Tag: tommy turangan

Jarang Masuk Kantor, Kadis PUPR Sulut Dikeluhkan

A Tamengkel (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disiplin dan konsisten dalam pelayanan, salah satu indikatornya adalah rajinnya pimpinan SKPD untuk hadir di ruang kerjanya. Hal tersebut ternyata tidak terlihat dari Kepala Dinas PUPR Sulawesi Utara (Sulut), A Tamengkel. Situasi tersebut sebagaimana disampaikan sejumlah staf PUPR Sulut.

”Banyak staf di ruangan PUPR Sulut mulai resah dengan pelayanan yang cukup memprihatinkan. Tentu banyak urusan terkendala karena Pak Kadis sangat jarang di ruangan, kalau pun ada, beliau tidak berlama-lama di ruang kerjanya. Lebih banyak mengikuti dan setor muka kepada Gubernur, pelayanan publik seperti kurang diperhatikannya,” ujar sumber ASN di kantor PUPR Sulut, yang meminta namanya tak disebutkan belum lama ini.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, angkat bicara. Minggu (16/2/2020), Turangan meminta agar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan teguran keras kepada pimpinan SKPD yang kerjanya hanya berjalan dan jarang berkantor. Turangan menyebut tugas ASN yaitu untuk melakukan pelayanan publik, sehingga bila tugas tersebut terabaikan, maka hal itu wajib dipertanyakan masyarakat.

”Kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa sumber soal ini, dimana Kadis PUPR Sulut sangat jarang berada di ruang kerjanya. Malah beliau ini banyak mengawal Gubernur Sulut, pejabat yang tidak memprioritaskan pelayanan publik seperti ini harus segera dievaluasi. AMTI meminta Gubernur Olly secepatnya mengevaluasi kinerja kepala SKPD yang seperti itu. Jangan kemudian menjadi pejabat birokrasi yang mempersulit dan menyimbat pelayanan publik,” kata Turangan saat dihubungi Suluttoday.com.

Sekedar diketahui, sampai berita ini diterbitkan Kadis A Tamengkel belum dapat terkonfirmasi. Di tempat terpisah beberapa masyarakat juga mengeluhkan hal tersebut, padahal pimpinan SKPD idealnya bertugas serius menjalankan kewenangannya yakni pelayanan publik yang prima. (*/Am)

Ketum AMTI: Soal APBD Minsel, Gubernur  Sulut Diduga Bersifat Pasif

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih terkatung-katung. Penyebannya disebut karena DPRD Minsel dan pihak eksekutif belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan. Akhirnya hal tersebut berbuntut panjang. Menjadi polemik di tengah masyarakat, kini seperti bola liar. Saling menyalahkan antara beberapa pihak.

Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah aroma “keributan” politik, saling mendiskreditkan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. Menurutnya bila polemik di tingkat Kabupaten tidak selesai, maka pemerintah Provinsi harus turun tangan.

“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif di tengah pemerintah daerah Minsel sedang terlibat dinamika politik yang serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).

Tidak hanya itu, jebolan Fakultas Hukum Unsrar Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan komoditi politik yang melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut. Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika di Sulut.

“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur Olly seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Krpala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas. (*/Am)

AMTI: KPK Lemah, Dewan Pengawas Seperti Tembok Pembatas

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttodya.com – Aktivis anti korupsi satu per satu mulai angkat bicara. Mereka mulai resah dengan perilaku penegak hukum yang terkesan melempem dalam penanganan kasus, ada tumpang tindih dalam memerangi praktek korupsi. Salah satunya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mengaku ada perbedaan di era Presiden SBY dan Jokowi perihal keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Perbedaan yang nampak dan terasa kita saksikan di publik adalah soal penanganan kasus yang menyentuh dengan partai politik yang berpihak atau bersama penguasa.  Coba dibedakan, kita melihat sisi keadilan dan ketegasan KPK di era Presiden SBY, para petinggi partai Demokrat tertangkap KPK, ini bagian dari keteladanan hukum,’’ kata Turangan, Kamis (30/1/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengharapkan agar Komisioner KPK saat ini perlu meneladani, meniru dan mengambil kebaikan, serta keberanian dari KPK sebelumnya yang tegak lurus menghandam seluruh koruptor. Dikatakannya lagi, akan ada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap KPK, bila cara penindakan kasus dugaan korupsi masih tebang pilih.

‘’Yang membedahkan KPK di jaman SBY dan jaman sekarang adalah ketidakberanian. Ada tembok kekuasaan SBY di sikat oleh KPK waktu itu. Sekarang apa berani KPK begitu?. Kan kita masih mengingat bahwa KPK era SBY Ketua partai politik yang disinyalir korupsi di tangkap, Bendahara Partai di Tamgkap. Anggota DPR RI. Nah, sekarang KPK harus minta ijin Dewan pengawas, keberadaan Dewas pun seperti menciptakan tembok pembatas. Kalau tidak mengoreksi ini dan memperbaiki ini, maka KPK akan mengalami distrust dari masyarakat,’’ tukas Turangan tegas. (*/Am)

Soal Polemik Incinerator, AMTI Desak Penegak Hukum Turun Tangan

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Sering kali terjadi kejanggalan, bahkan musibah yang berdampak hukum, ketika diakhir periode pemerintahan tidak dikontrolnya kebijakan eksekutif secara selektif dan bertanggung jawab. Menghindari problem hukum kedepan, LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) ikut ambil andil, memberi solusi atas polemik yang mengemuka terkait pengadaan mesin pengering sampah (incinerator) di Kota Manado.

Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan, SH mendesak agar penegak hukum segera turun tangan atas persoalan yang mengemuka. Argumen yang berbau pertanyaan teknis dari anggota DPRD Kota Manado, kemudian jawaban maupun pembenaran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Treesje Mokalu perlu diinvestigasi lebih jauh.

”Harus segera diselesaikan. Tak boleh berpolemik terus, apalagi ini dipenghujung periode Wali Kota GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Manado, Mor Bastiaan. Supaya tidak menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang baru, maka dengan itu kami mendesak penegak hukum mengusut tuntas masalah ini. Berbantah-bantahan dari anggota DPRD Kota Manado dan Kadis, tidak cukup menyelesaikan masalah,” ujar Turangan, Rabu (22/1/2020).

Sekedar diketahui, incinerator yang dianggarkan lewat APBD Perubahan tahun 2019 itu ditetapkan bulan September 2019. Dan dimulai lelang proyeknya Oktober, kemudian beberapa kali lelang mengalami gagal lelang. Proyek berbanrol Rp. 11,5 miliar itu berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Pengerjaannya dengan melakukan Penunjukan Langsung (PL) yang menurut Kadis Mokalu telah memenuhi prosedur.

Turangan juga menyarankan agar ada transparansi dari pihak Dinas dalam menyampaikan pernyataan di publik sehingga tidak memunculkan polemik berkepanjangan. Bagaimana pun legislator saat mempertanyakan atau memberikan statement sebagai bagian dari mereka menjalankan tugas pengawasan, sehingga perlu diberi apresiasi.

”AMTI juga menghimbau Kadis DLH Manado untuk secara terbuka dan apa adanya menyampaikan keterangan ke publik. Jangan sampai ada kesan menutup-nutupi hal atau informasi tertentu. Soal siapa yang memenangkan atau mengerjakan proyek pengadaan tersebut pun silahkan dipublikasikan. Kalau juga ada kecurigaan soal incinerator itu merupakan barang bekas, jangan marah-marah, jawab saja dengan menujukkan bukti. Kami sedang menginvestigasi ini, dan mengajak penegak hukum segera usut tuntas hal ini. Anggaran masyarakat yang sangat besar, jangan ada kesan main-main disini. Kadis harus bertanggung jawab atas hal ini,” ucap Turangan menutup.

Sebelumnya, ada anggota DPRD Kota Manado pun sempat mempertanyakan kenapa ada lima insenerator yang diadakan, namun listriknya tidak ada. Menurut Dewan, bila mendesak harusnya incinerator sekaligus dengan listrik. Alasan pihak DLH Manado soal mendesaknya proyek pengadaan tersebut menuai kritik dan mengudang tanya para Wakil Rakyat Manado. (*/Am)

Wakil Rakyat Diduga Aduk-Aduk Rekrutmen Pala di Manado

Suasana tes tertulis calon Pala di Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Perekruten Kepala Lingkungan (Pala) di Kota Manado di penghujung tahun 2019 kali ini sarat muatan politik. Pasalnya, momentumnya bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado 2020. Di sejumlah wilayah Kecamatan, dari Keluragan warga mulai mengeluhkan ketidak netralan dan dugaan kuat penyalahgunaan weweng (abuse of power) dilakukan wakil rakyat Kota Manado.

Nuansa intervensi terhadap Lurah, Camat sampai Panitia Seleksi (Pansel) Pala terasa. Untuk memastikan keluhan sejumlah warga, Jumat (27/12/2019) redaksi Suluttoday.com meminta konfirmasi Camat Tuminting, Olga Kaeng yang di wilayahnya begitu kuat intervensi beberapa oknum anggota DPRD Manado. Menurut Olga intervensi dari pihak eksternal tak akan mempang dalam seleksi Pala, karena yang akan diputuskan adalah berdasarkan mekanisme.

”Yang mau bekerja nanti adalah Pala, Lurah dan Camat, bukan mereka. Mungkin ada, yang menyampaikan ke kami tolong lihat titipan mereka, tapi bukan mereka yang mengatur-ngatur. Kalau tidak memenuhi persyaratan sebagai Pala, masa diloloskan. Meski saudaranya anggota Dewan sekalipun, yang menilai adalah Pansel bukan mereka,” ujar Camat Olgas tegas.

Ketika ditanya soal sejumlah calon Pala dari Kecamatan Tuminting yang tidak memenuhi syarat administrasi yang diikutkan dalam wawancara, tetap saja ketentuan pemberkasan menjadi indikator utama. Sehingga yang belum lengkap berkas akan punya penilaian khusus untuk tidak diloloskan.

”Mereka diikutkan karena belum ada rekom Lurah yang belum ada. Tapi, bila calon Pala ini tidak bisa lengkapi juga, maka tidak akan lulus. Karena daftar Kaling harus ada rekom Lurah bahwa dia berdomisili di Lingkungan tersebut,” ucap Camat via WhatsApp.

Sementara itu, aktivis Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan secara terpisah saat dimintai tanggapan menyampaikan apapun alasannya komitmen untuk menjalankan aturan dalam perekrutan Pala harus dipatuhi. Jebolan Unsrat itu, mengutuk adanya indikasi keterlibatan anggota DPRD Manado yang sengaja memaksakan titipannya.

”Tak ada argumen apapun dalam rangka menabrak aturan baku yang ditetapkan Pansel. Ayo kita belajar dan saling mengingatkan sama-sama taat aturan. AMTI akan mengawal proses perekrutan Pala di Kota Manado, jika ditemukan ada kejanggalan kami proses itu ke ranah hukum. Soal disinyalirnya intervensi Dewan Kota Manado, kami berikan waring, jangan coba-coba menyalahgunakan kakusaan yang diberikan masyarakat. Tim kami sementara di lapangan mengawasi proses perekrutan Pala. Jangan ada yang bersikap melawan aturan, lalu kemudian resikonya akan berefek kepada Pak Wali Kota Manado,” papar Turangan tegas. (*/Redaksi)

iklan1