Tag: umkm

RICHARD SUALANG: Cegah Corona Pakai Masker Kain

Cara kraetif Richard Sualang berkampanye lawan Corona (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah cara dan bantuan dilakukan dr. Richard Sualang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini. Tidak hanya menyalurkan bantuan, baik secara kelembagaan melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), perorangan, maupun imbauan, ajakan kepada masyarakat agar bersatu melawan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepedulian atas hal itu ditunjukkan Sualang melalui beragam kegiatan. Seperti diketahui, belum lama ini DPC PDI Perjuangan Kota Manado melakukan aksi kemanusiaan, membagikan masker, air jahe, dan juga kelur kepada warga Kota Manado. Setelahnya juga Sualang memimpin penyemprotan Disinfektan, cara menghajar penularan Covid-19. Minggu (19/4/2020), Sualang saat diwawancarai mengingatkan masyarakat agar terus memakai masker.

”Penularan wabah Covid-19 ini cukup cepat. Seperti yang kita baca dan dengar dari penyampaian dokter berkompeten, dari Gugus Tugas Covid-19 bahwa untuk melawan penyebaran Covid-19 masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan. Diantaranya adalah dengan menggunakan masker,” kata Sualang.

Menariknya tidak monoton mengarahkan masyarakat memakai masker saja. Melainkan lebih dari itu, jenis masker kain juga ikut ditawarkan Richard. Hal ini menurutkan akan menunjang pertumbungan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Memakai masker juga, tambah Richard akan melindungi masyarakat dari serangan Covid-19.

”Silahkan gunakan masker. Saya mengajak kita memakai masker kaeng ‘kain’. Dengan memakai masker kain, berarti kita sudah menjaga kesediaan masker medis yang terbatas dan digunakan untuk para medis. Kita juga berkontribusi menggerakkan perekonomian bangsa, karena telah ikut memberdayakan UMKM pembuat masker. Terakhir, memakai masker membebaskan diri sendiri dan orang lain dari penyebaran Virus Corona,” ujar Sualang tegas, sambil mengajak masyarakat Gotong Royong melawan Corona.

Untuk diketahui, Richard Sualang bersama timnya tidak pernah kehabisan ide dalam melakukan sosialisasi dan kampanye melawan Virus Corona. Dari ajakan social distancing, self distancing, di rumah saja, belajar dari rumah, gunakan masker kaeng dan kreativitas lainnya yang lebih akrab dalam percakapan masyarakat Sulawesi Utara umumnya.

(*/Bung Amas)

BPP GAPRNSI Sikapi Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi Ditengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan kegiatan GAPENSI belum lama ini (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Meluasnya pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak fundamental terhadap stabilitas ekonomi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia. Dinamika ekonomi global tersebut, pun secara langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Terlebih dengan semakin masifnya jumlah suspect serta penyebaran Covid-19 ke wilayah Indonesia. Sejak awal Maret hingga saat ini, terjadi pelambatan ekonomi nasional, pekerja informal paling terdampak, apa lagi dengan pemberlakuan social distancing, Work from home (WFH) dan stay at home, mobilitas atau lalu lintas perdagangan dan jasa menurun drastis. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional patut diapresiasi, sehingga sumber daya pemerintah dibantu oleh seluruh komponen masyarakat bisa fokus menanggulangi wabah covid-19.

Perhatian serta fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana nasional ini, semakin terlihat dan ditegaskan dengan terbitnya Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perppu No.1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No.21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan terbitnya Keppres, Perppu, dan PP secara bersamaan, mengambarkan situasi yang sangat mendesak, darurat dan perlunya gerak cepat untuk menormalisasi atau mengendalikan keadaan.

Menurut Ketua Umum BPP GAPENSI Iskandar Z. Hartawi mengaku pihaknya ikut terdampak. Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia dengan jumlah anggota 30.763 BUJK, 82 persen diantaranya bergerak di skala UMKM akan merasakan dampak paling signifikan.

“Maknanya, implikasinya pun akan melebar pada daya beli dan perputaran ekonomi dilingkungan masyarakat menengah ke bawah, efek lanjutan adalah meningkatkan angka kemiskinan,” ujar Iskandar.

Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terkait langsung dengan wabah covid-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Fakta dilapangan, proyek pengerjaan bangunan di suatu kabupaten menjadi terbengkalai karena material dan tukangnya diangkut dari kabupaten tetangga, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari propinsi lain. Belum lagi, variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dollar dan harus diimpor.

“Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. BPP Gapensi menyimpulkan bahwa realitas saat ini sudah masuk kategori force majeure. Senada dengan maksud dalam Keppres No.11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelas Iskandar.

Karenanya Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada pemerintah. Terkait pekerjaan yang sedang berjalan, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan payung hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran, termasuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan dampak pandemi.

“Nah, yang kedua soal eskalasi harga, penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan). Kemudian ketiga memberikan biaya tambah kepada penyedia jasa untuk melakukan pengadaan APD dan melakukan SOP sesuai dengan protokol pencegahan covid-19 di setiap proyek sesuai pedoman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana proyek terselenggara,” kata Andi Rukman, Jumat (3/4/2020).

Tidak hanya itu, terkait dengan keberlanjutan proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pertama, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Surat Edaran Menteri Keuangan
(SE No.S-247/MK.07/2020 tentang penundaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK fisik. Dengan tetap melanjutkan proyek nilai di bawah 10 miliar yang peruntukannya untuk skala kecil dan atau UMKM.

Kedua, mengusulkan untuk belanja modal fisik yang direalokasi hanya untuk proyek multi years dimana azas manfaat dari kegiatan tersebut belum bisa sesuai target atau berfungsi tahun yang ditetapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan sektor keuangan di bidang jasa konstruksi. Pertama, penurunan suku bunga modal kerja konstruksi diiringi dengan restrukturisasi kredit dan penundaan bayar pokok sesuai dengan skala usaha. Kedua, pemberlakuan penurunan suku bunga modal kerja ditujukan untuk angsuran leasing alat berat konstruksi.

“BPP Gapensi memberi pandangan dan masukan resmi kepada pemerintah dalam menyikapi wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor jasa konstruksi. Semoga menjadi perhatian dan memantik untuk membangun sinergi dalam penanggulangan covid-19 serta mendorong bangsa ini untuk terus bergerak maju,” ujar Andi Rukman menutup.

(*/Bung Amas)

Tunjang ODSK, Sorongan Tekan Penguatan Kelembagaan Koperasi

Sorongan saat pimpin rapat perdana di Diskop dan UKM (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak perlu menunggu lama untuk bekerja di instansi baru, Ronald Sorongan pun langsung beraksi demi program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui koperasi dan usaha kecil menengah. Hal tersebut terungkap saat Sorongan tatap muka Kamis (25/07/2019) di aula dinas dengan jajaran Dinas Koperasi dan UKM usai dilantik dan dipercayakan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw menjabat sebagai pimpinan dilembaga perekonomian.

Bahkan saat pelantikan Wagub Kandouw menitipkan program koperasi yang sangat penting di dalam mendukung pembangunan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Sorongan pun meminta kerja sama dari pejabat eselon III dan IV bersama seluruh staf dan tenaga harian lepas dalam penjabaran tugas yang ada.

Tak lupa data-data resmi terkait koperasi di Sulawesi Utara menjadi target Sorongan dalam program kerjanya, termasuk keabsahan usaha mikro kecil dan menengah. Diuraikan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut ini penguatan kelembagaan koperasi menjadi hal penting di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan seiring dengan program ODSK.

Pembentukan Jamkrida yang masih tertahan sejak tahun 2017, turut menjadi perhatian Sorongan supaya segera terwujud. Sorongan pun menekankan pada sistem pelaporan secara internal, sehingga kualitas kerja di instansi pemerintah yang baru dipimpinnya semakin hebat.(cat)

E-Commerce Tingkatkan Daya Saing Hadapi MEA

Karo Ekonomi saat memberikan sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce. Hal tersebut diungkapkan melalui kegiatan forum penyampaian saran kebijakan mengenai optimalisasi pemanfaatan e-commerce di tengah tantangan era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara Kamis (29/11/2018) di ruang FJ Tumbelaka.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Victoria Simanaungkalit mengatakan forum ini merupakan kerja sama antara Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bersama Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menghadirkan pembicara Duta Besar Foster Gultom dari Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Deputi bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sulawesi Utara, dan CEO Galago (UKM Sulawesi Utara yang telah memanfaatkan e-commerce dalam usahanya).

Kegiatan ini juga menghadirkan fasilitator dari Google Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis mengenai Google Bisnis bagi peserta UMKM yang hadir. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan SDA, F Manumpil menegaskan bahwa melalui kegiatan seperti ini dapat mendorong perkembangan UMKM yang ada di Sulawesi Utara untuk dapat mengoptimalkan e-commerce untuk bersaing dan mengambil manfaatnya.(Cat)

Pelaku UMKM Wajib Ikut Jamsos

 

Ir Erny Bhayangkarita Tumundo MSi saat mengarahkan kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam menjaga dan produktivitas kerja Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), para pelaku harus dilindungi oleh jaminan sosial. Bahkan terangkum dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dihelat oleh Direktorat Norma Kerja dan Jamsostek Kemnaker Republik Indonesia di salah satu hotel di kawasan Bahu Kota Manado Selasa (05^06/2018).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny Bhayangkarita Tumundo MSi yang membuka kegiatan mengatakan kepada media ini bahwa dengan adanya jaminan perlindungan, pekerja merasa lebih aman dan bisa fokus pada pekerjaannya.

Ditandaskan Tumundo bahwa jika ketenangan bekerja ada di kegiatan UMKM, otomatis membawa produktivitas pekerja dan produksi usaha akan meningkat, dan ini turut mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang diprogramkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey – Steven Kandouw.

Ditegaskan mantan Kepala BP3A Sulut ini bahwa adanya perlindungan kepada tenaga kerja dan pelaku usaha juga untuk mengantisipasi risiko sosial ekonomi yang mungkin timbul. Sebanyak 150 pelaku UMKM dari Kota Manado dan sekitarnya menerima penjelasan dari sejumlah narasumber seperti dari Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan Pusat dan BPJS Kesehatan Perwakilan Sulut.

Turut hadir dan menjadi narasumber Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan, Sri Astuti yang mewakili Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek Ditjen Pengawasan Kemnaker. Baik Tumundo dan Astuti berharap, pelaku UMKM dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dan merasakan manfaat program jaminan sosial demi kesejahteraan dan masa depan mereka.(Cat)

iklan1