Tag: toar palilingan

Toar Palilingan Sarankan Pemprov Sulut Terapkan PSBB

Toar Palilingan SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Lahirnya ragam tanggapan soal usulan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah agar percepatan Corona Virus (Covid-19) terhambat. Meramaikan dan menambah pengetahuan di ruang publik kita di Sulut.

Pakar Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Toar Palilingan, SH.,MH menyebut pentingnya pemerintah daerah menggunakan rumusan yang tepat dalam menghambat Covid-19. Salah satu cara yang menurutnya efektif ialah dengan menerapka PSBB. Toar menyebutkan langkah akselerasi perlu diambil pemerintah daerah.

‘’Kalau strategi memutus matarantai penyebaran Covid 19 ada bagusnya terapkan PSBB, walaupun ada kriteria dari kemenkes untuk terapkan PSBB antara lain adanya percepatan penularan transmisi lokal pada masa tertentu serta kemampuan pendanaan daerah untuk mengcover kebutuhan lokal terutama pangan,’’ tutur Toar, Kamis (30/4/2020).

Tidak hanya itu, akademisi vokal itu mengatakan gembaran yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mungkin menjadi cerminan bagi pemerintah Sulut untuk menerapkan PSBB. Toar menuturkan, Sulut sangat mendesak untuk dilakukan PSBB.

‘’Gorontalo tidak perlu menunggu meluasnya penyebaran virus namun sudah mengajukan PSBB dan disetujui, saya pikir Sulut sangat mendesak untuk terapkan PSBB karena adanya kecendrungan meningkatnya angka PDP maupun yang terinveksi Covid-19,’’ tutur Toar.

Lanjut Toar menerangkan soal PSBB yang harusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat, bukan perpatokan pada situasi bahaya atau darurat disuatu daerah baru kemudian permohonan PSBB direstui pemerintah pusat. Toar mengingatkan jangan sampai pemerintah kewalahan merespon seluruhnya angka masyarakat positif Covid-19 yang melonjak tinggi.

‘’Saat ini, pembatasan sosial skala besar berdasarkan Keppres yang telah diterbitkan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang mempertimbangkan tingkat penyebaran virus yang besar di suatu daerah. Hal ini perlu untuk evaluasi kembali. Karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar. Maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang terinfeksi,’’ tutur Toar pada wartawan.

Seyogianya, pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah, perlu diterapkan, kata Toar.

“Bahaya yang sangat besar akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain. Di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan” kata Toar, dosen pengajar di Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.

Selebihnya, Toar menyebut tergantung argumentasi gubernur Sulut karena Manado maupun jalan Manado Bitung nampaknya ramai selalu setiap hari.

(*/Bung Amas)

TOAR PALILINGAN: Mantan Terpidana Silahkan Mendaftar

Dr Toar Palilingan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 rupanya membawa angin segar bagi demokrasi kita. Disisi lain, menuai perbedaan interpretasi yang kian meramaikan diskusi-diskusi politik di Kota Manado. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Sulawesi Utara (Sulut) DR Toar Palilingan saat diminta tanggapannya memberikan komentar.

Rabu (4/3/2020), manurut Toar secara umum penjelasan dalam PKPU tentang terpidana begitu sederhana. Poin penting terkait Mantan Terpidana apakah mendapatkan kesempatan untuk maju dalam Pilkada 2020 juga dijelaskannya agar tidak menjadi benang kusut dalam debat politik.

”Jadi bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri pada pilkada 2020 ini PKPU nomor 1 tahun 2020 telah mengatur secara jelas dan tegas baik perubahan pada pasal satu yakni poin 21 yakni yang dimaksud Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM,” kata Toar yang juga Dosen di Fakultas Hukum Unsrat Manado itu.

Akademisi yang selalu dimintai tanggapan soal analisis hukum dan pendapatnya selalu menghiasi media massa di Sulut itu menilai pada pasal 4 f dikatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Namun pada ayat-ayat selanjutnya mengecualikan bagi Mantan Terpidana sebagaimana pada pasal 4 poin f tersebut sepanjang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.

”Setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bisa mengikuti pencalonan dalam pilkada serentak 2020. Adapun persyaratan bagi mantan terpidana tersebut harus mengumumkan dalam bentuk iklan ke publik yang isinya antara lain mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, pembebasan bersyarat kalau yang bersangkutan melewati proses itu juga cuti bersyarat jelang bebas menjalani hukuman penjara,” kata Toar.

Ketika ditanya berkaitan dengan peluang Jimmy Rimba Rogi alias Imba untuk masuk dalam bursa Calon Wali Kota Manado juga dijawab Toar. Pria yang dikenal vokal itu mengingatkan bahwa selanjutnya menjadi wewenang KPU untuk memverifikasi dokumen dimaksud kepada instansi terkait apakah calon-calon tersebut memenuhi syarat administrasi atau tidak, masyarakat ngak usah berandai- andai atau berspekulasi tapi percayakan saja pada penyelenggara pilkada untuk melaksanakan PKPU pencalonan tersebut.

”Untuk Imba dan yang lainnya, mantan terpidana silahkan mendaftar nanti KPU yang akan memverifikasi dokumen Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dengan 5 tahun telah selesainya menjalanipidana penjara yang bersangkutan/calon,” ucap Toar. (*/Amas)

Besok Jaksa KPK Hadir di Sulawesi Utara

Kegiatan dialog akhir tahun 2017 (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan praktek korupsi di Indonesia, memang terus meningkatkan kualitas kerjanya. Itu sebabnya, KPK tidak hanya konsen dan menetap di Jakarta saja, tapi lebih dari itu, KPK mulai turun ke daerah-daerah guna mencegah praktek korupsi di daerah.

Seperti informasi yang dihimpun Suluttoday.com, Jumat (29/12/2017) KPK akan hadir di Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini sebagaimana disampaikan Jeffry Alibasya, Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sulut saat diwawancarai media ini, Kamis (28/12/2017) saat di temui di Jalan Roda (Jarod) Manado. Jeffry membenarkan bahwa kehadiran KPK di Sulut untuk menjalankan tugasnya.

”Penyidik KPK akan hadir di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (28/12/2017),” ujar Jefrry.

Lanjut Jeffry mengungapkan maksud dan tujuan kehadiran KPK yakni dalam rangka melaksanakan Dialog Akhir Tahun 2017 dan Peringatan Ulang Tahun KPK ke-15, tanggal 29 Desember 2017. Pada Dialog, kata Jeffry akan menghadirkan Jaksa KPK dan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan di Sulut, bersama para akademisi.

”Pihak KPK melalui Jaksa KPK hadir di Sulut untuk kita melakukan dialog dengan tema: ”Polemik OTT KPK, Strategi Ampuh Pemberantasan Korupsi”, dimana kegiatan ini dilaksanakan pengurus Pemuda Muhammadiyah Sulut dan Pemuda Muslimin Sulut. Kegiatan dilaksanakan, Jumat (29/12/2017) di ruang Paripurna kantor DPRD Manado. Narasumber yang dihadirkan, selain Jaksa KPK, juga hadir pakar hukum Dr Toar Palilingan, pengamat politik, Drs Max Rembang, bersama Ketua Pemuda Muslimin Sulut, Rasky Mokodompit, dan Pemuda Muhammadiyah Sulut, Salman Saelengi,” tutur Jeffry. (Amas)

Terkait Munculnya Konflik Bernuansa SARA, Palilingan Ingatkan Polda Sulut

Toar Palilingan, SH,MH (Foto Ist)

Toar Palilingan, SH,MH (Foto Ist)

MANADO – Sering terjadinya salah paham yang berujung pada ‘konflik’ yang melibatkan massa, bahkan digiring pada ranah konflik Suku Agama Ras dan Antara Golongan (SARA) mengharuskan para akademisi angkat bicara. Menurut Toar Palilingan SH,MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menyampaikan pentingnya Polda Sukut mengantisipasi adanya ancaman gangguan keamanan di daerah ini.

”Perlunya Polda Sulut memperkuat komunikasi dengan masyarakat untuk hal keamanan, dalam memelihara keamanan Sulut itu penting. Mari kita hindari daerah ini dari ancaman terjadinya gesekan bernuansa SARA terutama dengan munculnya indikasi tersebut didaerah Bitung,” kata Palilingan pada wartawan.

Ditambahkannya lagi bahwa masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Sulawesi Utara, karena soal keamanan bukan hanya menjadi tugas pihak Kepolisian. ”Masyarakat sebaiknya mengikuti petunjuk /himbauan pemerintah maupun aparat Polri serta jangan terpancing dengan propaganda yang bersifat provokatif,” tukas Palilingan. (Amas Mahmud)

Pimpin Diskusi, Lumentut: Perlunya Koordinasi, Kajari Sebut Jangan Terlalu Takut

Wali Kota Manado saat menjadi moderator

Wali Kota Manado saat menjadi moderator

MANADO – Dalam acara Forum Diskusi Pengandaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Selasa (20/1/2015) di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota Manado. DR GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado yang memimpin acara tersebut menyampaikan bahwa perlunya hal-hal yang bersinggungan dengan masalah tanah menjadi perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemerintahan Kota Manado.

”Saya mengingatkan bahwa yang banyak mencuat dan menjadi masalah saat ini adalah terkait persoalan tanah, sehingga saya mengingatkan semua pimpinan SKPD agar selektif serta benar-benar tidak salah melangkah. Ikuti aturan yang berlaku, jangan karena pelaksanaan proyek kemudian pembebasan tanah atau lahan masyarakat yang menjadi sengketa sehingga merugikan pemerintah Kota Manado,” ujar Vicky Lumentut yang juga sebagai moderator dalam kegiatan diskusi tersebut.

Kegiatan ini mengundang, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Yudhi Handono SH,MH, Toar Palilingan SH,M selaku pakar hukum, pihak BPK Perwakilan Sulut, BPN Manado dan Polresta Manado. Kajari Manado juga ketika memberikan materi mengingatkan bahwa perlunya pimpinan SKPD saling berkoordinasi agar tidak terjerumus pada persoalan hukum.

“Terutama SKPD harus perkuat koordinasi, dan jangan melakukan sesuai. Kalau malu bertanya sejak dijalan, silahkan melakukan konsultasi dengan orang yang lebih paham. Nah dengan kondisi inilah mengharuskan aparat pemerintah bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat. Jangan terlalu takut, namun jangan juga terlalu berani,” ucap Handono menutup.

Sementara Wakapolres Manado yang mewakili Kapolres menyinggung tentang perlunya pelaksanaan proyek serta proses implementasi program pemerintah dapat berjalan sesuai prosedur. ”Yang kami lihat adalah pada aspek prosesnya, bukan pada hasil. Sehingga urgen suatu proyek atau pembebasan lahan ini memperhatikan mekanisme,” ujar Wakapolres Manado. (Amas Mahmud)

iklan1