Tag: unsrat manado

Herd Immunity dan Resikonya Pada Penderita COVID-19

Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes (Foto Istimewa)

Penulis : Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes
(Dosen FKM Unsrat Manado)

Beberapa waktu lalu Presiden R.I Bpk Joko widodo mengatakan bahwa kita harus “berdamai” dengan Covid-19. Sebagai seorang akademisi di bidang kesehatan saya menduga ada keinginan dari pemerintah untuk menerapkan apa yang disebut “HERD IMMUNITY”. Istilah ini bukan sesuatu yang baru di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Epidemiologi karena Istilah ini sudah dikenal sejak tahun 1923. “Herd Immunity” menurut Paul Fine, Ken Eames, David Heymann, dalam sebuah artikel yang berjudul “Herd Immunity”; A Rough Guide dalam Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 7, 1 April 2011, Pages 911–916, Istilah “kekebalan kelompok atau kawanan” banyak digunakan tetapi memiliki berbagai pengertian. Beberapa penulis menggunakannya untuk menggambarkan proporsi kekebalan di antara individu dalam suatu populasi/penduduk.

Yang lain menggunakannya dengan mengacu pada ambang batas tertentu dari individu yang kebal yang mengarah pada terjadinya penurunan orang yang terinfeksi pada suatu populasi. Yang lain menggunakannya untuk merujuk pada pola kekebalan yang terbentuk yang dapat melindungi populasi/penduduk dari terjadinya infeksi baru. Implikasi umum dari istilah ini adalah bahwa risiko infeksi di antara individu yang rentan dalam suatu populasi berkurang oleh keberadaan dan kedekatan individu yang telah imun/kebal (ini kadang-kadang disebut sebagai “perlindungan tidak langsung” atau “efek kawanan”).

Gordis L. dalam Epidemiologi E-Book tahun 2013, mengemukakan bahwa Herd Immunity adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui mereka yang terinfeksi sebelumnya dan telah sembuh atau karena vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Semakin besar proporsi individu yang kebal dalam suatu populasi, semakin kecil kemungkinan individu yang tidak kebal akan bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Hal ini akan membantu melindungi individu yang tidak kebal dari infeksi.

Para ahli Epidemiologi memperkirakan bahwa untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 ini membutuhkan 40-70% individu dalam suatu populasi yang Imun atau kebal. Dari perspektif pengertian Herd Immunity ada beberapa hal yang menjadi prasyarat boleh tidaknya diterapkan pada populasi/penduduk suatu negara atau wilayah adalah harus sudah tersedia Vaksin. Ahli biostatistik dari University of Florida Natalie Dean yang memperoleh gelar Ph.D dari Harvard University mengatakan satu-satunya cara aman mendapatkan Herd Immunity adalah dengan Vaksin. Sementara itu cara lain seperti membiarkan dengan sengaja suatu populasi tertular untuk mendapatkan kekebalan terlalu berisiko. SARS Cov-2 ini adalah virus yang belum banyak diketahui dan untuk membuat vaksinnya dibutuhkan kurang lebih 18 bulan dan itupun berbeda untuk setiap strain dari virus tersebut.

Di Indonesia berbeda dari tiga tipe utama yang diketahui beredar di dunia. Hal ini diketahui setelah peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melakukan whole genome sequencing (WGS) alias analisis genetik pada tiga sampel virus dari pasien positif. Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan perbedaan tipe ini terjadi karena virus Corona bermutasi. Informasi dari Pusat Data Global Initiative for Sharing All Influenza Data (GISAID), ada tiga tipe COVID-19 yang ada di dunia. Ada tipe S, tipe G, dan tipe V.

Di luar tiga tipe itu, ada yang disebut sebagai tipe lain yang belum teridentifikasi dan ternyata whole genome sequences yang dikirim Indonesia ke GISAID termasuk kategori yang lainnya artinya berbeda dari tiga tipe yang beredar di dunia saat ini. Oleh karena itu pemikiran atau upaya melakukan Herd Immunity tidak boleh atau tidak tepat dilakukan disaat belum adanya vaksin dan masih bermutasinya SARS Cov-2 ini apalagi Health care System Capacity atau kapasitas sistem kesehatan kita belum memadai karena belum merata, sampai ketersediaan APD yang masih minim.

Dengan membuat banyak orang terinfeksi, kemungkinan meningkatnya angka kematian juga tinggi. Misalnya kita mengambil 70 persen dari total populasi untuk sengaja diinfeksi. Dari jumlah tersebut tidak semuanya berusia muda. Ada juga orang tua atau orang dengan komorbid atau mengidap penyakit degeneratif seperti diabetes, ginjal, jantung, Ca dll. Mereka-mereka ini masuk dalam golongan yang rentan. Jika kasus kematian akibat Covid-19 0,5-1 % maka dari 70 persen populasi itu ada 0,35-0,7 persen akan mati.

Pilihan yang paling rasional saat ini untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan melakukan Social distancing dengan menjaga jarak secara fisik, menghindari kerumunan/keramaian, membatasi migrasi/pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain karena salah satu ciri penyebaran Covid-19 ini adalah mengikuti pola migrasi penduduk sampai curvanya menjadi datar. Semoga pemerintah tidak ceroboh melakukan pelonggaran social distancing dengan membuka akses pergerakan/migrasi penduduk melalui transportasi baik udara, laut dan darat agar jangan sampai malahan terjadi peningkatan tajam orang yang terinfeksi yang akan membuat sistem pelayanan kita over capacity atau kelebihan beban sehingga tingkat mortalitas atau kematian meningkat.

Jika pandemi Covid-19 ini ditangani secara salah maka bukannya akan terjadi Herd Immunity tetapi kurva infeksi akan naik seperti yang terjadi di Italia dan Amerika serta beberapa negara eropa lainnya yang kelabakan menangani pasien/penderita Covid-19, bukan karena ketidakmampuan dalam teknologi kesehatan/kedokteran tetapi karena ketidak mampuan menangani secara serentak ribuan bahkan ratusan ribu orang yang terinfeksi dalam waktu yang bersamaan.

Kita semua berharap dalam istilah Epidemiologi terjadi “flattening the curve” atau “perataan kurva” atau perlambatan penyebaran virus sehingga sedikit orang yang perlu mendapatkan pengobatan pada jangka waktu tertentu. Hal ini sangat jelas mengapa begitu banyak negara menerapkan pedoman Social distancing atau “jarak sosial”. Terima kasih.

Sikapi Pandemi Covid-19, Rektor Unsrat Keluarkan Surat Edaran

Prof Ellen Kumaat dan Surat Edaran (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Para pimpinan institusi pemerintahan di derah dan instansi pendidikan tinggi mulai mengeluarkan Surat Edaran terkait mengatasi bahaya virus Corona (covid-19). Minggu (15/3/2020), Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA, bergerak melakukan antisipasi dini terhadap penyebaran Corona dengan mengeluarkan Surat Edaran.

Terdapat 11 (sebelas) poin penegasan dalam Surat Edaran bernomor 2337/UN12/LL/2020) diterbitkan di Manado, 15 Maret 2020 dan ditandatangani resmi Rektor Unsrat disertai cap basah. Surat tersebut telah disebarkan secara resmi ke para Dekan Fakultas di wilayah Unsrat Manado.

Dalam menyikapi pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan :

1. Untuk mahasiswa D3, S1, S2, S3, Profesi Insinyur, Akuntansi, kegiatan akademik tatap muka akan diganti dengan pembelajaran jarak jauh/daring/e-learning/online/portal Unsrat, media sosial lainnya, seperti WhatsApp/Youtube/Facebook/Skype/Line/Telegram/Googlemeet/Google Classroom) mulai Senin 16 Maret sampai dengan Jumat 27 Maret 2020 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan keadaan pandemik Covid-19.

2. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, tetapi melakukan kegiatan akademik dalam bentuk pembelajaran jarak jauh/daring/e-learning/online/portal Unsrat/media sosial lainnya di tempat masing-masing.

3. Masing-masing program studi akan mengkoordinasikan dengan dosen koordinator mata kuliah, bentuk pembelajaran yang dapat berupa penugasan mandiri, tugas kepustakaan online atau bentuk lainnya, sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

4. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, program studi akan melakukan koordinasi dengan seluruh mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial yang tersedia untuk teknis pelaksanaan perkuliahan.

5. Perkuliahan tatap muka akan dimulai lagi Senin 30 Maret 2020, setelah mempertimbangkan keadaan pandemik Covid-19.

6. Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) sesuai dengan Kalender Akademik, dilaksanakan tanggal 23 – 27 Maret 2020 dalam bentuk ujian jarak jauh. Dengan memanfaatkan fasilitas portal Unsrat dan media sosial lainnya.

7. Pembimbingan mahasiswa tugas akhir dapat dilakukan secara jarak jauh/daring/e-learning/online/portal Unsrat/media sosial lainnya.

8. Kegiatan seminar, ujian PKL/magang, ujian skripsi, thesis, dan disertasi ditunda dan dapat dilakukan mulai tanggal 30 Maret 2020 setelah mempertimbangkan keadaan pandemik Covid-19.

9. Program studi agar mempertimbangkan presensi kehadiran mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan jarak jauh/daring/e-learning/online/portal Unsrat/media sosial lainnya.

10. Untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran program studi pendidikan dokter spesialis 1 (Sp-1) profesi dokter umum, dokter gigi, ners, akan dikoordinasikan oleh Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit jaringan.

11. Seluruh tanaga pendidik dan kependidikan tetap melaksanakan tugas layanan kegiatan akademik dan non-akademik seperti biasanya dengan memanfaatkan fasilitas online atau jika perlu dapat melakukannya secara langsung di kampus dengan memperhatikan protokol Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

(Bung Amas)

Selasa Besok, GTI Sulut Bahas RUU Omnibus Law

Plus minus UU Omnibus Law (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keberagaman pendapat dan bahkan aksi nyata penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terus mengalir. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Garda Tindak Pidana Korupsi Indonesia (GTI) Sulut, Selasa (10/3/2020) berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Kota Manado. Hal tersebut seperti disampaikan Risat Sanger, S.IP.

”Mencermati pembahasan RUU Omnibus Law, maka kami mengundang segenap aktivis pemuda dan mahasiswa agar menghadiri kegiatan FGD. Guna memperkaya pengetahuan dan mempertajam masukan ke pemerintah terkait pembahasaan tersebut. Selasa 10 Maret 2020 (besok hari). Pukul 13.00 – 16.00 Wita. Ruang Rapat Sarang Inovasi (Hotel Grandpuri lt. 3) Demikian undangan ini disampaikan, atas atensinya diucapkan terima kasih,” kata Risat, Ketua GTI Sulut, Senin (9/3/2020) kepada Suluttoday.com.

Menurut jebolan FISPOL Unsrat Manado itu, melalui FGD plus minus RUU Omnibus Law akan dapat ditelusuri. Proses identifikasi melalui dialog lebih efektif dalam melakukan tambal sulam gagasan, menyatukan usul dan saran untuk perbaikan RUU tersebut menjadi langkah yang sangat penting. (*/Adm)

Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

Testimoni Bang EmDe di HUT Emas DR Taufiq F Pasiak

Suasana perayaan HUT Dokter Taufiq Pasiak (Foto Suluttoday.com)

SPIRITUAL NEUROSCIENCE:
Political Behavior Taufiq Frederick Pasiak

Kehadiran teman-teman, kolega dan handai tolan dari berbagai kalangan, kelas sosial, dan Gender dalam acara HUT Emas dokter Taufiq semalam di Hotel Aston membuat pikiranku melayang ke beberapa bulan lalu pd acara HUT sobat H. Ucan Mantow di RM Dabu-Dabu JS.

Di acara HUT UMAT itu, Haji Herson Mayulu (H2M) menyampaikan pesan Gubernur Sulut, OD bahwa Pemilu Kota Manado Kali ini PDIP akan merekrut wakil dari kalangan Muslim. Dari 10 figur muslim yang ada dikerucutkan menjadi 4 nama, dan nama Taufik Pasiak (TAPAK) berada pada urutan nomor wahid.

Bisa jadi posisi urutan utama nama TAPAK inilah yg membuat dia percaya diri untuk mengambil posisi balon Walikota melalui jalur perseorangan. Hal ini pun dibuktikannya sacara serius dgn mengumpulkan KTP hingga ribuan (bahkan katanya, sudah diatas 20 ribuan), menempatkan baliho di-mana2, plus kerja-kerja sosial lainnya.

Dalam acara Syukuran Senator, Ir. H. Djafar Alkatiri, Mpd, dokter Taufiq membuat saya terkejut ketika ia menyampaikan pesan bhw ia mundur dari pencalonannya sbg Wali Kota Manado dengan berbagai argumentasinya. Tapi, saya membacanya bhw sesungguhnya TAPAK hanya BERHENTI dari UPAYA mengumpulkan KTP, dan Memasang Baliho di-mana2.

Seandainya, TAPAK tidak melakukan gerakan mengumpulkan KTP, memasang Baliho dimana-mana, plus memproklamirkan diri maju sbg Walikota, tapi kerja2 sosialnya tetap berjalan krn itu mmg kebiasaannya, saya kira justru bisa membuat PDIP “bingung”.

Adanya karangan Bunga dari Gubernur dan Wakil Gubernud Sulut di HUT Emasnya bisa pula ditafsirkan bhw namanya tetap masuk dalam survei PDI PERJUANGAN Sulut.

Persoalan TAPAK akan diakomodir atau tidak hanyalahTakdir yang akan menjawabnya.!

____________________

Tulisan Bang EmDe (Mahyudin Damis), Dosen Unsrat Manado

iklan1