Tag: ump sulut

GUBERNUR OLLY: UMP tak Bisa Diturunkan

Olly DONDOKAMBEY saat sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Usai menerima rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Dewan Pengupahan, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menegaskan UMP tak bisa diturunkan lagi.

“UMP tak bisa diturunkan,” tegasnya kepada media Rabu (30 /10/2019) di lobi kantor gubernur.

Gubernur menandaskan bahwa minimal kenaikan UMP Sulut tahun 2020 adalah 8 persen dari upah yang diterima minimal tahun 2019. Seperti diketahui bersama Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + ( UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076, maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722 atau naik 8.51 persen.

Hasil pastinya baru akan diumumkan Gubernur Sulut tanggal 1 November. Dondokambey menambahkan Sulawesi Utara akan menerapkan   upah yang berkeadilan. “Bekerja tidak pake otak dan tenaga pastilah lebih rendah upahnya,” tutup Gubernur Sulut.(cat)

Pemkab Bolmong Didorong Bentuk Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan Sulut lakukan FGD di Bolmong (FOTO Suluttoday.com)

BOLMONG, Suluttoday.com – Dewan pengupahan Provinsi Sulut kembali melaksanakan Forum Group Discussion terkait UMP di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Tim dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Sulut, Erny Tumundo langsung melakukan dialog bersama perangkat daerah dan pimpinan perusahaan yang ada di Bolmong.

Dalam penjelasannya Tumundo Rabu (09/10/2019) malam yang kesehariannya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut menyatakan bahwa pembentukan dewan pengupahan di kabupaten/kota sangat penting dalam proses penetapan upah minimum yang di tahun 2021 berdasarkan perhitungan komponen hidup layak (KHL) di tahun sebelumnya.

“Mengingat pentingnya ada dewan pengupahan kabupaten dibentuk tahun 2020 dan menyiapkan anggarannya, karena ketika akan memberlakukan hasil survey KHL untuk penerapan UMP 2021,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tumundo menandaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penerapan UMP di perusahaan termasuk penerapan UMP THL di Pemkab Bolmong. “Selain menyerap permasalahan ketenagakerjaan, kami juga melakukan monev penerapan UMP baik diperusahaan maupun terhadap Tenaga Harian Lepas,”pungkas Tumundo.(cat)

UMP Sulut 2018 Sebesar Rp 2.824.286

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara (Foto Foto)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Penerapan Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2018 untuk tenaga kerja (Naker) di Sulawesi Utara tidak ada masalah, karena sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini ditegaskan Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada awak media, Selasa (31/10/2018).

“Saya kira dengan ditetapkan UMP dengan Pergub nomor 48 tanggal 31 oktober 2017. Saya mengimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Sulut agar mentaati apa yang menjadi keputusan bersama dari kalangan pekerja, asosiasi, akademisi untuk menetapkan besar kenaikan UMP yang ada di Sulut,” ungkapnya.

Ditambahkan Gubernur Olly mengakui memang UMP di Sulut, ketiga terbesar di seluruh Indonesia.

“Tapi mudah-mudahan seluruh pengusaha bisa mengerti aturan dengan tidak mengurangi pendapatan mereka,” ujar Gubernur OD.

Gubernur Olly menyebutkan, UMP Sulut 2018 sebesar Rp 2.824.286, ini wajib dibayarkan oleh perusahan/pengusaha yang ada daerah bumi nyiur melambai terhadap   pekerjanya.

“Jika perusahan/pengusaha tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang diberlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI,” kata Gubernur OD menutup. (*/TimST)

Jarod Alfa Mart, BPJS dan Pemprov Sulut Sepakat Jaga Iklim Investasi

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Supartoyo SH saat menyampaikan materi (Foto Suluttoday.com)

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Supartoyo SH saat menyampaikan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pentingnya sosialisasi terkait perkembangan dunia ketenagakerjaan di Sulawesi Utara (Sulut) juga dilakukan Jurnalis Online Manado (JAROD). Kali ini pengurus Jarod melakukan kerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sulut, Alfa Mart dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulut, untuk melakukan Dialog Publik bertempat di Dolphin Donuts, Sabtu (14/11/2015) berlangsung sukses.

Dialog kali ini mengambil tema ”Potensi Masalah dan Solusi Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara”, dan menghadirkan pihak Alfa Mart Muhammad Syafi’i, selaku koordinator Humas Alfa Mart di Sulawesi Utara, Supartoyo, SH, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Utara, dan Syamsul Rizal, dari BPJS Sulawesi Utara, kemudia moderatir Fernando Adam, Pemred media online Barometersulut.com.

”Soal ketenagakerjaan di Sulut, jika ada masalah selalu kita sikapi sesuai regulasi yang ada. Memang paradigma baru pelayanan khusus dibidang Ketenagakerjaan adalah dengan memperpendek pengurusan pelayanan, namun tetap juga memperhatikan kelayakan surat atau syarat yang ditetapkan, untuk kemudian diterbitkan surat izin. Kita juga patut berbangga di Sulut ini penetapan UMP relatif tinggi, yakni Rp 2.400.000, dan masuk kategoris ke empat di seluruh Indonesia. Kemudian paradigma pemerataan UMP oleh pemerintah saat ini akan dilakukan,” ujar Supartoyo.

Wartawan media online Manado saat mengikuti pemaparan materi (Foto Suluttoday.com)

Wartawan media online Manado saat mengikuti pemaparan materi (Foto Suluttoday.com)

Lanjut birokrat senior ini memaparkan perlunya media mempublikasikan 3 hal yang tengah diperjuangkan Pejabat Gubernur Sulut, DR Soni Sumarsono saat ini, diantaranya; 1. Gerakan sulut menanam, 2. Gerakan bersih kuwaya, dan 3. Gerkan Sulut berkarya. Sementara itu, menurut Syamsul masih cukup banyak pemilik usaha (pengusaha) belum memiliki kesadaran terkait pentingnya mendaftarkan karyawannya ke BPJS.

”Masih sekitar 500-an perusahaan di Sulawesi Utara yang belum mendaftarkan karyawannya untuk mendaftar dalam jaminan ketenagakerjaan di BPJS. Kami terus melakukan upaya agar para pengusaha yang kebal dan tidak mematuhi aturan ini bisa menaati aturan yang ditetapkan pemerintah, jika diurus semuanya maka sudah pasti para karyawan hingga hari tuanya terjamin di BPJS,” ucap Syamsul.

Begitupun yang disampaikan pihak Alfa Mart yang menyebutkan bahwa pihaknya memprioritaskan masyarakat lokal dalam hal perekrutan karyawan. Tak hanya itu, Muhammad yang juga pernah menjadi wartawan ini meminta pers untuk ikut sama-sama menjaga iklim investasi di Sulut agar tetap aman.

”Kami sudah memiliki sekitar 900-an karyawan se-Sulut, dan secara keseluruhan untuk proses merekrut karyawan kami selalu mengedepankan putra daerah (pribumi), hal ini dimaksudkan agar proses pemberdayaan atau upaya untuk membuka lapangan kerja juga kami lakukan. Alfa Mart selalu mendorong pembangunan di semua daerah, dan kami merasa perlu mengajak dan bersama rekan-rekan wartawan untuk menjaga iklim usaha di daerah ini agar tetap kondusif,” tutur Muhammad.

Terlihat hadir dalam kegiatan ini, Ketua Jarod, Amas Mahmud, Sekretaris Jarod Sahrul Setiawan, Koordinator Devisi Humas, Wahyudi Barik, Koordinator Devisi Program Devy ‘Bun’ Kalalo, Rusdy Hamsyahdin, Pembina Jarod, Denny Mintianto, Pembina Jarod, Subhan Sabu selaku pengurus, serta sejumlah pengurus Jarod lainnya. Yang bertindak selaku ketua panitia adalah Regina Sambul. (M. Isnain)

Disnaker Lakukan Sosialisasi UMP 2016 Kepada Pengusaha di Bitung

Pengusana di Bitung saat mengikuti sosialisasi (Foto Suluttoday.com)

Pengusana di Bitung saat mengikuti sosialisasi (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Setiap tahun kamu buruh di Indonesia khususnya di Kota Bitung, Sulawesi Utara akan menerima hadiah tahun baru 2016 pada bulan Januari. Karena pemerintah Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulut nomor 37 tahun 2015 perihal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Sosialisasi UMP berlangsung pada, Kamis (12/11/2015).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Disnaker Provinsi Supartoyo, SH, Kadis Naker Bitung Ferry Bororing, Pengusaha dan serikat pekerja. Dan materi sosialisasi adalah tentang Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, besaran UMP Sulut tahun 2016 adalah Rp.2.400.000/bulan.

Menurut Supartoyo, ditahun 2016 pemerintah kembali meningkatkan kesejahteraan buruh lewat surat keputusan gubernur sulut tentang besaran UMP. Lewat SK tersebut pengusaha wajib menjalankan dan menerapkan upah buruh sesuai UMP, jika ada perusahaan tidak mampu menerapkan upah buruh maka dianjurkan pengusaha tersebut agar mengajukan surat peangguhan ketidak mampuan perusahaan untuk tidak menerapkan UMP.

“Perusahaan tersebut akan diaudit oleh akuntan publik yang independen dengan memasukan data perusahaan dua tahun terakhir. Jika nanti tidak ada perusahaan yang mengajukan hal tersebut, maka perusahaan wajib menerapkan UMP 2016 kepada seluruh buruhnya,” kata Supartoyo.

Sementara itu tanggapan pengurus Apindo Bitung Jerry Pangkirego dan HRD Delta Pasifik Darmadji, SH ketika diwawancarai oleh suluttoday.com setelah acara sosialisasi mengatakan, sah-sah saja pemerintah menerapkan UMP diseluruh perusahaan yang ada di Bitung dan kami siap. Namun perlu diingatkan bahwa saat ini semua perusahaan di Bitung hampir tutup akibat Moratorium, namun Moratorium tersebut sudah dicabut dan semua pengusaha perikanan harus memperbaharui dokumen-dokumen kapal penangkap ikan. (Robby)

iklan1