Tag: trisno mais

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

Gabungan Mahasiswa Unsrat, Gelar Demo Lawan Kebijakan Kumaat

Tuntutan mahasiswa saat demo (Foto Suluttoday.com)

Tuntutan mahasiswa saat demo (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Setelah melakukan settingan aksi dan konsolidasi gerakan mahasiswa yang tergabung dari GMKI, GAMKI, KNPI, GMII, LMND, Karang Taurna dan Ormawa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan menamakan diri ”Intelektual Pemerhati Unsrat” kembali lagi turun kejalan menuju ke Kantor Rektorat Universitas Sam Ratulangi¬† dan DPRD Provinsi dengan beberapa tuntutan. Selasa (22/9/2015), akan menyampaikan beberapa tuntutan yang secara umum ”melawan” kebijakan Rektor Unsrat, Prof Ellen Kumaat.

Menurut Trisno Mais selaku Kordinator Lapangan (Korlap) demonstrasi ini menindaklanjuti aksi minggu yang lalu, bahwa menuntut Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unsrat harus di turunkan, dan juga adanya transparansi anggaran yg terakumulatif dalam UKT, baik itu anggaran kemahasiswaan maun alokasi untuk sarana prasarana.

”Aksi ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISPOL) menjadi sentral kumpul masa aksi dan titik aksi pertama adalah Kantor Rektorat Unsrat, kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Sulut untuk menuntut Permen No 73 tahun 2014 di cabut. Masa aksi sekitar 500 orang,” ucap Trisno saat diwawancarai Suluttoday.com.

Lanjut Trisno menjelaskan tentang adanya indikasi tidak transparannya penerapan UKT, karena ada beberap mahasiswa kedokteran yg mendapat UKT melampaui kualifikasi UKT itu sendiri. ”Kami berasumsi ini didalamnya ada indikasi penyimpangan yang sengaja di rekayasa. Kembalikan filosofis Unsrat yang memanusiakan manusia bukan membatasi anak nelayan, petani, buru bangunan dan sopir,tukang ojek berstudi di Unsrat,” tukas Trisno menutup. (Faruk)

iklan1