju dan menang, namun itu merupakan motivasi bagi sejumlah anak mantan Gubernur untuk maju bertarung di Pilwako Manado.

Saat ini sejumlah nama mantan anak Gubernur mulai ramai dibicarakan seperti Harley Mangindaan, Taufik Tumbelaka, Jefry Rantung, Inggrid Sondakh dan Vanda Sarundajang memiliki kans dan simpati di Sulut khususnya Kota Manado karena nama besar mereka tak lepas dari suksesnya orang tua mereka memimpin Sulut.

Taufik Tumbelaka saat ditanya menegaskan siapa takut, sementara Harley Mangindaan menyatakan saat ini yang paling penting komunikasi enak dengan semua orang  dan enjoy. Sementara itu Pengamat Politik dan Pemerintahan Unsrat DR Ferry Liando menyatakan keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya dirasakan oleh pemimpin itu pada saat menjabat. Namun dampaknya akan bermanfaat ketika pemimpin itu tidak menjabat lagi.

“Jika pemimpin itu berhasil maka akan berdampak kepada kerabat yang ada di dekatnya. Di AS keluarga Bush begitu gampang mendapatkan jabatan dikarenakan kesenangan masyarakat AS terhadap Bush senior. Di Indonesia, Megawati pernah terpilih menjadi Presiden karena simpati publik terhadap Soekarno sebagai pejuang dsn pendiri bangsa. Jika para pemimpin di Sulut berhasil dan menuai simpati publik maka akan berdampak pula pada kerabat-kerabatnya,” ujar Liando.

”Sehingga jika ada kerbat pemimpin yang disukai itu mencalonkan diri pada jabatan publik yang dipilih langsung maka akan sangat diuntungkang jadi jika ada anak-anak penjabat di Sulut tampil mencalonkan diri maka prestasi orang tuanya akan sangat menentukan,” tegas Aktivis Unsrat dan Senior GMKI Manado ini.

Lanjut Liando, jika prestasi orang tuanya buruk pada saat memimpin daerah ini maka akan sulit bagi anak-anaknya untuk bersaing. Biasanya dosa-dosa politik orang tua, menjadi penghambat bagi anak-anaknya untuk berkompetisi. Liando pun berharap ini jadi pelajaran buat para politisi. Jika ingin mewariskan sesuatu kepada anak cucu maka berusaha menjadi pemimpin yang baik.

Jika dalam kepemimpinan memiliki prestasi baik maka dampak politiknya adalah akan bermanfaat secara langsung bagi generasi penerusnya dalam kesempatan meraih kekuasaan politik. (Cat)

Memaknai Fenomena “Berpakaian” Baju Adat

Taufik Manuel Tumbelaka (Foto Ist)

(Catatan Kecil ke 3 dalam rangka HUT Sulut)

Ada yang menarik ketika pada rangkaian inti Peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia di tahun ini saat Presiden Joko Widodo dan “jajaran-nya” serta para tamu undangan hadir tidak dengan “seragam” ala negeri barat (baca: Jas dan pernak-perniknya), tapi justru dengan Pakaian Adat dari berbagai daerah di Indonesia. Suasana menjadi berubah, kesan ke-Indonesia-an langsung menyeruak sangat kuat.

Ide brilian Pakaian Adat yang terlihat di 17 Agustus 2017 itupun nampaknya menginspirasi Sulawesi Utara, ini tergambar dalam acara puncak peringatan Hari Jadi ke 53 Sulawesi Utara pada 23 September 2017 kemarin. Suasanapun berbeda karena biasa yang memakai Baju Adat diacara HUT Propinsi dari tahun ke tahun hanya Ibu-Ibu (plus pemenang Nyong Sulut), itupun tidak semua yang memakai Kebaya khas Sulawesi Utara, ada sebagian memakai yang biasa disebut Kebaya Nasional, ini sesuai “dress code” yang terpampang diundangan.

Ada pesan dan kesan sangat kuat dari pemaknaan ide memakai Baju Adat, diharapkan sebagai penyadaran serta penguat rasa cinta Indonesia yang kaya akan ragam budaya, ada harapan mulia agar jati diri atau integritas kita tidak tercabut dari akar ke-Indonesia-an dan semangat ini dimulai dari pihak yang biasa dikategorikan para Elite, hal ini juga diharapkan terjadi di Sulawesi Utara.

Pemakaian Baju Adat adalah penguatan rasa cinta Tanah Air dan juga kearifan daerah, ini jelas bukan “gerakan biasa” karena dari sini juga diharapkan setiap Warga Negara, terlebih khusus para Penyelenggara Negara, untuk bekerja lebih keras dengan ketulusan untuk kemajuan Indonesia. Ini semua bisa terwujud jika ada rasa cinta Negara dimana rasa ini hanya bisa digerakan dan dimunculkan dari hati dan pikiran kita. Maka tidak akan ada artinya sama sekali, jika tubuh kita dengan bangga kita pakai-kan Baju Adat, namun hati kita dan pikiran kita tidak “diselimuti” dengan “Baju Adat”.

Makna mendalamnya memakai Baju Adat pada acara seremoni peristiwa penting Kenegaraan dan Daerah, bukan hanya untuk sekedar gagah-gagahan, “lucu-lucuan” dan keren-kerenan, apalagi hanya sekedar memberi suasana berbeda.

*Selamat Hari Jadi Sulawesi Utara.
Salam Kasih, Taufik Manuel Tumbelaka

Kesejahteraan DPRD Bakal Meningkat, TUMBELAKA Ingatkan Perhatikan Integritas, Prinsip Kewajaran dan Kondisi Kemampuan APBD

Taufik Tumbelaka saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait akan keluarnya Peraturan Kepala Daerah (PerGub, PerBup/Perwako) sebagai konsekwensi logis atas hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, maka akan menjadi “bola panas” bagi para penerimanya, yang dalam hal ini para Wakil Rakyat.

Hal tersebut dikarenakan makin besar ekspektasi masyarakat terhadap kinerja para wakilnya di DPRD. Para Wakil Rakyat tidak bisa lagi “bermalas-malasan”, tentunya. Sudah harus rajin hadir di Kantor DPRD atau saat pembahasan menyangkut kepentingan rakyat karena telah menerima tunjangan seperti kendaraan dan tempat tinggal.

Selain itu, menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka bahwa para Wakil Rakyat harus menunjukan kualitasnya dengan menelorkan sejumlah Perda Inisiatif, juga harus menunjukan integritas yang tinggi dalam dalam membela hak-hak rakyat yang sebenarnya merupakan kewajiban para Wakil Rakyat.

‘’Wakil Rakyat sudah harus lebih produktif lagi, dan meningkatkan kinerjanya karena PP Nomor 18 tahun 2017 meningkatkan kesejahteraan mereka. Khusus terkait dengan besaran angka yang akan di tata dalam Peraturan Kepala Daerah, diharapkan tetap memegang teguh pada dua hal, yaitu: prinsip kewajaran dan kondisi kemampuan APBD agar dapat diterima dalam logika masyarakat pada umumnya dan tidak menjadi beban berat dalam pos belanja rutin anggaran,’’ ujar Tumbelaka, jebolan aktivis mahasiswa UGM Yogyakarta ini, Minggu (3/9/2017).

Ditambahkannya lagi, Peraturan Kepala Daerah terkait PP 18/ 2017 konon akan keluar dibulan ini, Kabupaten/Kota masih menunggu Provinsi(Pergub). Namun yang menarik Pergub, kata Tumbelaka, Perbup/ Perwako diduga berpotensi menjadi ajang kompromi politik, jika ini terjadi maka akan sangat tidak sehat bagi APBD, dalam arti akan menjadi beban belanja rutin dan berpotensi mengganggu mata anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

‘’Untuk mengantisipasi adanya kompromi politik, maka diharapkan untuk penentuan besaran angka harus memegang prinsip kewajaran, untuk hal itu Pemerintah dapat menggunakan tenaga ahli profesional (konsultan) guna mendapatkan besaran angka yang bersandar pada prinsip kewajaran,’’ tutur Tumbelaka.

Seperti diketahui, menyangkut hal itu memang sedang hangat dibicarakan di beberapa daerah, ada praduga para oknum wakil rakyat inginnya mendapat sebesar-besarnya. (*/Amas)

iklan1