Tag: Theo Runtuwene

Berakibat Fatal, WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof Kandou

Proses pembakaran APD (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan temuan adanya limbah Alat Pelindung Diri (APD) yang usai digunakan petugas pemakaman, dan sayangnya dimusnahkan disembarangan tepat. Termasuk di dekat Kuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut Theo Runtuwene. SH. MH., menyatakan standar penanganan medis yang dilakukan tiap Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan pemerintah yang positif. Dalam hal ini pihak RS harus mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19. Namun sayangnya dari hasil temuan di lapangan bahwa proses pemusnahan APD petugas pemakaman tidak berjalan sesuai aturan.

“Sudah ditemukan bukti nyata dilapangan, dimana beberapa petugas medis Prof Kandouw secara sengaja dan melawan hukum, melakukan pembakaran APD di lokasi pekuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil. Kami juga melihat saat pembakaran ada dua orang melakukan pembakaran tak menggunakan APD lengkap. Sedangkan saat pembakaran orang membakar ini sangat dekat dengan APD yang dilepas petugas medis atau petugas pemakaman,” ujar Theo, saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (6/8/2020).

Theo mengatakan petugas-petugas medis tersebut diduga kuat berasal dari RSUP Prof Kandou. Sehingga pihaknya mendesak Dirut Prof Kandou harus bertangung jawab atas hal ini.

”Kami juga berencana akan melayangkan surat protes ke Pimpinan RS. Prof Kandou, dan akan bertemu dengan pihak rumah sakit. Ditambahkannya pemusnahan APD harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Yaitu dengan proses penguapan dalam suhu tinggi dan setelah itu didisinfeksi kimia kemudian baru diserahkan pada pihak ketiga. Hal-hal semacam ini apakah diterapkan di RS Prof Kandouw atau tidak, mengingat ada ribuah pasien COVID-19 dan ada ratusan pasien yang sudah dikuburkan lewat mekanisme COVID-19,” tutur Theo.

Tambahnya lagi, dimana petugas usai menghantarkan jenazah pasien dan melakukan pemakaman pasien suspect COVID-19, harusnya kembali terlebih dahulu ke RS, agar melepas APD yang digunakan.

“Nah dengan temuan ini sangat disayangkan petugas tidak menggunakan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Theo.

(*/Bung Amas)

Seandainya RUNTUWENE Gubernur Sulut, Ini yang Dilakukan

Postingan status Theo Runtuwene (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang menjadi semacam pemicu kecemasan bagi masyarakat di lintas negara, termasuk Indonesia. Theo Runtuwene, Rabu (8/4/2020), di akun Febooknya menawarkan solusi untuk menghambat penularan Virus Corona di Provinsi Sulawesi Utara.

Runtuwene yang juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Sulawesi Utara ini meyakini pentingnya penguatan tim medis, utamanya di pintu masik seperti bandar udara. Hal itu dilakukan guna mendeteksi dan memotong mata rantai penularan pandemik Corona.

“Seandainya kita Gubernur Sulut dari awal Corona maso Indo, 666 lapis kita beking tu Tim Medis di Bandara dan Pelabuhan. Sewa Hotel mo karantina pa dorang supaya dorang nda stres, jaga imun tubuh tetap baik,” ujar Runtuwene.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Tambang Besar Perusak Lingkungan Segera Ditindak Kapolda Sulut

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menghindari adanya kesan standar ganda dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M, dalam menindak aktivitas pertambangan di Sulut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulut angkat bicara. Menurut Walhi Sulut perusahaan Tambang besar yang merebut ruang kelola rakyat harus dihentikan aktivitasnya oleh Kapolda.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sulut jika tidak melakukan tebang pilih dalam menindak aktivitas pertambangan di daerah ini. Jangan biarkan tambang-tambang besar beroperasi, lalu fokusnya hanya menertibkan tambang rakyat. Ayo, tegak lurus dan adil, Kapolda Sulut menghentikan aktivitas perusahaan tambang besar di Sulut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pada Suluttoday.com, Jumat (27/3/2020).

Apalagi penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan besar sangat berbahaya. Karena hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kemudian berefek pada keselamatan masyarakat. Seluruh perusahaan yang melakukan pencemaran udara dan tanah segera dihentikan.

“Intinya perusahaan apapun yang merusak lingkungan, pencemaran tanah dan udara harus dihentikan. Kami mendukung pemerintah dan Kapolda Sulut menertibkan ini. Jangan kita mendengar lagi pencemaran lingkungan yang beresiko pada kehidupan masyarakat. Perusahaan perusak lingkungan secepatnya dihentikan,” ujar Runtuwene tegas.

Sekedar diketahui masih ada perusahaan tambang yang beroperasi saat ini seperti perusahaan PT. Hakian Wellem rumansi (HWR), dan beberapa perusahaan tambang perusak lingkungan lainnya yang disebut Walhi Sulut harus ditindak. Jangan karena atas kepentingan investasi besar Kapolda Sulut ikut mengamankan.

“Niat baik dan keberanian Kapolda teruslah dijalankan. Jangan karena investasi besar, Kapolda Sulut juga terdiam dan takut melawan perusahaan tambang besar di Sulut yang hanya karena punya izin. Sama seperti keuntungan kita 2, namun kerugian kita 5, bahaya ini namanya,” tutur Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

RUNTUWENE: Pemerintah Harus Serius Perangi Virus Corona

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi masyarakat yang tengah khawatir tentang penyebaran Virus Corona (Covid 19), termasuk di Kota Manado. Tanggapan dan rasa cemas juga datang dari pemerhati sosial, Theo Runtuwene yang juga Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut). Runtuwene menggugah pemerintah, utamanya dalam hal menertibkan pihak perusahaan (swasta) yang masih saja beroperasi ditengah gempuran Virus Corona.

“Kami apresiasi dengan respon Pak Presiden Jokowi untuk memberantas penyebaran Virus Corona. Kita masyarakat diminta melakukan sosial distancing, namun sayangnya hanya kantor-kantor pemerintah saja yang diliburkan. Sedangkan pekerja swasta tetap dibiarkan berkantor. Ini namanya standar ganda, dan tidak tegas,” ujar Runtuwene, Senin (23/3/2020).

Runtuwene meminta himbauan pemerintah bersikap tegas, adil dan disertakan dengan pengawasannya dilapangan. Guna memastikan proses pencegahan pemberantasan Virus Corona berjalan lancar. Runtuwene menyebut, di Kota Manado sendiri masih banyak toko, swalayan dan mall masih saja dibuka.

“Kami tentu khawatir, cemas bila ada keluarga kami yang bekerja di perkantoran swasta harus berkantor. Pemerintah Kota Manado harus tegas, jangan berkompromi dengan aktivitas atau dibukanya toko, mall, dan swalayan. Mereka masih terlihat tidak meliburkan karyawannya, padahal ini membahayakan. Mereka berpotensi menyebarkan Virus Corona kepada yang lainnya,” kata Runtuwene.

Ditambahkannya lagi bahwa Presiden menyampaikan instruksi yang mengandung hukum positif. Tapi, sayangnya pihak perusahaan dan pekerja swasta masih aktif bekerja.

“Pemerintah Kota Manado harus bertindak tegas, sekali lagi. Jangan main-main dengan ancaman Corona. Wali Kota harus memerintah pemilik perusahaan meliburkan karyawannya. Jangan memberi Suarat Edaran dan instruksi untuk masyarakat di rumahkan, tapi yang lain bekerja. Sama saja hal ini tidak adil, pencegahan Virus Corona tidak efektif dan tidak maksimal kalau begitu caranya,” tutur Runtuwene.

Aktivis muda vokal itu mengatakan Virus Corona sebagai bencana nasional dan hal itu menandakan situasi Indonesia sedang gawat. Perusahaan di Kota Manado juga disebutnya, harus siapkan fasilitas bagi karyawan bekerja dari rumah.

“Walhi Sulut menghimbau pemerintah bersikap tegas dalam hal mencegah Virus Corona. Kami khawatir jangan sampai pemerintah tidak serius. Bila perlu pemerintah suplay kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena ada masyarakat miskin di Kota Manado ini yang jika tidak kerja, mereka tidak dapat uang. Kasihan, jangan main-main dengan ancaman Virus Corona,” ujar Runtuwene tegas.

(*/Bung Amas)

Tolak Incinerator, WALHI Sulut: Wali Kota Manado Tidak Paham Soal Pencemaran Lingkungan

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan melakukan edukasi dan mengawal agar lingkungan hidup tidak dieksploitasi pemerintah untuk kepentingan yang berpotensi merusak masyarakat, tak hentinya dilakukan. Rabu (11/3/2020), LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan sikap tegas atas dioperasikannya mesin incinerator di Kota Manado.

Penolakan itu disampaikan langsung Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene. Kepada Suluttoday.com, Runtuwene menuturkan tidak ada toleransi bagi pengguna incinerator, karena alat tersebut melahirkan dampak mudharat ke masyarakat. Selain itu, dikatakannya pula Walhi Sulut baru saja mengikuti pelatihan yang salah satunya membahas soal bahaya laten incinerator bila digunakan.

”Beberapa tanggapan di media massa bahwa anggota DPRD Manado turut mempolemikkan incinerator, kami Walhi Sulut menghargai dan ikut memberi support. Tapi, kami tegas menolak mesin incinerator ini. Kami melihat Wali Kota Manado tidak memahami soal pencemaran lingkungan. Kalau dikaji secara menyeluruh, banyak hal yang perlu diungkap ke masyarakat. Misalkan yang berkaitan dengan AMDAL, mesin incinerator ditempatkan di area pemukiman, inikan bahaya,” ujar Runtuwene, sembari menambahkan Walhi Sulut memiliki kajian yang bermula dari pandangan ahli tentang penolakan incinerator.

Aktivis lingkungan yang getol mengawal nasib masyarakat agar terhindari dari pengrusakan lingkungan itu menyebut bahwa pemerintah Kota Manado belum memahami gerakan mencintai lingkungan agar bersih dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Nasib masyarakat Kota Manado harus diperhitungkan, kemudian diantisipasi agar kebijakan pemerintah tidak berdampak merugikan masyarakat dalam jangka waktu kedepannya.

”Kajian lingkungan hidup, bahkan secara Internasional melarang tentang pembakaran sampah. Incinerator ini sangat berbahaya, apalagi berada di tengah pemukiman. Ada dampak seperti penyebaran penyakit kanker, tumor dan penyakit ispa. Wali Kota Manado harusnya memikirkan kehidupan, keselamatan, dan nasib masyarakat. Kemudian kesehatan masyarakat Kota Manado 5, 10 sampai 20 tahun kedepan perlu dipikirkan pemerintah. Jangan diabaikan kritik kami, dan penolakan yang kami lakukan bukan tanpa dasar, ini semua demi masa depan generasi kita. Sebab, pencemaran udara dan tanah disekitaran lokasi dimana mesin incinerator ditempatkan akan mengancam kita,” kata Runtuwene sambil menyindir soal pengelolaan sampah di Kota Manado yang kurang profesional.

Sekedar diketahui, pemerintah Kota Manado terinformasi akan menata lagi di APBD 2020 untuk pengadaan mesin incinerator. Walau incinerator menuai penolakan dari anggota DPRD Manado, dan juga Walhi Sulut. Sementara itu, Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp di Nomor HP 0878-8115-8***, belum memberikan tanggapan sampai berita ini diterbitkan. (*/Amas)

iklan1