Tag: TPS

Panwascam Nuangan Resmi Lantik 26 Pegawas TPS

Prosesi pelantikan Pengawas TPS se-Kecamatan Nuangan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelantikan 26 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Nuangan, Senin (25/3/2019) berjalan sukses. Prosesi pelantikan dihadiri Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang dihadiri langsung Ketua Bawaslu Harmoko Mando S.Hut.

Dalam sambutannya Harmoko menyampaikan bahwa kerja para PTPS tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Tugas PTPS perlu dijalankan dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menyampaikan selamat kepada para Pengawas TPS yang telah dilantik. Selamat bertugas bagi semua PTPS yang dilantik hari ini, ingat lakukan pekerjaan kalian dengan baik sehingga pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan baik, dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Harmoko.

Selain itu, Pimpinan Panwascam Nuangan Aisyah Djindan menyampaikan agar integritas petugas PTPS tetap terjaga sehingga dapat mengawasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif pada 17 April 2019 mendatang.

Pengawas TPS ketika dilantik (FOTO Ist)

“Harus dipegang teguh terkait pentingnya menjaga integritas ini. Ingat ini menjadi hal utama dan penting bagi seorang petugas PTPS, sehingga pengawasan Pemilu mendatang dapat dilakukan dengan baik,ingat kita bukan hanya mengawal hak para pemilih tetapi juga keberlangsungan demokrasi dinegara ini,” kata Aisyah kepada sejumlah wartawan.

Untuk diketahui, 26 PTPS sendiri dilantik oleh Ketua Panwascam Nuangan Irawan Mamonto di Sekretariat Panwascam Nuangan. Mereka akan bertugas di 26 TPS yang ada di Kecamatan Nuangan pada 17 April mendatang. (*/Redaksi)

KOTAK SUARA PANDORA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Isu pemilu 2019 tak pernah sepi dari perdebatan. Kali ini yang paling hangat dipolemikan menyangkut kotak suara yang digunakan untuk penempatan surat suara bukan terbuat dari aluminium atau plastik. KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang pengundanganya dilakukan sejak 20 April 2018.

Sebagaimana PKPU lain, proses pembahasannya telah melewati mekanisme uji publik lalu kemudian dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR. Disatu sisi, jika menggunakan alasan efesiensi, pilihan KPU memilih kotak suara terbuat dari kardus itu tepat. Jika menggunakan bahan aluminium tentu biayanya akan lebih mahal jika dibanding hanya dari kardus. Pemilu tahun 2004 harga per kotak Rp. 147.000.

Jika harga kotak naik menjadi Rp. 250.000 lalu dikali 5 kotak dan dikali 801.838 TPS (perkiraan jumlah TPS pemilu 2019) pasti setara dengan membangun puluhan bahkan ratusan Puskesmas atau sekolah. Belum termasuk dengan biaya perakitan, sewa gudang penyimpanan, pengangkutan pulang pergi dari gudang menuju TPS (terutama untuk lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan), serta pemanfaatan setelah pemilu selesai. Banyak kotak aluminium tidak bisa tertampung dalam satu gudang.

Lantas mengapa kotak kardus baru dipersoalkan sekarang? Pertama, sebagian pengkritik kemungkinan trauma dengan kondisi alam yang sedang terjadi belakangan ini. Hampir disemua wilayah mengalami bencana. Jika saat pemilu terjadi banjir, hujan lebat, atau bencana alam lain. Tentu kotak itu bisa beresiko. Perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke gudang penyimpanan yang menggunakan jalur transportasi laut dan sungai memang perlu diantisipasi.

Kedua, pada saat pembahasan PKPU 15 tahun 2018 kemungkinan pada waktu itu dinamika politik tidak sedahsyat seperti sekarang. Saat ini Perdebatan politik tidak sekedar mempersoalkan substansi. Maka, Kesalahan teknis sekecil apapun tetap saja di persoalkan. Kompetisi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua Kontestan memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kompetisi Pilpres terkesan bukan sekedar perebutaan kekuasaan belaka namun telah melebar pada pertarungan kepentingan kelompok.

Banyak penumpang gelap dalam kompetisi ini. Sehingga pembelaan dan perjuangan sesungguhnya bukan karena mendukung atau menolak capresnya tapi karna membela kepentingannya. Sehingga hal apa saja selalu dipersoalkan. Kalau bukan curiga, tentu takut kalah atau sekedar untuk popularitas. Ketiga, belajar dari pengalaman pemilu 2014, hampir semua daerah ada TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling sering disebut karena prilaku curang oleh sejumlah oknum petugas TPS. UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan perolehan kursi masing-masing calon anggota DPR dan DPRD (caleg) ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai politik. Dengan demikian, Persaingan caleg bukan hanya antara caleg yang berbeda parpol namun akan terjadi pula dengan sesama caleg dalam satu parpol.

Proses kanibalisme bisa terjadi. Kotak suara yang tidak kokoh bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Pada saat penghitungan suara di TPS caleg A hanya kalah 10 suara dengan caleg B rekan satu parpol. Bagaimana mensiasati agar caleg A bisa berbalik unggul dengan caleg B. Caleg A bisa saja bersekongkol dengan pihak pemegang kunci dan penjaga gudang penyimpan kotak suara untuk membuka kotak suara dengan maksud merusak minimal 11 kertas suara milik caleg B.

Dalam ketentuan, Jika dalam kertas suara ada dua caleg yang dicoblos maka kertas suara tidak dianggap sah. Jika yang dicoblos adalah dua caleg dalam satu parpol yang sama maka kertas suara akan tetap sah dan suaranya akan menjadi suara parpol dan bukan untuk kedua caleg yang dicoblos. Jika “operasi” ini berhasil, caleg A bisa seolah-olah keberatan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk penghitungan ulang. Jika berdasarkan penghitungan ulang dan keadaanya ternyata sudah berbalik maka caleg A berhasil.

Banyak cara bisa dilakukan oleh politisi untuk membalikam keadaan namun kerjanya pasti bukan tunggal. Keamanan Kotak suara menjadi hal yang amat penting. Itulah sebabnya UU pemilu mewajibkan kotak suara itu harus kokoh (UU pemilu pasal 7 ayat 3). Jika kritik kotak terbuat dari kardus sebagai bagian dari partisipasi publik agar pemilu bisa terjaga dan menghasilkan produk politik berkualitas, tentu kritik ini sesuatu hal yang pantas.

Namun demikian jangan kritik ini karena terlalu khawatir berlebihan dengan kekalahannya kelak. Jangan sampai kritik ini sebagai peringatan bahwa kekalahannya akibat kelalaian pihak lain. Jika saja kotak suara itu tidak efektif, lantas kondisi ini menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tentu perlu jawaban sebelum terlanjur. Sesungguhnya ada hal yang lebih urgen untuk kita gumuli kedepan ketimbang hanya mempersoalkan bentuk fisik kotak suara.

Apakah nama-nama caleg yang akan dicoblos pemilih dan dimasukan dalam kotak suara itu adalah caleg-caleg yang memiliki kapasitas dan integritas. Jangan sampai kertas suara yang tercoblos kemudian dimasukan dalam kotak suara itu merupakan hasil konspirasi, hasil intimidasi, hasil politik uang atau perbuatan-perbuatan gelap lainnya. Kita berharap isi dalam kotak suara bukan berisi sesuatu seperti kotak pandora. Kotak pandora adalah cerita mitologi Yunani kuno yang merupakan benda sebagai hadiah dari dewa yang diberikan kepada gadis bernama pandora saat ia dinikahi Epimetheus.

Karena penasaran, meski dilarang dewa, namun Pandora tetap membukanya. Ketika dibuka Ternyata kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia seperti kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan berbagai malapetaka lainnya. Karena Kotak itu dibuka maka saat itulah segala kejahatan berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia. Kita terlalu sibuk mempersoalkan bentuk fisik kotak suara tapi kita sepertinya lupa apakah isi kotak suara pada pemilu 2019 mengandung “harapan” sebagaimana sisi lain dari isi kotak pandora.

Kita tidak berharap nama-nama yang paling banyak dicoblos pada kertas suara tidak lagi terdapat politisi yang kemudian berusaha memperkaya diri dengan banyak cara. Masih sekian banyak masyarakat miskin yang belum terjamah oleh fasilitas negara, banyak yang tidak bisa bersekolah, banyak yang mati menderita karena sakit dan kelaparan. Negara sesungguhnya menyediakan fasilitas untuk mereka, tapi ludes dibawa kabur oleh sebagian oknum bandit yang mengatasnamakan wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Jangan sampai kotak suara ini mirip dengan kotak pandora. Setelah dibuka, bencanapun datang. Kapan kita berdebat meyiapkan caleg berkualitas. Adakah alternatif yang bisa kita pikirkan agar masyarakat memilih karena kapasitas dan integritas caleg bukan menentukan pilihannya atas pengaruh intimidasi, bukan terpengaruh sogokan atau bukan karena semata pada kesamaan etnik atau aliran.

Pedulihkah kita soal ini? Jika kita lebih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sifatnya teknis lalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya substantif bagi terpilihnya caleg berkualitas, maka energi kita yang terbuang saat memperdebatkan banyak hal tentang tahapan selama ini akan sia-sia, uang puluhan triliuanan rupiah yang digunakan dalam Penyelengaraan pemilu akan menjadi mubasir tanpa makna. (***)

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat

Catatan Ringan, KESEMPATAN KEDUA

Idham Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Idham Malewa (Presidium Kahmi Manado)

BEBAN di pundak Syachrial Damopolii seperti dihempas. Politisi gaek menangis haru. Bagi Yal sapaan akrabnya, putusan MA nomor 46/2018 tanggal 13 September lalu seperti embun di terik matahari. Yal bahagia lantaran sandungan pertama mantan narapidana korupsi APBD ini sudah dilewati. Bukan hanya Syachrial, para calon legislator yang menyandang mantan napi korupsi pasti bersuka cita.

Syahwat politik memang sulit dibendung. Quasi kekuasaan begitu merangsang bagi mereka, walau namanya diobral eks pencoleng uang negara. Mereka tak peduli citra buruk akan menyandera hari-hari ke depan. Mereka telah tergiur kursi kekuasaan. Mengapa bisa tergiur? Jawabannya bisa jadi, dalam tubuh mereka politik sudah seperti candu. Bahasa candu yang dimaksud Karl Marx adalah sarana untuk menghilangkan beban sejarah hidup.

Mungkin benar juga kata Richard Dawkins (Selfish gen) bahwa tubuh adalah mesin kelestarian gen-gen yang bermutasi. Nah, di dalam tubuh para politisi ini ada gen berkuasa yang sudah mendarah daging. Itulah mengapa mereka tak peduli meski cacat mereka akan diobral oleh KPU di tempat terbuka, seperti di TPS. Memang, pasca putusan MA nomor 46, KPU terkesan kecewa upaya mereka menjegal eks napi koruptor belum berhasil. Di media nasional ada saja alasan yang dilontarkan KPU untuk melampiaskan ketidak sukaan mereka.

Terakhir, H-1 nama para caleg eks napi koruptor belum dimasukkan. Di Sulut, sampai tanggal 19 September, nama Syachrial di calon DPD RI, Herry Kereh di DPRD Sulut dan Dharmawati Dareho di DPRD Manado belum dimasukkan. Alasan KPU Sulut dan daerah masuk akal. Mereka secara vertical punya junjungan. Beruntung junjungan mereka di Imam Bonjol mengeluarkan surat edaran tanggal 19 September kemarin. Mereka meminta KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengakomodir caleg mantan napi korupsi.

Isi suratnya semua KPU daerah memasukkan jika memenuhi syarat. Nah syarat yang dimaksud sesui di point C, adalah melampirkan surat dari lapas, Salinan surat dari pengadilan dan bukti iklan di media massa kalau bersangkutan mantan napi korupsi. Tapi, ada lagi syarat yang nampaknya masih mengganjal. KPU membolehkan masuk dalam DCT, andaikata mereka melakukan gugatan ke Bawaslu dan dimenangkan Bawaslu dalam sidang ajudikasi.

Di sinilah kelihatan sikap ambigiu KPU. Entah pendapat siapa yang mereka jadikan landasan, tapi surat edaran itu sudah jelas memagar hak para mantan napi koruptor, eks fedofile atau bandar narkoba yang tidak mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Padahal putusan MA adalah membatalkan Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.”

Rasa-rasanya masa depan para eks napi koruptor begitu suram. Jejak kejahatan mereka sepertinya tak terampuni. Sampai-sampai KPU getol memagar semua peluang. KPU jelas bukan lembaga yang mampu mendeteksi kejahatan kekuasaan (meski absolute power tend to a corrupt/ kekuasaan ablosute cenderung korupsi), karena biasanya mereka yang sudah pernah terjepit pada pintu yang sama, takut lagi untuk mencoba di lubang yang sama. Malah, yang harus diwaspadai, praktek korup yang di bawah permukaan.

Mereka yang sekarang dianggap bersih, belum pasti juga tidak akan melakukan abuse of power. Tidak ada yang menggaransi. Tanpa membela mereka yang sudah diganjar hukuman di atas dunia, tapi misi KPU melahirkan output berkualitas dan berintegritas, hanya akan jadi utopis, kalau system lain tidak diperkuat. Sistem lain adalah, harus ada UU yang menyatakan dengan jelas, semua pelaku kejahatan karena kekuasaan maka dicabut hak politiknya. Sekali lagi, kejahatan yang disebabkan kekuasaan, pantas dicabut hak politiknya.(***)

SESI Karnaval ‘Manado Fiesta’, Wali Kota Manado Sampaikan NKRI Harga Mati dan Jaga Kerukunan

Wali Kota Manado ketika memberi pemaparan di Kecamatan Tuminting (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Melalui arahannya, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut saat bertatap muka dengan pemerintah Kecamatan Tuminting dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Tuminting Kota Manado,  Selasa (29/8/2017), menegaskan kegiatan karnaval Manado Fiesta yang dimulai dari Kecamatan Tuminting tanggal 2 September nanti, harus menjaga kerukunan antar umat beragama dari Kota Manado untuk Indonesia.

“Harus diperhatikan untuk kemudian ditindaklanjuti bersama bahwa Karnaval FisCo Manado Fiesta, ada dua pesan yang ingin kita sampaikan dan gemakan dari Manado untuk Indonesia. Pertama ingin disuarakan bahwa NKRI harga mati, Pancasila sudah final, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tidak perlu diutak-atik. Yang kedua yakni, ingin kita gaungkan bahwa kerukunan di Kota Manado sangat terjaga dengan baik. Inilah model Indonesia mini, dari Manado untuk Indonesia,” ujar Wali Kota Vicky Lumentut di kantor Camat Tuminting.

Wali Kota GSVL begitu Vicky Lumentut akab disapa mengatakan bahwa tugas Camat, Lurah sampai kepala lingkungan adalah menjaga keamanan, kebersihan dan kerukunan di wilayah kerjanya masing-masing. Lanjut Wali Kota mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama, dengan berbagai perbedaan etnis dan suku. Tidak ada yang mayoritas dan minoritas di kota ini. Semuanya diperlakukan sama tanpa mengistimewakan yang lain.

Beri arahan, Wali Kota minta jaga kerukunan dan NKRI harga mati (Foto Ist)

“Dalam Rumah besar kita bersama yang tergambar dalam karnaval nanti, ingin memberi pesan kepada para tamu dan wisatawan yang datang ke Manado, bahwa kehidupan masyarakat di Kota Manado sangat rukun,” kata Wali Kota GSVL.

Dirinya juga mengajak seluruh perangkat pemerintah di Kecamatan Tuminting sampai kepala lingkungan, agar ikut mendukung tersedianya lahan seluas 200 meter persegi untuk dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse dan Recyvle) di setiap kelurahan. Dimana, sampah akan dipilah yakni dipisahkan yang bisa didaur ulang atau dijadikan kompos. Juga lahan seluas 1000 meter persegi untuk dibangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan pengadaan insenerator untuk membakar sampah dari kelurahan.

“Ini untuk mengatasi masalah kita terkait sampah. Dimana, TPA kita di Sumompo tidak mampu lagi menampung sampah yang dibawah truk sampah. Sehingga, salah satu solusinya yakni TPS 3R dan TPST. Itu berarti masalah sampah selesai di kecamatan,” papar Wali Kota GSVL.

Disela-sela penjelasan, diselingi dengan tanya jawab yang diberikan Walikota GSVL yang langsung memberikan hadiah bagi yang berani menjawab secara baik dan cerdas. Tampak mendampingi Walikota GSVL Asisten I Micler CS Lakat SH MH, Staf Ahli Wali Kota Hery Saptono, Camat Tuminting Danny Kumayas serta Staf Khusus Wali Kota JJ Mantje Nelwan dan Drs Johny Sondakh. Juga hadir Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Manado Drs Albert Wuysang.(*/Mas)

Pengurus Pertuni Sulut Gugah Pemerintah Perhatikan Fasilitas Penyandang Disabilitas

Chenny Wahani, Sp.d (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Komitmen mewujudkan demokrasi yang berkualitas juga disuarakan pengurus Tuna Netra Indonesia (Pertuni), hal itu seperti disampaikan Chenny Wahani, Sp.d, warga Matani Dua, Lingkungan 8, Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi penyandang disabilitas di Sulut. Hal itu disampiakan Chenny saat diwawancarai di Hotel Aryaduta Manado, Senin (15/5/2017).

Menurut Chenny pemerintah perlu memperhatikan fasilitas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang benar-benar jujur, adil, bebas dan rahasia, serta jauh dari diskriminasi. Jebolan S1 Universitas Negeri Manado (Unima) ini member koreksi terhadap adanya Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang memadai, akamodatif dan member akses kepada penyandang disabilitas.

‘’Yang perlu diperhatikan itu adalah TPS yang akses, kemudian sesuai UU (regulasi) jalan yang menuju ke TPS tidak berlubang atau jauh sulit ditemui, fasilitas berupa meja yang digunakan perlu mendapat perhatian. Kemudian, harus ada templet yang mudah untuk diakses oleh disabilitas, pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas,’’ ujar Chenny disela-sela Pelatihan Panduan Media untuk Pemberitaan Pemilu Akses.

Lanjut Chenny juga menyampaikan sejumlah pengalaman dan keluh-kesahnya terhadap proses berdemokrasi terutama disaat Pemilu yang ‘merugikan’ keberadaan penyandang disabilitas. Chenny mengharapkan agar adanya perubahan paradigma ditengah masyarakat dalam momentum Pemilu untuk tidak melakukan intimidasi politik dan mengsabolase hak politik warga Negara.

‘’Untuk pengalaman di Sulut seperti pemelihan Gubernur kadang kami menemui tekanan psikologi, seperti adanya intimidasi untuk memilih kandidat Gubernur atau Wali Kota yang harus kita pilih. Misalnya, dalam suatu lingkungan, mayoritas warga memilih figur A, kami juga dipaksa untuk memilih figur A. Kebebasan memilih sepertinya tidak ada, kami diasabilitas menjadi korban, ketika kita memilih yang lain, kita disisihkan,’’ ujar Chenny yang saat ini berprofesi sebagai Tukang Pijat ini.

Chenny berharap agar pemerintah daerah mengformulasikan Peraturan Daerah (Perda) yang memayungi dan melindungi hak-hak kaum disabilitas, dimana seperti yang ditemui saat ini di Sulawesi Utara belum ada Perda khusus penyandang disabilitas. Apalagi, saat suksesi politik posisi disabilitas selalu saja dijadikan objek pemanfaatan kepentingan kelompok tertentu.

‘’Ini juga salah salah satunya karena tidak ada hukum berupa Perda yang diberlakukan untuk menajdi sanksi bagi kelompok atau individu yang mengintervensi hak suara kami. Dalam momentum politikpun, kami sering diarahkan (dieksploitasi) untuk kelompok politik tertentu dengan janji-janji yang tak kunjung direalisasikan, karena setelah jadi, figure yang kami pilih malah mengabaikan suara kami yang telah disalurkan itu,’’ kata Chenny menutup. (Amas)

iklan1