Tag: turangan

TURANGAN: Sudah Tepat Benny MAMOTO Masuk Jajaran KOMPOLNAS

Benny Mamoto (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Masuknya nama putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto dijajaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2020-2024 mendapat arus dukungan dan apresiasi yang terus mengalir. Tak hanya dari Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang merupakan wadah organisasi peguyuban berskala Nasional dimana Mamoto ikut lahir di dalamnya. Lebih dari itu, para aktivis juga memberi support.

”Pak Benny Manopo merupakan sosok pemimpin yang punya gagasan besar, berintegritas, memiliki pengalaman dan bijaksana. Itu sebabnya, roh atau marwah Kompolnas akan makin kuat bila beliau berada di dalamnya. Selain itu, Pak Benny merupakan sosok yang kreatif dalam mengembangkan program. Kita optimis Kompolnas makin berjaya dalam tugas-tugasnya,” kata Tommy Turangan, SH, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Rabu (19/8/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut bahwa Benny akan memainkan peran strategisnya untuk mengangka dan mengaktifkan kerja-kerja Kompolnas. Kompolnas yang bertanggung jawab ke Presiden, kata Turangan akan membantu kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga sangat penting diisi orang-orang yang berpengalaman dan juga menjadi role model.

”Sekali lagi sudah tepat Pak Beny Mamoto masuk jajaran Kompolnas. Beliau adalah Jendral Polisi yang bersih dan kami sangat berharap beliau akan melaksanakan tugas ini untuk memberikan masukan masukan pada Presiden terkait kinerja Polri. Karena Kompolnas bertanggung jawab pada Presiden dan berharap aktivis bisa seluas-luasnya memberikan laporan kepada Kompolnas jika Polisi tidak koperatif dalam menjalankan tugasnya,” ujar Turangan menutup.

(*/Bung Amas)

APH Bergerak, AMTI: Usut Kabag ULP Kota Manado

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak serius merespon aduan masyarakat, terlebih beberapa kontraktor di Kota Manado yang melayangkan protesnya terhadap kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado, Marcos Kairupan mendapat sorotan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Menurut Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan, SH yang dibutuhkan adalah pembenahan di internal dan jawaban yang transparan dari pimpinan UKPBJ Manado bukan praktek lepas tanggung jawab. Aktivis vokal yang kini berkiprah di Jakarta itu saat dihubungi Suluttoday.com, Senin (20/7/2020) juga turut menyangkan ragam persoalan yang terus tumbuh berkembang di tubuh UKPBJ yang dinilainya akan berdampak pada keberadaan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut.

”Masyarakat mengharapkan ada tindaklanjut dan respon dari tiap keluhan yang disampaikan mereka. Di ULP Manado malah makin runyam, dimana permasalahan kini merembet dan viral di Medsos. Kok jadi pimpinan Perangkat Daerah mentalnya begitu, tidak menyelesaikan masalah. Kelihatannya Bung Marcos menghindar dari polemik yang berkembang sekarang. Ironis, mau atau tidak karena kelakuan satu dua orang, Pak Wali GSVL nanti yang kena dampaknya,” ujar Turangan tegas.

Tidak hanya itu, Turangan menyebut bahwa pihak Aparat Penegak Hukum (APH) juga telah bergerak mengusut dugaan permaiann dalam tender (lelang) yang dilakukan di UKPBJ Manado. Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mengaku akan memberi support ke APH dalam usaha mengungkap kebenaran yang diminta pihak-pihak tertentu. Turangan menyebut kerja birokrasi itu memberi pelayanan kepada publik bukan memproduksi kebohongan dan kecurangan.

”Kasus yang berkembang di ULP Manado juga telah direspon kawan-kawan APH, kami dari AMTI prinsipnya mendukung itu. Ini upaya positif untuk memberantas mafia proyek, mengungkap siapa saja yang mengendalikan dan menjadi makelar dalam tiap tender paket proyek di ULP Manado. AMTI mendesak usut Kabag ULP Kota Manado. Jangan sampai praktek curang dan kebohongan dipelihara di lembaga-lembaga formal di Kota Manado. Kami juga meminta Kabag ULP Manado agar kooperatif, jangan terkesan mengindar saat dikonfirmasi wartawan,” kata Turangan.

Mr X untuk Marcos Kairupan (Foto Istimewa)

Selain itu, beredar di Medsos juga ada karangan bunga dari Mr X untuk Kepala ULP Manado yang bertuliskan ”untuk Ketua ULP Kota Manado Marcos Kairupan”. Sementara melalui beberapa pertanyaan yang dilayangkan redaksi Suluttodaya.com kepada Kabag Marcos, sayangnya pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban apa-apa.

(*/Bung Amas)

Beredar Informasi Kabag Marcos Minta Uang, AMTI Sebut Permalukan GSVL

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gelombang protes datang dari sejumlah anggota DPRD Kota Manado terhadap pimpinan Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado yang makin kencang bergulir. Perangkat Daerah yang satu ini sepertinya terus menjadi sorotan publik melalui pemberitaan media massa.

Di tengah situasi politik yang mulai mencuat, hal tersebut menurut Tommy Turangan, SH, Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) adalah hal yang merugikan Wali Kota Manado, Dr, GS Vicky Lumentut. Tommy menduga ULP Manado merahasiakan hal-hal yang sebetulnya perlu dibuka ke publik. Jebolan Unsrat Manado itu juga langsung memberikan beberapa contoh penting.

‘’Dalam situasi menuju Pilkada Serentak 2020, keributan yang ramai di muat media massa ini sebetulnya sangat merugikan Pak Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut. Saya juga heran, kenapa Kabag ULP begitu mengabaikan situasi ini. Harusnya ia menjawab secara terbuka, jangan terkesan sembunyi dan menutup-nutupi apa yang ditanyakan wartawan,’’ kata Turangan sambil menyebut Marcos permalukan GSVL sapaan akrab Wali Kota Vicky.

Selain itu, Turangan menambahkan ramainya pemberitaan soal dugaan tender proyek bermasalah di Pemkot Manado membuat banyak pihak mengikuti dan bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya di tubuh ULP Manado, terlebih Pemkot Manado. Itu sebabnya, Turangan meminta Wali Kota Manado mencopot Kabag Marcos Kairupan yang tidak maksimal menjalankan tugasnya tersebut.

‘’Dugaan tender proyek bermasalah ini berangsur-angsur terkuak. Ternyata ada monopoli pemenangan tender, kemudian ada dugaan kuat Kabag ULP datang ke rumah salah satu kontraktor dan meminta uang. Ini sangat memalukan. Ada pula disinyalir terjadi intervensi pemenangan proyek, setelahnya perusahaan tertentu yang telah lengkap dijatuhkan. Permainan yang akan terus dikejar kalau Kabag ULP ini masih diberikan kesempatan. Itu sebabnya, kami menyarankan Pak Wali Kota Manado segera mencopot Marcos dari posisinya sebagai Kabag ULP Manado,’’ ujar Turangan tegas.

Perusahaan yang menang tender (Foto Istimewa)

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini. Dari sumber orang dalam di ULP Manado menyebutkan ada operasi yang dilakukan untuk mengamankan perusahaan tersebut, dan sebaliknya menjegal perusahaan tertentu agar tidak menang lelang proyek. Nama Ko Ang juga disebutnya yang paling banyak mendapat proyek.

‘’Sudah bukan rahasia lagi, praktek mengamankan perusahaan tertentu agar menang selalu dilakukan. Jujur ini praktek busuk, tapi harus diungkap. Ada perusahaan tertentu yang lengkap berkasnya, juga mereka buat sedemikian rupa agar tidak menang dalam tender. Termasuk perusahaan dari Ko Ang yang banyak mendapat proyek untuk Tahun Anggaran 2018-2019,’’ tutur sumber yang mengaku dekat dengan pejabat di Bagian ULP Manado itu, dan meminta namanya tidak disebutkan dalam berita, Rabu (15/7/2020).

Sementara itu, telah dilakukan upaya dikonfirmasi redaksi Suluttoday.com sayangnya tidak terhubung ke Ko Ang. Beberapa kontraktor yang ditanya enggan memberitahukan kontak dari Ko Ang atau pengusaha sukses dan kontraktor luar biasa yang bernama lengkap Anri Liemang Mailoor.

Mobil yang diduga milik pejabat di ULP Manado, berada di depan salah satu kontraktor (Foto Istimewa)

Rabu (15/7/2020), ketika dikonfirmasi terkait dugaan pihak ULP Manado meminta uang, Kabag Marcos Kairupan membantah hal tersebut. Menurut birokrat mudah yang terlihat gesit ini, praktek semacam itu tidak pernah dilakukannya. Bahkan, Kairupan meminta jika terjadi hal seperti itu, harap disampaikan kepada dirinya.

‘’Tidak benar, tolong dikasi tau kalau ada yang begitu,’’ tukas Kairupan singkat, melalui WhatsApp.

(*/Bung Amas)

AMTI: Pembangunan RSKD Gigi Mulut Manado Berpotensi Masalah

Kondisi RSKD Manado dari sisi depan dan belakang (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut Manado yang beralamat di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dinilai berpotensi masalah. Hal tersebut seperti diungkap Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH pada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyebut pihaknya telah melakukan investigasi ditemukan sejak dilakukannya peletakan batu pertama oleh Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, Jumat (14/2/2020) sampai gedung selesai dibangun tak luput dari ragam komentar publik. Tommy menyebut pentingnya lembaga penegak hukum mendalami proses pembangunan RSKD tersebut.

”Kami terus mengikuti perkembangan soal Rumah Sakit Daerah atau RSKD Gigi Mulut Kota Manado yang berlokasi di Ring Road Manado. Temuan kami sementara perlu pendalaman, umumnya sebuah pembangunan yang sejak awal sudah mendapat sorotan pasti ada sesuatu yang dinilai janggal. Kami mengajak penegak hukum bertindak,” ujar Tommy saat diwawancarai melalui saluran telepon.

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Pembangunan gedung tersebut juga pernah mendapat kunjungan dari Banggar DPRD Kota Manado. Beberapa pihak, para aktivis lingkungan seperti Walhi Sulut juga pernah mempermasalahkan hal ini. Tommy mengatakan pula berdasarkan informasi yang diperoleh kajian (fisibility study) dilakukan di lokasi berbeda, namun pembangunannya dilokasi lain.

”Informasi yang kami dapatkan dari sisi fisibility study juga ada yang janggal. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini akan menjadi bom waktu kelak. Bila pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan RSKD yaitu pengguna anggaran tidak bersikap terbuka. Kami meminta teman-teman penegak hukum usut hal ini. Kenapa bangunan juga masih tidak sebaik yang dibayangkan,” kata Turangan.

Bangunan yang retak (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Tommy menambahkan bahwa gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan Miliar tersebut masih terdapat beberapa bagian yang retak. Sampai berita ini diterbitkan, AMTI sendiri melakukan monitor di lokasi namun menemukan gedung tersebut masih kosong belum digunakan. Dibeberapa bagian gedung ada bangunan yang kualitas pembangunannya tidak beres.

(*/Bung Amas)

Gawat, Surat Domisili Jadi Lahan Komersil di Kalawat Minut

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi penyebaran virus menular memang mengkhawatirkan masyarakat. Termasuk yang saat ini dihadapi masyarakat Indonesia yakni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini membawa dampak ekonomi juga pada masyarakat. Mulai muncul keresahan dan keluhan masyarakat karena tak ada pemasukan secara ekonomi, kebanyakan masyarakat di rumahkan. Hal itu ternyata juga dimanfaatkan pemerintah di jajaran paling bawah. Seperti di Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

‘’Beberapa warga tidak setuju dengan dikomersialisasinya surat domisili. Kami belum tau dari mana acuannya, masa mengurus surat domisili kami harus diminta membayar sebesar Rp. 200.000. Kami keluar masuk rumah melalui jalan yang biasa dilewati saja di kompleks, yang punya alat transportasi harus menempelkan sticker yang harganya begitu mahal. Kalau tidak ada sticker tersebut, kami tidak bisa masuk rumah,’’ ujar salah satu warga Desa Watutumow 3 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minut ini yang meminta namanya tak disebutkan, Senin (1/6/2020).

Di tempat terpisah, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH, menyayangkan praktek yang memberatkan masyarakat tersebut. Turangan meminta agar Bupati Minut, Vonny Panambunan turun tangan dengan praktek pungli yang meresahkan tersebut. Situasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) jangan sampai dimanfaatkan aparat pemerintah Desa atau oknum tertentu untuk memeras masyarakat.

‘’Miris praktek yang menyusahkan masyarakat ini dilakukan. Bayangkan saja, kalau setiap rumah di minta Rp. 200.000, berapa banyak duit yang didapat?. Gila ini namanya. Mau memperkaya diri dalam situasi Covid-19. Sementara masyarakat dalam situasi kesusahan dan kesulitan akibat Covid-19. AMTI mendesak agar Bupati Minut segera memberikan sanksi tegas pada oknum yang meminta anggaran sebesar itu di Desa Watutumow 3 ini,’’ ujar Turangan, Selasa (2/6/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini mengatakan pentingnya pemerintah dan masyarakat bersinergi melawan Covid-19 atau ‘’berdampingan dengan Covid-19’’ yaitu melalui upaya menciptakan kerja sama. Bukan memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan. Surat domisili yang dimaksudkan untuk menertibkan proses birokrasi dan administrasi di Desa, bukan untuk tujuan komersil, kata Tommy.

‘’Surat domisili itu tak perlu meminta pungutan. Toh, itu juga masuk dalam tugas dan wewenang pemerintah. Kalau di tingkat Desa praktek seperti ini dilegalkan, kasihan masyarakat. Ini keterlaluan, janganlah situasi sulit di era Covid-19 ini dijadikan halan bisnis. Apalagi masyarakat yang dikorbankan. Kami menyarankan segera wujudkan sinergitas, masyarakat dirangkul pemerintah untuk sama-sama kita menerapkan social distancing, bukan masyarakat diperas seperti ini,’’ ucap Turangan kepada Suluttoday.com.

Informasi yang didapat media ini, keputusan meminta pungutan hanya dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa yang berjalan tidak representatif, karena hanya diikuti segelintir orang saja. Hal itu mendapat protes warga. Bahkan sumber resmi media ini, Hukum Tua Desa Watutumow 3, membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Padahal, di Desa lain pungutan seperti itu tidak diberlakukan.

(*/Bung Amas)

iklan1