Tag: taufiq pasiak

Cegah Konflik Akibat Medsos, BKPRMI Manado Gelar Dialog Libatkan Aktivis Ormas

Ketua BKPRMI Kota Manado saat menyampaikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memberi perhatian pada kondisi keamanan di Kota Manado, dan mendorong laju pembangunan di daerah ini, Senin (28/1/2019), pengurus Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Manado menggelar forum ‘Baku Dapa Ormas’. Hal tersebut menurut Ketua panitia pelaksana kegiatan, Achmad Husain, S.Hi merupakan wujud dari kontribusi DPD BKPRMI Kota Manado dalam melahirkan ketertiban sosial.

”Terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, lintas Ormas dan OKP pada kegiatan ‘Baku Dapa Ormas’ siang hari ini. Tentunya BKPRMI berharap dan memiliki kesungguhan untuk sama-sama mengajak rekan-rekan aktivis Ormas/OKP dalam mengimplementasikan Manado aman dan nyaman. Mari kita menjaga keamanan di Kota Manado tercinta,” kata Achmad saat menyampaikan laporan panitia.

DR dr Taufiq Pasiak menyampaikan materi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui kegiatan yang mengambil tema: ‘Pemahaman Penggunaan Media Sosial Sebagai Benteng Terjadinya Konflik Sosial di Kota Manado’ dihadiri para aktivis Ormas/OKP dan jurnalis. Menurut Ketua DPD BKPRMI Manado, Suryanto Muarif, M.H kegiatan kali ini notabenenya adalah bagian program BKPRMI Manado yang bertujuan mengedukasi publik tentang pentingnya menghindari pemberitaan destruktif di Media Sosial.

Moderator, Amas Mahmud saat mengarahkan berlangsungnya dialog (FOTO Suluttoday.com)

”Betapa banyak yang kita saksikan sendiri, dan juga menjadi fenomena dimana pengaruh Medsos sering kali melahirkan keretakan sosial. Itu sebabnya, pengurus BKPRMI Manado tidak mau tinggal diam, kami bergerak melakukan kegiatan ini salah satunya sebagai upaya melahirkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Ayo kita sama-sama memberi benteng dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax. Mereka mampu membedakan mana berita layak dikonsumsi serta mana yang tidak pantas ditanggapi,” ujar Ketua Anto sapaan akrab Muarif.

Pemaparan materi dari Pdt Arther Wuwung (FOTO Suluttoday.com)

Sementara itu, narasumber yang di undang yakni DR dr Taufiq Pasiak (Akademisi dan juga pengurus MUI Sulut) dan Pdt Arther Wuwung, ST.h (utusan pemuda Sinode GMIM) memberikan pandangan atas pentingnya para pengurus Ormas ikut mencerahkan nalar publik. Pasiak menyentil tentang perang asimetris, perilaku kaum muda, kecenderungan pengguna Medsos dan pentingnya menggunakan alat filter sebagai benteng menghindari berita hoax.

”Tak dapat kita hindari memang dampak Medsos ini, apalagi perkembangan Negara dan dunia global makin kencang pergerakannya. Penangkal atau bekalnya adalah pengetahuan, kuatkan SDM kita. Lahirkan semacam daya kritis dan tidak menjadi generasi yang cepat merespon hal-hal yang belum diketahui kebenarannya di Medsos. Saya mengajak kaum muda untuk cerdas menggunakan Medsos, cerna, analisis serta tidak terjebak pada perang pemikiran. Yang membuat generasi kita tersesat pada gampangnya terprovokasi, mudah diadu-adu emosinya untuk kepentingan tertentu yang sebetulnya merusak persatuan dan kesatuan kita,” tutur Pasiak.

Usai kegiatan, sesi foto bersama (FOTO Suluttoday.com)

Yang bertindak selaku moderator pada kegiatan kali ini Amas Mahmud, S.IP yang juga Sekretaris DPD KNPI Manado. Kegiatan yang dilaksanakan di Orchid Garden & Zentralo Caffee Kota Manado ini berlangsung tertib dengan melahirkan beberapa rekomendasi.

Dinataranya rekomendasi sebagai berikut; 1). Ormas Kota Manado menolak penyebaran Hoax sebagai upaya menagkal terjadinya konflik sosial di Kota Manado. 2). Ormas Kota Manado sepakat untuk tidak merespon berita Hoax yang berkembang di Medsos. 3). Ormas Kota Manado ikut melakukan pengawasan dengan ikut mensosialisasikan kampanye anti hoax di Media Sosial. (*/Mas)

Kolaborasi MUI-POLRI Gelar Dialog Nasional Tokoh Lintas Agama di Sulut

Para narasumber saat menyampaikan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memastikan agar demokrasi tetap jalan pada koridor, lahirnya ketertiban dan terus terjaga kerukunan ditengah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama Mabes Polisi Republik Indonesia melaksanakan Dialog Nasional di Kota Manado Sulut, Sabtu (15/12/2018). Kegiatan ini dihadiri ratusan pimpinan Ormas Kegamanaan dan tokoh agama se-Sulut bertempat di Hotel Aryaduta Manado.

Menurut Dr dr Taufiq Pasiak selaku panitia lokal saat menyampaikan laporannya menyampaikan pentingnya pelaksanaan dialog tersebut. Pasiak yang juga akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menuturkan apa yang dilakukan panitia guna tersebarnya nilai-nilai dan target dialog yang dilaksanakan tersebut dengan strategi komunikasi, pendekatan serta cara mengumpulkan para tokoh.

Peserta Dialog Nasional (FOTO Suluttoday.com)

”Dialog Nasional ini bertujuan untuk melahirkan suasana yang kondusif jelang Pemilu 2019, sampai pada momentum setelahnya. Panitia kali ini mengundang ratusan pimpinan Ormas Keagamaan, tokoh agama, pers dan orang-orang yang secara umum menjadi panutan di komunitas (organisas) mereka masing-masing. Kita memerlukan kualitas dari dialog ini. Setelah dialog, kiranya pengetahuan dan nilai-nilai positif yang didapat ini disampaikan ke halayak umum, guma kita menjaga ketertiban bersama, kerukunan, dan kebersamaan,” ujar Pasiak.

Untuk diketahui, kegiatan Dialog Nasional yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemilu Damai ini mengangkat tema: ”Peran Tokoh Lintas Agama di Tahun Politik”. Pembukaan diawali dengan doa yang dibawakan Usram Manto, S.Ag Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Sulut, kemudian deklarasi dibacakan Hery Anwar, S.IP, Sekretaris Jenderal LPK Khairah Ummah.

Dr dr Taufiq Pasiak (FOTO Suluttoday.com)

Selaku pemateri kunci Irjen. Pol. Drs Gatot Eddy Pramono, Asrena Kapolri yang juga Kepala Satgas Nusantara mengingatkan agar masyarakat terus menjaga soliditas tidak terprovokasi ditengah politik yang mulai meningkat tensinya secara Nasional.

”Demokrasi idealnya diterapkan dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi, diantaranya ialah kesadaran kelas menengah (middle class). Menyongsong Pemilu 2019 memang berbagai isu dihembuskan, terutama bila kita mengikuti perkembangan media sosial, itu sebabnya masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Polri mengajak kita terus meningkatkan edukasi dan praktek literasi sehingga tidak mudah tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Gatot.

Berlangsungnya deklarasi Pemilu Damai (FOTO Suluttoday.com)

Bertindak sebagai moderator yakni Dr Muksin Pasambuna, hadir pula Wakapolda Sulut, dan yang menjadi narasumber dialog Ketua MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur, pengurus Sinode GMIM, PGI, MATAKIN Sulut, KWI dan KPU Sulut Salman Sailani selaku Komisioner. (*/Redaksi)

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

DISKUSI SORE… ‘Orang Gila Memilih?, Daripada Jadi Golput’

Undangan kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 masih menarik didiskusikan, dicarikan solusinya guna mengantisipasi adanya polemik di tahun-tahun mendatang. Apalagi soal, ‘orang gangguang jiwa’ yang kini disebut akan didata dalam DPT. Mengurai hal itu, Semesta Otak Indonesia berencana menggelar Diskusi Sore.

Menurut DR Taufiq Pasiak yang akan didaulat menjadi moderator mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, Jumat (23/11/2018) bertempat di Jalan Roda Manado. Taufiq juga menuturkan soal teknis diskusi yang melibatkan stakeholder kepemiluan itu, dengan target mencari solusi atas tema: ”Dinamika Pemilihan & Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”.

”Model acara diskusi nantinya diatur serupa ILC, tapi ingin menyerap sekaligus sosialisasi pada arus bawah. Kemudian, untuk pelaksana Semesta Otak adalah lembaga yang berhikmat pada membangun pengetahuan sebagai kekuatan, terutama ilmu otak dan perilaku,” kata Pasiak.

Untuk diketahui Pemantik diskusi diantaranya DR Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut), Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut), dr Anita Dundu, DR Toar Palilingan, SH.,MH dan DR Ferry Daud Liando. Selain itu, seluruh audiens yang hadir adalah pembicara.

”Selanjutnya, memang ada isu yang diam-diam berlangsung di arus bawah. Daripada Golput lebih baik orang gila yang memberikan suaranya? (Tanda tanya). Ini isu seksi dan sensitif dalam kehidupan demokrasi. Ada juga pertanyaan dan isu, bahwa soal penyandang disabilitas yg diberikan hak suara akan menjadi alat mendulang suara gratis oleh pihak tertentu. Apakah betul? Ini akan dibahas. Karena demokrasi bukan hanya sekadar memberikan suara, tapi memberikan suara secara sadar dan tanggung jawab,” ujar Pasiak yang juga penulis buku terkenal ini.

Taufiq Pasiak sendiri merupakan Ahli Otak dan Perilaku Sosial, yang banyak meneliti, menulis dan mengajar soal perilaku manusia di hampir semua bidang kehidupan, termasuk perilaku politik. (*/Redaksi)

KPU Manado Gelar FGD untuk Pemilu 2019 Berkualitas

Ketua KPU Manado saat membuka FGD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, Senin (5/11/2018) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertempat di Coffee Mug Jar Manado. Kegiatan ini turut dihadiri Bawaslu Manado, Dr Ferry Liando dan Dr dr Taufik Pasiak, pers, praktisi politik, pemerintah Kota Manado dan juga hadir Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon dan Komisioner KPU Sulut Lanny Ointoe.

Jajaran Komisioner KPU Manado Sahrul Setiawan, Komisioner KPU Ismail Harus selaku Ketua divisi partisipasi masyarakat dan SDM sebagai penyelenggara kegiatan. Komisioner KPU Abdul Gafur Subaer, Jusuf Wowor pun ikut mendampingi Ketua KPU Manado. Jajaran Bawaslu Manado juga turut hadir Taufik Bilafaqih, kemudian seluruh staf sekretariat KPU Manado.

Acara yang dibuka langsung Ketua KPU Manado Sunday Rompas ST menegaskan, jika pelaksaan jika pertemuan FGD ini sangat baik. Apalagi dalam pelaksanaan ini di lapangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Manado dinilai sudah sangat baik. Dimana kata Rompas, dari seg regulasi Pemilu ini, meski belum sempurna secara menyeluruh namun sudah bisa dikatakan paripurna.

“Iya, paripurna baik dari segi kepribadian manusia, regulasi dan juga pengalaman maupun interaksi antar lembaga an semua steakholder yang ada sudah sangat baik,” kata Romas.

Lanjut Rompas berharap bahwa pelaksanaan Pemilu kali ini hendaknya semua pihak bisa saling menunjang. Karena tidak mungkin dalam menyamakan satu persepsi hanya satu lembaga saja, tapi diharuskan kerja sama semua stakeholder.

“Kami menyadari untuk menyamakan persepsepsi sangat baik jika samakan secara menyeluruh dalam kelembagaan, baik persepsi dan sepemahaman semua pihak maka pasti semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Romas.

Tidak hanya itu Rompas mengapresiasi Bawaslu Kota Manado yang harmoni dalam kerja-kerja pengawasan. Menurutnya sinergitas yang tercipta antara KPU dan Bawaslu akan juga tergambarkan melalui hasil kerja yang maksimal.

“Seperti itu bahwa kami sangat menjunjung tinggi kinerja dari Bawaslu Manado yang melaksanakan tugas di lapangan dengan baik,” ucap Rompas.

Selain itu, pembicara Dr Ferry Liando dalam materi yang disampaikan dalam FGD menyatakan, kualitas Pemilu tahun ini bukan tergantung pada penyelenggara Pemilu. Dimana kualitas Pemilu yang baik dihasilkan juga dari masyarakat yang baik. Sebab menurut Lindo, Pemilu yang ada sekarang ini, melaksanakan kerja secara kolektif bukan semata-mata kerja dari KPU atau Bawaslu namun itu semua adalah tugas bersama dari pihak.

Berlangsungnya FGD (FOTO Suluttoday.com)

“Artinya semua pihak, pertama, dari Parpol. Apakah Parpol mengajukan calon-calon yang berkapasitas dan berkualitas yang baik. Kemudian apakah pemerintah membantu mempersiapkan data awal soal pemilih, tapi kalau seandainya pemerintah menyiapkan data pemilih tidak valid maka itu akan menggangu proses dalam daftar penetapan calon yang ada,” kata Liando.

Lebih jauh dikatakan Liando, sebagai penyelenggara Pemilu, walaupun KPU dan Bawaslu sudah berusaha mempersiapkan dengan baik tapi jika pemerintah menyodorkan data-data tak baik, maka itu akan membuat KPU dan Bawaslu harus melakukan perbaikan data yang berat dan bisa memakan waktu yang panjang agar supaya bisa menghasilkan data valid.

“Hal-hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki satu korelasi yang penting juga. Peran media ini untuk mengontrol kondisi di lapangan, baik itu penyelenggara, Caleg dan Parpol tapi juga pemilih yang ada,” papar pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini. (*/Redaksi)

iklan1