Tag: Tjahjo Kumolo

Wawali SAS Ikut Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan

SAS ketika mengikuti pembekalan dari Kementeian Dalam Negeri RI (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung tanggal 22-24 Mei 2017 oleh Kementrian Dalam Negeri RI di Gedung Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pembukaan mengingatkan kepala daerah terpilih untuk memenuhi janjinya selama kampanye pilkada.

“Secara singkat pemerintah pusat ingin mengingatkan kepala daerah terpilih mempunyai tanggung jawab utama untuk menjabarkan janji kampanye pilkada dengan fokus program tahun pertama sampai kelima,” ujar Kumolo.

Disela kegiatan, SAS mengatakan semua visi dan misi semasa kampanye telah diramu dengan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak melalui program EMAS (E-goverment, Merubah wajar kota, Akselerasi pembangunan, Smart city services).

“Pembekalan kepemimpinan dalam negeri ini dibagi dalam beberapa angkatan, dan yang diikuti saat ini adalah angkatan II. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan pengetahuan yang bersifat konferensif, sehingga kepala daerah dapat lebih baik dalam memimpin,” kata SAS. (Stevy)

Hadar Nafis Gumay ‘Rebut’ Posisi Ketua KPU Husni Kamil Manik

Hadar Nafis Gumay (Foto Ist)

Hadar Nafis Gumay (Foto Ist)

JAKARTA – Menarik juga optimisme Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yakin Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, bisa menjalankan ‘tongkat estafet’ kepemimpinan mendiang almarhum Husni Kamil Manik. Menurutnya, seluruh Komisioner KPU mampu bekerjasama dengan pemerintah.

“Siapa pun yang dipilih dari sisa ini tidak masalah pemerintah bisa kerjasama,” kata Tjahjo Kumolo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (12/7/2016) seperti dilansir Merdeka.com.

Dia juga mengatakan, Hadar Nafis Gumay bisa menyiapkan Pilkada serentak 2017 mendatang dengan baik. Lanjut dia, saat ini Komisioner KPU sudah solid meski ditinggalkan mendiang almarhum Husni Kamil Manik.

“Enggak ada masalah KPU solid kok. Di bawah almarhum KPU solid kolektifitasnya tinggi dan enggak ada masalah,” kata dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay terpilih sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU, sebagai hasil musyawarah bersama lima orang anggota komisioner lainnya. Keputusan ini disampaikan mereka selepas rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

“Di dalam rapat pleno itu, untuk Plt Ketua KPU keputusan kami sudah bulat sebulat-bulatnya dengan menghasilkan satu nama yang terpilih secara musyawarah, yakni bapak Hadar Nafis Gumay,” ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Kantor KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/7).

Sigit menjelaskan, Hadar akan menjabat sebagai Plt sampai terpilih Ketua KPU yang baru secara definitif, pada rapat pleno minggu depan.

Selain itu, Sigit menjelaskan, pihaknya juga akan mengurus proses pergantian antar waktu (PAW), yang kewenangannya ada di tangan presiden. Hal ini dimaksudkan agar komisioner KPU kembali berjumlah tujuh orang sesuai amanat undang-undang.

“Kita akan pleno kembali untuk menentukan ketua definitif. Jadi Mas Hadar akan menjadi Plt sampai hari Senin yang akan datang,” kata Sigit. (*/Ikhy)

Senator Rhamdani Pertanyakan Pernyataan Moratorium DOB ke Mendagri

Mendagri dan Benny Rhamdani (Foto Ist)

Tjahjo Kumolo dan Benny Rhamdani (Foto Ist)

JAKARTA – Patut terus diberikan dukungan terhadap kinerja DPD RI untuk mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Komite 1 DPD RI semangat mereka terus berkobar. Granat moratorium DOB yang dilempar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, berubah jadi bumerang. Kebijakan ini terus digoyang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Senator Bumi Nyiur Melambai, Benny Rhamdani membuktikan janjinya. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Brani menunjukkan taringnya di hadapan Tjahjo. Ia pun tegas meminta penjelasan terkait pernyataan moratorium itu.

“Saya ingin tanyakan soal pernyataan Pak Menteri berkaitan dengan Moratorium DOB, kalau tidak salah dua minggu lalu. Ini cukup mengganggu, dan ini juga yang hampir mendorong kemarahan saya sebagai orang wakil daerah,” ucap Rhamdani di ruang rapat Komite I DPD RI, Rabu (2/3/2016) kemarin.

Pertanyaan ini sempat disinggung dalam rapat tripartit Komite I DPD dan Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, pekan lalu. Tapi Kemendagri hanya diwakili oleh Dirjen otda pada saat itu. Brani merasa tidak puas. Karena tamparan itu ingin dilayangkan langsung ke wajah Mendagri.

“Saya sampaikan, mohon maaf pernyataan menteri dalam negeri soal moratorium, saya ibaratkan Menteri melemparkan granat ke daerah. Meski granat ini low explosive, bukan high explosive, tapi pernyataan Mendagri dalam tafsir publik, tafsir awam, tafsir kan beda, Moratorium itu adalah penghentian dalam kaitan pembahasan DOB atau pemekaran,” ujar Brani kepada Legislatif.co (GoNews Group), Kamis (03/03/2016).

Pernyataan ini diakui sempat menghasilkan kegaduhan di daerah. Langkah offside Mendagri ini sempat menyebabkan gejolak politik di tingkat lokal. Granat low explosive yang dilempar ini diyakini, satu saat akan menjadi bom.

“Jika tafsir publik ini dibenarkan secara sepihak oleh masyarakat awam, maka ini akan jadi bom yang berkekuatan high explosive. Dan itu akan dilemparkan kembali ke Jakarta. Walaupun saya tidak menginginkan itu terjadi. Tapi saya sangat meyakini itu,” tegas Wakil Ketua Umum GP Ansor itu.

Kesimpulan raker pun diharuskan menyatakan, Komite I dan Kemendagri sepakat melanjutkan pembahasan DOB. Mendagri pun “kibarkan bendera putih”.

“Saya rasa pasti didukung oleh seluruh anggota Komite satu. Jadi tidak ada pemberhentian,” katanya disambut tepuk tangan dari seluruh anggota Komite I yang hadir saat rapat kemarin.

Salah satu poin kesimpulan Raker adalah, Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati untuk tetap melakukan pembahasan daerah persiapan (Daerah Otonomi Baru) dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap RPP Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri atau Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (ST/Legislatif.co)

Belum Cukup 6 Bulan, Benarkah ROR Berani Lakukan Rolling?

Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke O Roring (Foto Ist)

Pejabat Wali Kota Manado, Ir Royke O Roring (Foto Ist)

MANADO – Kebiasaan rolling pejabat bagi Kepala Daerah memang bukanlah hal baru, meski begitu semua yang dilakukan pemerintah ada acuan hukumnya. Seperti di Kota Manado, Royke O Roring (ROR) yang menjadi Pejabat Wali Kota Manado, yang belum cukup 6 bulan berani melakukan ‘perombakan’ kabinet.

”Berdasarkan informasi ROR menjemput langsung Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Beberepa Camat akan diganti, termasuk Camat Wanea mendapat rolling,” ujar salah satu Kepala Bagian dijajaran Pemkot Manado yang meminta namanya tak disebutkan, Selasa (23/2/2016).

Sekedar diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan  pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Meski UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut mengatakan demikian. Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa, pergantian PNS sebelum enam bulan secara prinsip boleh saja. Tapi itu untuk eselon II, karena ia sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pada prinsipnya, ini boleh. Tapi untuk eselon II kan harus ada mekanismenya (dalam UU,-red) ASN,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2016) kemarin yang dilansir Beritatempat.com.

Kemudian, belum lama ini ROR juga melakukan ‘bongkar ulang’ Kepala Lingkungan, merolling Kepala Dinas PU dan Sekretaris Dewan Kota Manado. Saat dikonfirmasi Suluttoday.com, Senin (22/2/2016) tadi malam, terkait isu rolling ROR tak menggubris SMS yang dikirim. (Amas)

Pilkada Sentak ”Gagal”, Ini Komentar Mendagri Tjahjo

Tjahjo Kumolo (Foto Ist)

Tjahjo Kumolo (Foto Ist)

JAKARTA – Kali ini partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak 2015 rendah. Target KPU 77 persen tingkat partisipasi ternyata tidak tercapai. Mendagri Tjahjo Kumolo tidak habis pikir pada masyarakat yang tidak menggunakan partisipasi pada pilkada serentak yang kali pertama digelar tersebut.

“Ya enggak tahu. Padahal sudah diberi hari libur-kan,” kata Tjahjo di sela kegiatan festival antikorupsi di Gedung Sabuga Bandung, Jumat (11/12/2015) hari ini.

Namun begitu, dia tetap mengapresiasi masyarakat yang turut serta menyemarakkan Pilkada serentak gelombang pertama itu. Meski demikian ada yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih di bawah 60 persen.

“Dengan 70 persen meningkat, secara keseluruhan ada peningkatan. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajiban cukup bagus,” jelasnya.

Mendagri mengaku akan mengevaluasi ajang Pilkada serentak tersebut. “Nanti ada evaluasi agar dioptimalkan, agar nanti yang di bawah 60 persen bisa dibenahi. Kan masih ada 2017-2018 masih ada pilkada,” terangnya.

Dia menambahkan, secara umum pelaksanaan pilkada serentak yang pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan aman dan lancar.

“Tidak ada gangguan kemudian emosional para pendukung pasangan calon juga berjalan dengan baik. Pengaman bagus, deteksi dini juga bagus,” jelasnya. (Merdeka.com/Adi)

iklan1