Tag: tommy turangan

AMTI: Pembangunan RSKD Gigi Mulut Manado Berpotensi Masalah

Kondisi RSKD Manado dari sisi depan dan belakang (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut Manado yang beralamat di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dinilai berpotensi masalah. Hal tersebut seperti diungkap Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH pada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyebut pihaknya telah melakukan investigasi ditemukan sejak dilakukannya peletakan batu pertama oleh Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, Jumat (14/2/2020) sampai gedung selesai dibangun tak luput dari ragam komentar publik. Tommy menyebut pentingnya lembaga penegak hukum mendalami proses pembangunan RSKD tersebut.

”Kami terus mengikuti perkembangan soal Rumah Sakit Daerah atau RSKD Gigi Mulut Kota Manado yang berlokasi di Ring Road Manado. Temuan kami sementara perlu pendalaman, umumnya sebuah pembangunan yang sejak awal sudah mendapat sorotan pasti ada sesuatu yang dinilai janggal. Kami mengajak penegak hukum bertindak,” ujar Tommy saat diwawancarai melalui saluran telepon.

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Pembangunan gedung tersebut juga pernah mendapat kunjungan dari Banggar DPRD Kota Manado. Beberapa pihak, para aktivis lingkungan seperti Walhi Sulut juga pernah mempermasalahkan hal ini. Tommy mengatakan pula berdasarkan informasi yang diperoleh kajian (fisibility study) dilakukan di lokasi berbeda, namun pembangunannya dilokasi lain.

”Informasi yang kami dapatkan dari sisi fisibility study juga ada yang janggal. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini akan menjadi bom waktu kelak. Bila pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan RSKD yaitu pengguna anggaran tidak bersikap terbuka. Kami meminta teman-teman penegak hukum usut hal ini. Kenapa bangunan juga masih tidak sebaik yang dibayangkan,” kata Turangan.

Bangunan yang retak (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Tommy menambahkan bahwa gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan Miliar tersebut masih terdapat beberapa bagian yang retak. Sampai berita ini diterbitkan, AMTI sendiri melakukan monitor di lokasi namun menemukan gedung tersebut masih kosong belum digunakan. Dibeberapa bagian gedung ada bangunan yang kualitas pembangunannya tidak beres.

(*/Bung Amas)

Gawat, Surat Domisili Jadi Lahan Komersil di Kalawat Minut

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi penyebaran virus menular memang mengkhawatirkan masyarakat. Termasuk yang saat ini dihadapi masyarakat Indonesia yakni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini membawa dampak ekonomi juga pada masyarakat. Mulai muncul keresahan dan keluhan masyarakat karena tak ada pemasukan secara ekonomi, kebanyakan masyarakat di rumahkan. Hal itu ternyata juga dimanfaatkan pemerintah di jajaran paling bawah. Seperti di Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

‘’Beberapa warga tidak setuju dengan dikomersialisasinya surat domisili. Kami belum tau dari mana acuannya, masa mengurus surat domisili kami harus diminta membayar sebesar Rp. 200.000. Kami keluar masuk rumah melalui jalan yang biasa dilewati saja di kompleks, yang punya alat transportasi harus menempelkan sticker yang harganya begitu mahal. Kalau tidak ada sticker tersebut, kami tidak bisa masuk rumah,’’ ujar salah satu warga Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minut ini yang meminta namanya tak disebutkan, Senin (1/6/2020).

Di tempat terpisah, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, menyayangkan praktek yang memberatkan masyarakat tersebut. Turangan meminta agar Bupati Minut, Vonny Panambunan turun tangan dengan praktek pungli yang meresahkan tersebut. Situasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) jangan sampai dimanfaatkan aparat pemerintah Desa atau oknum tertentu untuk memeras masyarakat.

‘’Miris praktek yang menyusahkan masyarakat ini dilakukan. Bayangkan saja, kalau setiap rumah di minta Rp. 200.000, berapa banyak duit yang didapat?. Gila ini namanya. Mau memperkaya diri dalam situasi Covid-19. Sementara masyarakat dalam situasi kesusahan dan kesulitan akibat Covid-19. AMTI mendesak agar Bupati Minut segera memberikan sanksi tegas pada oknum yang meminta anggaran sebesar itu di Desa Watutumow 3 ini,’’ ujar Turangan, Selasa (2/6/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini mengatakan pentingnya pemerintah dan masyarakat bersinergi melawan Covid-19 atau ‘’berdampingan dengan Covid-19’’ yaitu melalui upaya menciptakan kerja sama. Bukan memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan. Surat domisili yang dimaksudkan untuk menertibkan proses birokrasi dan administrasi di Desa, bukan untuk tujuan komersil, kata Tommy.

‘’Surat domisili itu tak perlu meminta pungutan. Toh, itu juga masuk dalam tugas dan wewenang pemerintah. Kalau di tingkat Desa praktek seperti ini dilegalkan, kasihan masyarakat. Ini keterlaluan, janganlah situasi sulit di era Covid-19 ini dijadikan halan bisnis. Apalagi masyarakat yang dikorbankan. Kami menyarankan segera wujudkan sinergitas, masyarakat dirangkul pemerintah untuk sama-sama kita menerapkan social distancing, bukan masyarakat diperas seperti ini,’’ ucap Turangan kepada Suluttoday.com.

Informasi yang didapat media ini, keputusan meminta pungutan hanya dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa yang berjalan tidak representatif, karena hanya diikuti segelintir orang saja. Hal itu mendapat protes warga. Bahkan sumber resmi media ini, Hukum Tua Desa Watutumow 3, membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Padahal, di Desa lain pungutan seperti itu tidak diberlakukan.

(*/Bung Amas)

AMTI Desak Presiden Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketum Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah wabah Corona Virus (Covid-19) rakyat Indonesia sedang mewas diri dan mengikuti segala anjuran pemerintah untuk stay at home dan work from home. Namun disisi lain, pemerintah Republik Indonesia (RI) malah memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk menaikkan iuran BPJS Kesahatan. Merespon hal itu, Ketua Umum Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH.,MM melayangkan kritik pedasanya.

”Presiden Joko Widodo harusnya lebih memahami situasi saat ini. Rakyat sedang giat-giatnya menghentikan penyebaran Corona, jangan pula situasi ini dimanfaatkan untuk menaikkan BPJS Kesehatan. Ini kebijakan melalui Perpres yang sangat tidak tepat. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” kata Tommy tegas.

Aktivis asal Sulawesi Utara yang berkiprah di DKI Jakarta itu meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya perasaan rakyat harus mampu dijaga pemerintah, belum lagi kesulitan yang beragam datangnya disaat Corona ini. Keseriusan pemerintah untuk lebih konsen melawan Corona harus didahulukan pemerintah, kata Tommy, bukan urusan lainnya yang malah menambah kesusahan rakyat.

”AMTI mendesak Pak Presiden segera membatalkan keputusan tersebut. Ini sangat membahayakan kondisi rakyat saat ini yang sedang menghadapi masa sulit Corona. Mari pemerintah berikan contoh tentang keseriusan melawan dan mencegah meluasnya wabah Corona ini. Bukan sibuk dengan urusan lainnya, yang malah meningkatkan kecemasan rakyat,” ujar Tommy, Jumat (15/5/2020).

Tommy juga memaparkan soal rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilainnya begitu menyulitkan rakyat. Demi kepentingan rakyat, AMTI akan berperan berada di depan mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya meralat keputusannya tersebut. Pendukung keras Jokowi ini mengajak agar semua pihak fokus dalam penanganan Corona.

“Inilah rincian kenaikan BPJS Kesehatan tersebut. 1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp80 ribu. 2. Iuran peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp100 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp51 ribu. 3. Iuran peserta mandiri Kelas III naik menjadi Rp42 ribu, semenetara sebelumnya hanya Rp25.500. Belum lagi di tahun 2021 pemerintah akan mengurangi subsidi sehingga biaya yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35 ribu. Demi rakyat, AMTI siap berada di baris depan mendesak Presiden Jokowi batalkan Kepres 64 Tahun 2020 tersebut,” ucap Tommy.

(*/Bung Amas)

Marak Bansos Jadi Ajang Kampanye, AMTI Desak Bawaslu Bergerak

Tommy Turangan, SH, Ketum AMTI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memprihatinkan bantuan sosial (Bansos) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, utamanya dana Bansos yang bermuara dari dana rakyat. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, mengajak semua elemen masyarakat agar ikut mengawasi secara ekstra. Terlebih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi penegak hukum agar memperhatikan adanya dugaan deviasi anggaran APBN dan APBD.

”Laporan dari masyarakat, baik di Sulawesi Utara dan beberapa Provinsi lainnya bahwa dana penanggulangan serta pencegahan Covid-19 disalahgunakan Kepala Daerah. Apalagi menjelang Pilkada, maka dengan itu AMTI mengajak sekaligus mendesak Bawaslu agar jangan diam. Lembaga penegak hukum juga secepatnya bergerak antisipasi dilapangan. Bila kedapatan ada oknum Kepala Daerah yang menggunakan dana APBN dan APBD untuk kepentingan politiknya, segera diberikan sanksi tegas,” ujar Tommy, Minggu (10/5/2020) yang mengaku kalau sudah marak terjadi praktek politisasi Bansos saat ini.

Lebih lanjut, aktivis vokal itu menambahkan soal prioritas Bansos yang perlu digenjot pemerintah. Dalam soal mempercepat eksekusi Bansos agar segera diterima masyarakat terdampak Covid-19 adalah hal penting yang diperhatikan pemerintah. Tidak hanya itu, Tommy mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kualitas Bansos yang didistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai ada produk atau Sembako yang diberikan kadaluarsa atau kualitas rendah.

”Ada juga dibeberapa tempat Bansos yang diberikan ke masyarakat itu prodak yang kadaluarsa. Ini menjadi catatan dan harus diperhatikan pemerintah. Selain itu kami meminta pemerintah memahami priorotas di tengah masyarakat, dimana mereka menghendaki agar Bansos segera digulirkan. Selain tepat sasaran, juga mesti cepat. Jangan berbelit-belit, sembari tetap memperhatikan ketentuan aturan yang berlaku. Bansos diduga jadi anjang kampanye para kepala dearah yang akan maju, ini pun menjadi realitas yang memprihatinkan. Praktek yang membahayakan, kami kutuk cara-cara seperti itu. Miris sekalai tidak bisa mengelak lagi setiap bantuan selalau ada logo partai, instansi berwenang tolong cepat ambil sikap. Jangan diam,” kata Tommy jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini menutup.

(*/Bung Amas)

Resmi, Suami Polwan Laporkan Akp Rivo Malonda

Penggalan surat tanda terima laporan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/197.a/IV/2020/SPKT, Manado 29 April 2020, Rivo Malonda resmi dipolisikan. Selaku pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan, selaku pelapor Meirino Rainato Jandi Lontaan mengajukan laporan terkait pidana.

Saat menerima Surat Tanda Terima Laporan, Minggu (10/5/2020) diterangkan dalam surat tersebut bahwa Rivo Malonda dan Vivi Inria Liwutang dilaporkan atas dugaan tindakan tindak pidana perzinahan. Atas nama KA SPKT Polda Sulawesi Utara, KA Siaga 1, Jolly Runtu, SH.,MH pangkat Ajudan Komisaris Polisi NRP 73110359 menerangkan bawa pada Rabu 29 April 2020, pukul 15.00 Wita, telah datang ke SPKT Poda Sulut Meirino Rainato Jadi Lontaan untuk keperluan laporan tersebut.

Menanggpi hal itu, Tommy Turangan, SH, Ketua Umum AMTI meminta Kapolda Sulut untuk mengawasi proses hukum yang tengah berjalan. Tommy mewanti-wanti agar tidak terjadi praktek yang membawa kesan kesengajaan untuk diperlambat tahapan hukum lanjutan.

”AMTI meminta kepada Kapolda Sulawesi Utara agar segera turun tangan, memonitor laporan tersebut. Jangan ada kesan lamban, atau dihambat-hambat. Karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif, yang begitu berpotensi merusak nama baik institusi Kepolisian. Laporan yang dilayangkan Meirino kami harap diporses tuntas, dan segera. Para terlapor harus diberikan efek jera,” tutur Tommy tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1