Tag: unsrat manado

Potensi Isu Politik Identitas di Pilwako Manado, Ini Komentar Pengamat

Michael Mamentu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menguatnya sejumlah nama untuk hajatan Pilwako Manado 2020 turut meramaikan kontestasi demokrasi lima tahunan ini. Paket-paketan atau saling menjodohkan antara kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado mulai terpublikasi ke media satu persatu. Saling perang isu pun mencuat, hal itu makin membuat ramai peta politik di Manado.

Saat diwawancarai pengamat politik, Drs Michael Mamentu, MA terkait politik identitas memang sukar diabaikan. Kemenangan politik itu tetap ada kemungkinan-kemungkinan, hal itulah yang tak luput dari komentar dan analisis pengamat politik. Demi mendapatkan dukungan berbagai isu dikemas untuk dilempar.

”Kalau ada pasangan calon lintas identitas (agama) itu bisa terjadi. Dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan dukungan. Maka dicarilah isu-isu “emosional” yang bisa melahirkan semangat etnosentrisme. Tujuannya adalah kemenangan dalam Pilwako,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, Kamis (28/11/2019).

Tambah Mamentu menilai flesibiltas dalam politik itu merupakan hal lumrah. Demi meraih kepentingan politik berbagai isu diramu, pertempuran isu didesain dengan satu tujuan yakni memenangkan kompetisi politik. Sehingga perkawinan politik identitas juga tidak menjadi masalah dalam dunia demokrasi.

”Kenyataannya begitu bahwa demokrasi itu menyediakan kemungkinan-kemungkinan. Biasanya setelah kemenangan diraih, acapkali pemenang lupa pada konstituennya,” kata Mamentu. (*/Redaksi)

PILKADA, Adu Kuat Tito vs Titi

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, pengamat politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu.

Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi. Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir.

Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar. Bukan tidak
mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika.

Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera. Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis.

Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying).

Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan. Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi.

Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan.

Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun. Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada.

Simak pernyataannya ”Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya,” lanjut Tito. Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11/2019) lalu.

Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon.

Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya.

Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying. Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD.

Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus.

Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy’ari).

Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi.

Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya.

Benar kata kawan saya Titi Anggraini Mashudi , Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat.

Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran. Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini. [*]

Bersama KNPI dan Sejarawan, BEM UTSU Gelar Dialog Refleksi Hari Pahlawan

Sekretaris DPD KNPI Manado, Bung Amas Mahmud saat memberikan pemaparan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Dialog refleksi Hari Pahlawan dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sulawesi Utara (UTSU), Selasa (12/11/2019) bertempat di Tepi Laut Megamas Manado berlangsung sukses. Kegiatan yang menghadirkan KNPI Manado, Sejarawan dan Akademisi itu dihadiri aktivis mahasiswa UTSU.

Dialog dengan temana ”Semangat Pemuda dan Mahasiswa Dalam Mewjudkan Perjuangan Para Pahlawan”, menurut Ketua BEM UTSU, Robert Katopo perlu dilakukan guna mengingat kembali perjuangan dan kegigihan para pahlawan dikala itu. Disampaikannya pula penting pemuda dan mahasiswa mengambil spirit juang para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia dari penjajahan.

Sementara itu, Amas Mahmud selaku pemanting menilai mulai menurunnya semangat perjuangan pemuda dipengaruhi masuknya pengaruh globalisasi. Kompetisi teknologi, informasi dan pengetahuan idealnya memicu pemuda untuk terus berbenah jangan berdiam diri. Selain itu, jebolan FISIP Unsrat itu menegaskan perlunya legacy sejarah terdahulu menjadi kompas, sekaligus kiblat pergerakan pemuda saat ini agar pemuda tidak ahistoris.

”Tak boleh menjadi pemuda dan mahasiswa yang terbawa arus deras modernitas. Kita sebagai agen strategis yang diharapkan rakyat harus mampu mempertahankan identitas, bahwa pemuda dan mahasiswa menjadi pelopor perubahan. Bukan beban peradaban, atau perusak tatanan hidup masyarakat. Di erah keterbukaan dan akselerasi teknologi ini pemuda sejatinya intens belajar meningkatkan kapasitas diri. Menjadi agen aktif pembangunan, jangan diam karena akan ditinggalkan. Selain itu, kita perlu mewariskan semangat dari para Pahlawan,” ujar Amas sambil menambahkan Hari Pahlawan perlu direfleksikan tidak sekedar seremonial semata.

Foto bersama usai dialog (FOTO Suluttoday.com)

Penegasan juga disampaikan Bode Grey Talumewo yang menintik beratkan pada evaluasi kesejarahan. Diingatkannya pemuda dan mahasiswa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tidak hanya itu, ia meyakini tiap zaman ada generasinya dan tiap generasi ada eranya masing-masing. Yang utama adalah kesiapan diri menjemput perubahan.

”Tentu pemuda dan mahasiswa jangan sekali saja melupakan sejarah. Bukan sebagai pengingat saja, sejarah adalah catatan penting dalam kehidupan kemanusiaan kita. Itu sebabnya evaluasi perjalanan sejarah sebagai motivasi dan pengetahuan yang positif perlu diaktualisasikan. Dalam konteks sejarah, tiap zaman ada generasinya dan tiap generasi ada pada tiap zamannya masing-masing, itu untuk teruslah meningkatkan kapasitas diri. Jadilah pemuda dan mahasiswa yang unggul,” tutur Talumewo.

Beberapa catatan kritis juga disampaikan Drs Marthen Tombeng, M.M yang menyebutkan pentingnya mahasiswa mengerti tentang tanggung jawab dan amanah yang diberikan orang tua untuk berproses di kampus. Jebolan GMKI itu mendorong mahasiswa agar menyiapkan diri dengan belajar, aktif, dan tidak malas-malasan dalam aktivitas kemahasiswaan.

Berlangsungnya tanya jawab (FOTO Suluttoday.com)

”Sebagai mahasiswa tentu jangan melupakan tanggung jawab, tugas utama dan amanah yang diberikan orang tua. Pada konteks ini adalah harus mengerjakan tugas-tugas akademisnya, mengaktualisasikan apa yang dideapatkan di kampu ditengah masyarakat. Tantangan mahasiswa di luar kampus memang kompleks, itu sebabnya harus disiplin serta giat meningkatkan kompetensinya. Tidak boleh menjadi mahasiswa yang gagap dalam berinteraksi, mantapkan kualitas. Ketika mahasiswa mau berjuang demi kepentingan masyarakat, ia harus selesai dengan dirinya sendiri,” tutur Tombeng.

Suasana diskusi, tanya jawab pun berlangsung dinamis dan alot. Kemudian para narasumber yang berkesempatan hadir adalah Amas Mahmud, SIP (Sekretaris DPD KNPI Manado), Drs Marthen Tombeng, M.M (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UTSU) dan Bode Grey Talumewo, S.S (Sejarawan Minahasa). Sedang moderator yakni Alfrianto Zainal, ST. (*/Redaksi)

DICARI, PAHLAWAN POLITIK BANGSA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

Penulis : DR Ferry Liando, Dosen FISIP Unsrat Manado

Kemarin Minggu (10/11) bangsa ini kembali merayakan hari pahlawan. Ditetapkannya tanggal dan bulan ini sebagai hari pahlawan dilatarbelakangi oleh sebuah peristiwa bersejarah pertempuran di Kota Surabaya. Dipicu dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Tindakan itu tentu membangkitkan amarah apalagi kemerdekaan bangsa ini baru diproklamasikan sebulan sebelumnya.

Ribaun pejuang dari Kota Surabaya bangkit melawan tindakan yang dianggap sebagai sebiah penghinaan itu sehingga pertempuran sulit dihindari. Sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari sejumlah peperangan baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini tidak bisa dihindari karena semangat para pejuang bangsa mempertahankan harga diri dan semangat menjadikan bangsa ini sebagai negara berdaulat dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Tidak sendikit dari mereka harus mengorbankan apa saja termasuk nyawa sekalipun hanya untuk sebuah perjuangan yakni Indonesia Merdeka. Banyak yang mati disiksa, banyak yang menderita karena harus meninggalkan keluarga. Kita harus bangga dengan pahlawan-pahlawan kita. Tak cukup dengan rasa hormat dan kagum, tak cukup hanya hening dan doa. Tapi perlu sebuah pengakuan bahwa tanpa mereka, belum tentu negara ini akan kokoh berdiri.

Kedepan perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata dan bambu runcing untuk mengusir para penjajah itu. Perjuangan kita kini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita itu adalah ketulusan hati para aktor-aktor politik bangsa. Sebagus apapun sistim yang dibangun untuk usaha pencapaian cita-cita ini jika para pengelolanya tidak memiliki kepekaan untuk itu maka sistim itu akan sia-sia. Memang tak ada satu sistim yang sempurna berlaku di negara manapun. Namun sistim itu tidak selamanya harus menghalangi sebuah negara bisa berkembang dan maju, sebab yang paling menentukan adalah para aktor-aktor politik itu.

Hampir semua negara di dunia mengakui sistim demokrasi Pancasila yang dipilih Indonesia. Namun sistim itu belum linier dengan semangat nasionalisme para aktor-aktor politik kita. Arena kekuasaan yang gandrungi para aktor politik tidak dimanfaatkan sebagai ajang memperjuangkan kepentingan banyak orang. Kerap yang dipikirkan adalah kedudukan, bagaimana kedudukan itu bisa diraih dan apa manfaat ekonomi dari setiap kedudukan yang diraih.

Tidak jarang para aktor memanipulasi dukungan dengan cara menyuap pemilih (vote buying), menyogok parpol untuk pencaloan (candidate buying) serta memanipulasi popularitas lewat baliho, iklan dan survei-survei bayaran (popularitas buying). Semua tidak jadi dengan sendirinya, tapi atas sebuah proses rekayasa. Rancangan jahat dalam mencapai kedudukan jelas tergambar ketika berkuasa. Nyaris setiap bulan KPK menangkap para perampok uang negara. Kebanyakan dari mereka adalah para aktor politik.

Keputusan politik terjadi tidak atas kepentingan kebijakan publik tapi atas dasar siapa diuntungkan oleh apa. Lihat saja cara mereka mengebiri KPK karena khawatir jadi pasien selanjutnya. Jika bukan penjahat, mengapa takut polisi. Jika bukan bermental pencuri kenapa takut dengan kewenangan KPK dimasa lalu. Sehingga tidak elok jika harus melemahkan lembaga yang ditakuti itu.

Kelebihan bangsa ini sesungguhnya memiliki segala-galanya. Satu-satunya kekurangan bangsa ini adalah belum munculnya para pahlawan-pahlawan politik, dan kita harus mencari. Pahlawan politik adalah seseorang yang bisa mengorbankan ambisi dan kepentingan pribadi, untuk sebuah kepentingan mulia yakni membela kepentingan banyak orang. Darwin (2015) mengatakan bahwa Pahlawan merupakan orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara dan agama.

Mereka adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Tantangannya hari ini adalah dari mana kita harus melahirkan para pahlawan-pahlawan politik. Siapa yang melahirkannya, bagaimana cara mempersiapkannya dan siapa yang harus memilihnya. Hingga kini ketiga aspek itu masih bermasalah. Bahkan masih menjadi beban utama di bangsa ini. Maka pantaslah jika politik kita masih jauh dari gerbang pintu kemerdekaan. [*]

SARASATA Peringati Sumpah Pemuda dengan Bersih-Bersih Pantai

Para mahasiswa saat membersihkan sampah di pantai Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) yang ke-91, 28 Oktober Tahun 2019. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang tergabung dalam Komunitas SARASATA (Satu Rasa Sama Rata) melakukan Aksi sosial.

Kegiatan ini dalam bentuk, membersihkan Sampah Plastik di Area muara Jembatan Kuning Sario. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 37 anggota Sarasata. Menurut Ketua Panitia SARASATA CLEAN UP DAY, Prayer Abraham Paruntu, bahwa kegiatan ini di selenggarakan bertujuan untuk kampanye kebersihan lingkungan.

Suasana kebersamaan Komunitas SARASATA (FOTO Suluttoday.com)

”Tujuan kami adalah bagaimana mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Terutama kaum muda yang ada di Sulawesi Utara untuk peduli dengan isu-isu lingkungan. Apalagi pada saat ini di Sulawesi Utara akan di selenggarakan Archipelagic & Island States Forum pada tgl 30 Oktober – 1 November 2019,” ujar Paruntu.

Penuh antusias para pemuda ini membersihkan pantai dari sampah (FOTO Suluttoday.com)

Lanjut ditambahkannya, bakti sosial ini mensosialisikan tentang pengurangan sampah di laut. Mendukung perlindungan Ekosistem pantai dan Laut, mendorong perekonomian lokal di tujuan tujuan wisata serta melindungi anak-anak dalam Perjalanan dan Pariwisata.

”Maka kami sebagai Generasi Muda Sulawesi Utara melakukan aksinyata guna mendukung program pemerintah Sulawesi Utara tersebut,” kata Paruntu, Senin (28/10/2019). (*/Redaksi)

iklan1