Tag: UKM

Perlunya Standarisasi dan Keberpihakan kepada UKM

Standarisasi dan Keberpihakan kepada UKM serta Koperasi Perikanan, Sebuah Urgensi 

Bahtiar (Foto Suluttoday.com)

Bahtiar, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IV Periode 2014-2019 dan Unsur Profesional Bidang Perikanan dan BUMN Perikanan

3 hari yang lalu seorang perempuan mengirimkan gambar konfirmasi soal transaksi penjualannya di shopee yang sejak tanggal 14 bulan Desember 2019 harusnya sudah dibayar tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi pasti, saya tau dan paham bahwa layanan shopee pasti bagus tapi perlindungan dan kepastian transaksi untuk keluhan usaha perseorangan yang masuk kategori ukm belum mendapat perlindungan jelas.

Andai modal usaha yang sedikit tersebut tersendat dengan pembayaran tertunda maka sudah pasti akan menyebabkan masalah baru bagi pelaku usaha, modal kecil yang perlu diputar segera karena adanya permintaan langganan tertunda hanya karena keterlambatan pembayaran, tentu sangat merugikan ukm tersebut, pelanggannya pasti lari, sudah sedikit lari lagi. Ini hanya salah satu kasus kecil ukm/ person yang berjualan dengan mall online shope.

Pada tahun 2016 saya melakukan kunjungan ke kalimantan barat, murung raya, sampai ke Kabupetan Bengkayang, sulawesi tengah palu dan donggala mengecek potensi bisnis dan pengembangan koperasi dan ukm perikanan serta produk-produknya. Untuk koperasi ada beberapa masalah serius yang menyebabkan adanya koperasi sakit dan mati, tidak adanya pembinaan khusus bagi pengembangan koperasi dari sisi manajemen pengelolaan usaha, pemasaran maupun sdm terampil dalam pembukuan laporan, pendampingan dan adanya sengketa internal baik sengketa aset maupun lainnya.

Sementara untuk UKM produk-produknya masih banyak yang tidak terserap pasar baik karena pola pengemasan juga karena tidak adanya pengetahuan memadai membangun pasaran, kebanyakan ukm yang tidak laku produknya bukan karena tidak enak tapi karena tidak punya akses pemasaran dan pengetahuan memadai dalam manajemen pengelolaan. Arah Standarisasi UKM dan Koperasi Perikanan Koperasi dan ukm yang maju tidak sedikit karena memiliki SDm unggul dan pembinaan langsung dari ahlinya.

Pola pembinaan koperasi dan ukm kedepan perlu kebijakan pemerintah dalam melindungi apa saja bagian-bagian tersebut. Pertama, setiap koperasi perlu dilakukan standarisasi ketuanya agar dalam pelaksaan tugas dan kebijakan lembaga bisa terarah dan jelas. Kedua 2 orang ahli dalam koperasi perlu disiapkan 1 bagian laporan dan manajemen internal khususnya pembukuan, 1 lagi seorang yang memahami sistem pemberdayaan berorientasi bisnis ini untuk memiliki SDM ini perlu dilakukan standarisasi jika tidak koperasi akan banyak terbebani urusan internal.

Kedua dalam pengelolaan aset pemerintah perlu pengawasan dan penetapan agar aset_aset yang dimiliki koperasi tidak boleh dimiliki perseorangan cara terbaik menghindari konflik internal. Ketiga kehadiran pemerintah harus melakukan konsen pembinaan dan penataan koperasi berdasarkan klaster dan jenisnya, klaster a koperasi mati, klaster b koperasi sakit, koperasi sehat sehingga dalam proses pendampingan tidak salah terapi. Keempat, dalam pembuatan koperasi bagi perseorangan yang sudah mulai membangun usaha dan berjalan untuk dimudahkan dan didampingi berdasarkan standar.

Salah 1 contohnya, yaitu biaya notaris dalam 1 ukm bisa 1 juta atau lebih maka dengan adanya pendampingan dilakukan pendaftaran kolektif atau pemerintah menggratiskan akte dengan menunjuk Notaris khusus pendirian ukm. Kelima dari sisi pemasaran, ukm perlu membangun kerjasama dengan ukm lain serta memperlajari model ukm yang sudah sukses. Kerjasama yang saya maksudkan ukm jika menyewa tempat pemasaran di bandara akan kemahalan tapi jika kerjasama akan murah dan produk akan beragam menyebabkan konsumen tertarik.

Keenam perlindungan hukum dalam pelaksanaan kerjasama ukm dengan mall online seperti shopee dan lainnya agar pada praktek kerjasama ada kejelasan sehingga posisi ukm tidak menjadi imperior. Perlindungan ini perlu dilakukan untuk memberi sangsi kepada pelaku usaha yang tidak sehat dalam melakukan kemitraan. Tentu gambaran di atas tidak menjelaskan bahwa koperasi dan ukm kita tidak sehat, saya hanya mengambil sampel yang memang berkaitan orientasi tulisan, ada juga ukm dan Koperasi yang sehat dan mulai ekspor ikan. [**]

Mokoginta: Program Harus Dimonitor dan Dilaporkan

Kegiatan rapat koordinasi daerah (FOTO Suluttoday.com)

MAUMBI, Suluttoday.com – Sinergitas program pusat dan daerah kembali dievaluasi demi kelanjutan dalam pembangunan perekonomian, seperti yang terangkum dalam rapat koordinasi daerah Koperasi dan UKM, Kamis (12/09/2019). Pelaksanaan rapat yang dihelat di salah satu hotel di Kabupaten Minahasa Utara dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Utara, Ruddy Mokoginta.

Dalam sambutan yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Mokoginta menekankan pada tindakan monitoring dan pelaporan program.

“Program harus dimonitor dan dilaporkan,” tegasnya yang didampingi Kepala Bidang Kelembagaan, Royke Kodoati.

Dijelaskan Mokoginta bahwa perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah dengan program Operasi Daerah Sehatkan Koperasi/UKM di Sulawesi Utara senantiasa berjalan selaras dengan program pimpinan daerah ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) guna memperkuat ekonomi masyarakat sampai ke pelosok Sulut.

Untuk itu atas nama Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, mantan penjabat Bupati Bolaang Mongondow Timur, melalui rapat koordinasi yang di hadiri instansi terkait di kabupaten dan kota dapat menghasilkan berbagai terobosan konstruktif maupun rekomendasi strategis guna melengkapi upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut sejumlah narasumber seperti Kabag Rencana dan Program Kementerian Koperasi dan UKM, Wisnu Gunadi, Dirut Bank SulutGo, Jefri Dendeng dan Pimpinan OJK, Risma Ibrahim.(cat)

ODSK Perkokoh Produk UKM Sulut

Berlangsungnya Bimtek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Program kerja yang diberlakukan oleh Ronald Sorongan selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut perlahan namun pasti mengangkat derajat produk-produk usaha mikro dan kecil serta menengah.

“Program Kerja diharapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw adalah operasi daerah selesaikan kemiskinan, sehingga kami menerapkan Operasi Daerah Sehatkan Koperasi, UKM (ODSK),” ujarnya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di salah satu hotel di Kota Manado Selasa (3/9/2019).

Sorongan menandaskan bahwa produk olahan dari usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Sulawesi Utara cukup banyak dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, namun masih belum banyak yang diakui. Padahal menurut Sorongan, jika berkembang dengan baik otomatis program kerja Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Dan ditandaskan Sorongan pihaknya mengharapkan melalui kegiatan bimbingan teknis yang dihelat bisa memperkokoh perkembangan produk UKM di pasaran.

“Dengan adanya hak cipta tentu jaminan dari produk dan kelangsungan usaha bisa terjamin. Jadi peserta sangat diharapkan bisa menyerap segudang informasi dari bimbingan teknis,” pungkasnya.(cat)

TP PKK Sulut Kembangkan Industri Rumahan

Produk industri rumahan yang dapat menopang perekonomian (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tim Penggerak PKK (TP PKK) Sulawesi Utara menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Sulut melalui UPTD Balatkop melakukan pendidikan dan pelatihan mengembangkan Industri Rumahan. Ditegaskan Ketua TP PKK Sulawesi Utara, Ir Rita M Dondokambey Tamuntuan saat membuka kegiatan di Balatkop Senin (22/10/2018).

“Industri rumah tangga juga menghasilkan beragam produk dan potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk itu kami sangat mengapresiasikan langkah Dinas Koperasi beserta jajarannya yang bersama TP PKK memprakarsai kegiatan kreatif, inovatif dan sangat bermanfaat,” ujarnya.

Seperti diketahui dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta akan dibekali keterampilan membuat produk berbasis bahan baku Tomat yang diharapkan dapat menjadi tonggak dan penopang ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi yang didampingi Kepala Diskop dan UKM Sulut, Marcellino Lomban SSos MSi mengatakan kegiatan tersebut adalah kelanjutan dari kesepakatan dengan TP PKK guna memasyarakatkan kewirusahaan.(Cat)

Sulut Rayakan Hari UMKM Internasional

Meningkatnya animo masyarakat dalam menyambut pameran UMKM (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kota Manado Sulawesi Utara menjadi satu dari empat propinsi se Indonesia yang menjadi pusat perayaan hari UMKM internasional serentak. Selain di Manado perayaan juga dihelat di kota Jakarta, Yogyakarta, dan Banda Aceh.

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Sulawesi Utara, Ir Happy TR Korah MSi mengatakan bahwa di setiap tanggal 27 Juni telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai hari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Internasional atau yang dikenal dengan United Nations Micro Smal Medum Entreprise (UN MSME Day).

Diprakarsai oleh International Council for Small Business (ICSB) pada tahun 2017 markas PBB di New York. Maka tahun ini pun akan diperingati serentak di seluruh dunia, begitupun di Indonesia khususnya lagi di Sulawesi Utara.

Korah menandaskan kepada media ini disela-sela kegiatan yang dihelat di Manado Town Square Rabu (27/06/2018) mengatakan bahwa hari UMKM Internasional ini akan memberi semangat bagi pelaku UMKM untuk lebih mengembangakan usahanya di daerah ini.

Korah mengharapkan UMKM di Sulut akan menjadikan pahlawan-pahlawan ekonomi didaerah ini. Seperti yang diketahui bahwa Hari UMKM Internasional merupakan salah satu perjuangan ICSB sebagai organisasi dunia yang fokus kepada UKM sejak 63 tahun yang lalu.

Suasana perayaan hari UMKM (FOTO Suluttoday.com)

Dalam sejarahnya, Indonesia termasuk sebagai salah satu dari 7 negara inisiator hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina. Pada saat itu Indonesia di wakilkan oleh AAGN Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia melakukan Round-Table Meeting di Markas PBB, New York, Amerika serikat pada 16 Juni 2016.

Seperti dirangkum media ini, Hermawan Kartajaya selaku Presiden International Council for Small Business (ICSB) Indonesia dan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM RI menyebutkan, tahun ini akan diusung tema “Humane Entrepreneurship for better Indonesia” agar diharapkan para UKM dan Startup Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar dari Humane Entrepreneurship yang merupakan konsep kewirausahaan yang mengedepankan nilai manusia agar lebih meningkatkan daya saing, lebih professional, semakin produktif, berpikir kreatif dan memilki jiwa Entrepreneurial yang tinggi.(Cat)

iklan1