Tag: Tito Karnavian

GUBERNUR OLLY Bangga Saat Samuel Ray Christopher Melakukan Hal ini

Samuel Ray Christopher Dondokambey bersama Gubernur Olly (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Luar biasa, ada ras bangga terpancar dari wajah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey usai menyaksikan putra bungsunya Samuel Ray Christopher Dondokambey mengikuti pemecahan rekor dunia (Guinness World Records).

Yakni, rekor penyelaman massal terbanyak di Pantai Manado, Kawasan Mega Mas, Sabtu (3/8/2019). Ray bersama lebih dari 3100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri ikut ambil bagian pada hajatan spektakuler dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74.

Sebagai informasi, kegiatan yang dimulai tanggal 1 hingga 3 Agustus 2019 ini digagas organisasi Wanita Selam Indonesia (WASI) dibawah komando Tri Tito Karnavian. Event ini juga berhasil memecahkan dua rekor dunia lainnya pada kategori : rangkaian penyelam terpanjang di bawah air, dan pembentangan bendera terbesar di bawah air.

Butuh waktu setahun untuk akhirnya memilih Manado sebagai lokasi pemecahan rekor. Rentang waktu itu juga digunakan WASI untuk memastikan kelayakan tempat, kordinasi keselamatan, hingga aksi penyelaman. Apalagi, untuk memecahkan ketiga rekor ini, dibutuhkan banyak penyelam yang diambil dari berbagai daerah, bahkan dari luar Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi kegiatan pemecahan rekor dunia selam yang dihadiri langsung Kapolri Tito Karnavian, Ketua WASI Tri Tito Karnavian dan seluruh Kapolda di-Indonesia. Disampaikan Gubernur Olly, ajang tersebut berdampak positif bagi sektor pariwisata Sulut.

“Iya kegiatan penyelaman di Sulut ini betul-betul membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan pariwisata yang menjadi salah satu target dari Pemprov Sulut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Olly.

Lanjut Olly menuturkan bahwa sejak tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Sulut sebagian besar ditopang dari pariwisata.

“Tadinya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kelapa, cengkih, pala dan perikanan. Tapi ini sudah terbalik, 60 persen pertumbuhan ekonomi di Sulut dari sektor pariwisata. Dan kegiatan ini betul-betul membawa nama harum Sulut di mata dunia karena kehadiran para penyelam dari mancanegara yang datang ke Sulut pasti akan membawa kebahagiaan juga bagi masyarakat sulut,” kata Olly.

Selain itu, Gubernur Olly berharap WASI dapat menyelenggarakan kembali kegiatan selam di Sulut. (*/Redaksi)

WASI Pilih Manado Jadi Tuan Rumah Kegiatan Penyelaman Massal

Suana konfrensi pers, Ketum WASI saat memberikan penjelasan terkait kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak hanya memberi perhatian pada urusan menyelam semata, tapi lebih dari itu Wanita Selam Indonesia (WASI) juga peduli pada eksistensi dan keindahan laut, merawat semangat cinta tanah air dan membangun jiwa Nasionalisme sebagai anak bangsa.

Hal ini tercermin dalam kegiatan yang akan dilaksanakan WASI melalui penghargaan Rekor (Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan lomba ”Penyelaman Massal oleh Penyelam Wanita dan Pembentangan Bendera Merah Putih Terpanjang di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia (RI).

Dalam konfrensi pers di Wahaha Kawasan Megamas Kota Manado, Sabtu (21/7/2018), Ketua Umum WASI, Ny Tri Tito Karnavian menyampaikan soal tujuan dilaksanakannya kegiatan ini. Selain itu, istri tercinta Kapolri Jenderal Polisi Prof Drs H. Muhammad Tito Karnavian, MA.,PhD mengharapkan agar iven ini menjadi kecil dari kontribusinya kepada wanita Indonesia, dan khususnya warga Manado Provinsi Sulawesi Utara.

”Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018, kemudian kita akan menggalakkan olahraga menyelam di kalangan wanita dan masyarakat umum. WASI kegiatan ini bertujuan mempromosikan destinasi wisata bawah laut Indonesia, kita pun turut melestarikan keindahan alam dibawah laut. Saya berharap ini menjadi kontribusi kita untuk perempuan Indonesia dan Manado pada khususnya,” ujar Ny Tri.

Tak hanya itu, Ny Tri juga mengajak masyarakat menyukseskan iven tersebut. Ia menilai WASI akan membangun interaksi yang harmonis diantara kaum perempuan Indonesia, mendukung pemerintah Indonesia dalam menjaga bangsa yang Bhinake Tunggal Ika.

Hal senada juga ditambahkan Wakil Ketua Bidang Rekrutmen, Ny Ruthie Bambang Waskito yang berkaitan dengan tempat dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Ny Ruthie mengungkap bahwa perempuan Indonesia cukup antusias dengan kegian ini, buktinya dari penerimaan calon peserta dari yang ditetapkan panitia ternyata mengalami peningkatan jumlah.

Foto bersama setelah konfrensi pers (FOTO Suluttoday.com)

”Kegiatan dipusatkan di pantai Manado Kawasan Megamas, tanggal 10-11 Agustus 2018. Peserta yang sudah mendaftar kurang lebih 908 orang, yang terdiri dari kalangan Profesional, Organisasi Wanita, Komunitas Selam, Perorangan dan Orang Asing. Selain itu, masing-masing peserta adalah mereka yang telah berpengalaman dengan mengantongi sertifikasi,” kata istri tercinta Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Drs Bambang Waskito ini tegas.

Untuk diketahui persyaratan peserta diantaranya:

  1. Wanita, sehat jasmani dan rohani
  2. Berlisensi selam minimal open water
  3. Menandatangani Liability Released Form (jik dibawah 17 tahun harus ada persetujuan orang tua).
  4. Melakukan refresh dive minimal sebulan sebelum penyelenggaraan

Selanjutnya, panitia menyiapkan safety divers minimal bersertifikat rescue divers untuk mengawasi peserta dan mengamankan jalannya acara. Panitia didukung Tim Medis dan Search And Rescue (SAR) yang berpengalaman, sehingga berjalannya kegiatan sesuai zero acctident.

Lampiran nama-nama panitia (FOTO Suluttoday.com)

Berikut kami sampaikan juga susunan panitia.

1. Penasehat Utama : Menko BI Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan Kapolri Jend Pol Tito Karnavian

2. Penasehat Harian : Kakor Polairud, Irjen Pol Drs Chairul Noor Alamsyah, SH.,MH, Kakor Brimod, Irjen Pol Drs Rudy Sufahriandi.

3. Pelindung : Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE dan Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Bambang Waskito

4. Pembina : Ketua Umum, Pertiwi Ny Nani Hadu Tjahjanto dan Ketua Umum Bhayangkari Ny Tri Tito Karnavian

5. Penanggung Jawab : Ketua Umum POSSI, Mayjen TNI (Purn) Buyung Lalana, SE, Kapolda Bali Irjen Pol DR Petrus Golose

6. Pengawas : Ketua POSSI Sulut, Gregorius Tonny Rawung, SE

7. Ketua : Ny Tri Tito Karnavian

8. Wakul Ketua I (Bidang Penyelenggaraan) : Ny Luly Rudy Sufahriadi

9. Wakil Ketua II (Bidang Rekrutmen) : Ny Ruthie Bambang Waskito

10. Sekretaris : Ny Fitri Idham Azis

11. Bendagara : Ny Sintha Istiono. (*/Redaksi)

Hindari Kriminalisasi Kebijakan Daerah, Mendagri Teken MoU Bersama Kapolri dan Jaksa Agung

Menteri Dalam Negeri RI (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kerja keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) salah satunya adalah menghadang kriminalisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah sudah menemukan formulanya. Kedepan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana.

Metode baru tersebut diputuskan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang melibatkan pimpinan tiga lembaga terkait. Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung H M. Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, upaya tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah setelah presiden mengumpulkan kepala daerah beberapa waktu lalu. Saat itu, presiden berharap program di daerah tidak terganggu hanya karena kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebijakan.

Setelah dikaji dan didiskusikan dengan sejumlah pihak, pemerintah sepakat untuk memaksimalkan APIP sebagai pintu awal penanganan laporan penyalahgunaan.

”Maka, kita buat forum ini supaya ada kesamaan,” ujarnya setelah penandatanganan di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (30/11/2017).

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih menambahkan, dengan adanya kesepakatan itu, semua laporan yang masuk akan ditangani bersama oleh APIP terlebih dahulu. Jika dalam penelitian hanya ditemukan pelanggaran administrasi, penanganannya akan dilakukan APIP. Namun jika ditemukan unsur pidana, penanganan akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH).

”Roh dari MoU ini, penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan,” ujar Sri.

Terkait detail tindakan mana yang masuk ranah administrasi dan mana yang pidana, hal itu akan dibahas lebih lanjut. Jika sudah klir, tiga lembaga tersebut akan melakukan sosialisasi ke daerah. Pemda wajib melakukan kesepakatan serupa dengan APH di level masing-masing.

Menyusul meningkatnya kewenangan dan tanggung jawab APIP, pemerintah berencana melakukan sejumlah penguatan. Salah satunya mengubah struktur jenjang kelembagaannya.

Setiap inspektorat bisa setara Sekda dan bertanggung jawab kepada kepala daerah satu tingkat di atasnya. Setiap inspektorat bisa setara Sekda dan bertanggung jawab kepada kepala daerah satu tingkat di atasnya.

Menurut Sri, kepastian tersebut hanya menunggu rampungnya revisi Peraturan Peme- rintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. ”Kalau bisa, tahun ini selesai. Karena ini kepentingan semua,” tutur Sri.

Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan anggarannya. Dalam Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD, pemerintah sudah meminta pemda mengalokasikan anggaran yang cukup untuk APIP.
Dengan anggaran yang cukup, kapasitas dan programnya diharapkan bisa meningkat.

Pasalnya, dengan kewenangan yang tinggi, dibutuhkan SDM yang berkualitas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai koordinasi antara APH dan APIP sebagai hal yang positif. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan sendiri-sendiri tidak hanya membuat kepala daerah resah, tapi juga tidak efektif.

”Sudah diperiksa BPK, diperiksa oleh BPKP, diperiksa polisi, sehingga habis waktu banyak untuk diperiksa. Karena itulah, dibutuhkan koordinasi,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari JawaPos.com. (*/TimST)

Wali Kota GSVL Ingatkan Pentingnya Pengamanan Swakarsa Secara Holistik

Wali Kota Manado dan Kapolresta Manado foto bersama Satpam usai upacara (Foto Ist)

Wali Kota Manado dan Kapolresta Manado foto bersama Satpam usai upacara (Foto Ist)

MANADO – Bertempat di halaman Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Manado, Jumat (30/12/2016) pagi tadi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Drs Tito Karnavian MA PhD dalam amanatnya yang dibacakan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut menyampaikan bahwa Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam dilaksanakan serentak di seluruh Polres di Indonesia dengan maksud agar diketahui gelaran potensi Satpam Swakarsa di wilayahnya masing-masing sebagai mitra keseharian dalam mengemban fungsi kepolisian di lapangan.

“Hal ini merupakan wujud nyata dari apa yang menjadi dasar hukumnya yaitu amanat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012,” kata Kapolri seperti dikutip Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut.

Ditambahkan Polri dengan mengatakan telah menerbitkan panduan induk kepada masyarakat dalam mengelola pengamanan swakarsa secara profesional pada sebuah organisasi, perusahaan atau instansi lembaga pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 24 Tahun 2007.

“Panduan ini memberikan tuntunan untuk menerapkan satu tata kelola pengamanan swakarsa secara holistk terhadap proses bisnis satu organisasi. Penerapan inii tidak harus eksklusif, namun melengkapi tatanan industrial security yang telah berjalan, guna lebih meningkatkan kemampuan organisasi secara swakarsa dan profesional dalam menanggulangi ancaman dan gangguan keamanan terhadap proses bisnisnya,” tegas Kapolri.

Ditegaskan Karnavian, anggota Satpam dalam panduan tersebut adalah mereka yang secara fungsional dan struktural memiliki peran dalam tata kelola pengamanan terhadap proses bisnis organisasi.

“Anggota Satpam memiliki posisi strategis sebagai yang terdepan dalam rangka upaya menciiptakan jaminan perlindungan terhadap dunia usaha di negara kita, oleh karenanya penyiapan kemampuan profesional anggota Satpam hendaknya mendapatkan atensi dan prioritas oleh seluruh pemangku kepentingan bersama Polri,” papar Kapolri.

Dilain sisi, Wali Kota GSVL berharap Satpam bisa membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

“Satpam juga saya harapkan bisa memberikan andil dalam membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman di Kota Manado. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Manado saya menyampaikan selamat HUT ke-39 Satuan Pengamanan,” ujar Wali Kota Manado dua periode ini.

Untuk diketahui, upacara ini juga dihadiri Kapolresta Manado AKBP Drs Hisar Siallagan SIK dan jajaran Polresta Manado, diikuti peserta Satpam perusahaan, aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Manado.(*/ST)

Polemik Fatwa MUI, Kapolri Tegur Kapolres Metro

Kapolri, Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

Kapolri, Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku sudah menegur Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo, DI Yogyakarta terkait surat edaran penggunaan atribut keagamaan yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya sudah tegur keras pada Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo Yogyakarta. Saya tegur keras mereka karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fatwa MUI,” ujar Tito di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Senin (19/12/2016) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Tito menjelaskan, fatwa yang dikeluarkam MUI itu sedianya menjadi rujukan kepolisian dari tingkat pusat hingga ke daerah untuk berkoordinasi.

Bukan serta merta ditetapkan menjadi aturan di setiap daerah.

“Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, (tapi) itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” kaya tito.

Tito menambahkan, Kapolres di kedua daerah tersebut juga sudah diminta mencabut surat edaran yang dikeluarkan.

“Saya suruh cabut,” ujar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) tersebut.

Seperti dikutip Tribunnews.com, Polres Metro Bekasi Kota telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tanggal 15 Desember 2016 Perihal Himbauan Kamtibmas.

Surat yang ditandatangani Kapolres itu sebetulnya merupakan penjabaran dari fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut nonmuslim bagi umat muslim.

Surat tersebut juga merujuk kepada UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Kirsus Sqt Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2016/2017.

Sementara Polres Kulon Progo DIY mengeluarkan surat edaran dengan Nomor:B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal Himbauan Kambtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.

Dalam surat itu ditulis untuk mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas yang bernuansa SARA (suku, ras, agama dan antargolongan).

Surat edaran mengimbau agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan nonMuslim kepada karyawan/karyawati.

Sementara di Surabaya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal ikut mengawal aksi Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur ke mal-mal dan tempat perbelanjaan di Kota Pahlawan, Minggu (18/12/2016).

M Iqbal menegaskan aksi yang dilakukan FPI bukanlah sweeping. Massa FPI menggelar pawai guna mensosialisasikan Fatwa MUI No 56/2016 tentang Hukum Penggunaan Atribut Keagamaan Nonmuslim di mal-mal dan pusat perbelanjaan. Terutama atribut Natal.

Aksi FPI Jatim ini mendapat pengawalan ketat dari polisi. Sedikitnya 200 polisi dari Satbara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim diterjunkan mengawal aksi tersebut.

Puluhan massa FPI ini hanya melakukan sosialisasi di depan mal dan pusat perbelanjaan. Sedangkan perwakilan yang bertemu dengan pihak manajemen mal dibatasi hanya lima orang saja.

Sedikitnya ada tujuh lokasi yang didatangi FPI yakni Pasar Atum, Tong Market Jl Jaksa Agung Suprapto, Grand City, Delta, WTC, Galaxy Mall, Excelso Tunjungan Plaza dan Ciputra World Jl Mayjen Sungkono. (*/Red)

iklan1