Tag: unsrat manado

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

SULUT BERGERAK, Tolak RUU KPK, RUU KUHP, Tolak Kenaikan BPJS

Seruan aksi damai (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comRencana pelaksanaan Aksi damai akan dilaksanakan Aliansi Cipayung Kota Manado dengan menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, kata Muhammad Anshar Tadete Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Manado adalah menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kenaikan biaya Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan beberapa tuntutan lainnya.

“Aliansi Cipayung plus Manado yang terdiri dari KAMMI, PMII, GMNI, HMI MPO, GMKI, KMHDI, IMM, PMKRI, PEMBESAN, Mahasiwa Unsrat, mahasiswa UTSU, Mahasiswa STIKES, Mahasiswa Politeknik, mahasiswa STIE akan turun dijalan Rabu 25 September 2019 ini. Menuntut terkait penolakan RUU KPK, RKUHP, tolak RUU Pertanahan, kenaikan BPJS, hentikan Karhutla, hentikan militerisme dan konflik di Papua, wujudkan reformasi agraria, tuntaskan dan adili pelanggaran HAM,” ujar Anshar yang juga aktivis KAMMI Manado ini.

Massa aksi akan mulai berkumpul pukul : 09:30 Wita. Dengan titik kumpul Lapangan Tikala. Rute aksi dan tujuan yakni di Gedung DPRD Sulawesi Utara (Sulut). (*/Redaksi)

Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut Libatkan Kampus Cegah Radikalisme

Berlangsungnya pembukaan dialog (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Beragam tantangan yang terus melanda ketenangan rakyat Indonesia rupanya menjadi aspek yang juga diseriusi aktivis pemuda di Sulawesi Utara (Sulut). Senin (19/8/2019) pengurus Jaringan Aktivis Mahasiswa, GTI Sulut dan Ikatan Alumni (IKA) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado melakukan Dialog Kebangsaan.

Menurut Risat Sanger selaku Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut bahwa diskusi yang digelar itu merupakan upaya strategis dan perlu dilakukan. Mengingat situasi dan kondisi sosial saat ini sedang dirongrong dengan ancaman disintegrasi bangsa melalui praktek radikalisme.

“Dialog Kebangsaan ini amatlah penting dilakukan. Mahasiswa perlu mendapat pencerahan dengan segera bagaimana menanggapi ini dengan baik. Bagaimana kita harus melihat dari berbagai sisi tentang berbagai persoalan terutama yang bisa memicu perpecahan, apalagi dengan kekuatan media sosial saat ini,’’ kata Risat yang juga jebolan FISPOL Unsrat Manado ini tegas.

Untuk diketahui dialog yang melibatkan kalangan akademis itu mendapat sambutan luar biasa. Hal tersebut terbuti dari kegiatan yang dihadiri kurang lebih 200-an mahasiswa dan aktivis pemuda. Mengusung tema ‘Menangkal Paham Radikalisme di Dunia Pendidikan panitia menghadirkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim SAg MA MRes PhD. Juga bincara lainnya adalah Dr Johny Lengkong, S.IP.,M.Si, selaku pengamat politik.

Selain itu, hadir sebagai pemateri juga adalah Kepala Subdit IV Intelkam Polda Sulut AKBP William Roro. Dialog yang berjalan beberapa sesi itu dimoderatori Ronald Ginting dan berjalan tertib sesuai rencana.

Konfrensi pers panitia disela-sela Dialog Kebangsaat (FOTO Suluttoday.com)

Selaku pemateri, Demus Puneri memberi perhatian pada adanya praktek radikalisme yang sedang berkembang saat ini sangat disayangkan, baik dari alasan ideologis maupun alasan lain yang menurut Demus harus mengklarifikasi dulu apa itu radikalisme.

”Mari kita tangkal dan cegah radikalisme secara bersama. Bagaimanapun radikalisme merupakan tindakan yang dilarang semua agama, ini musuh kita bersama. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka konsekuensinya meluas. Sebetulnya, persoalan apapun persoalan yang ada harus diselesaikan segera. Jangan sampai dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengadudomba rakyat,” ujar Delmus. (*/Redaksi)

Doktor FERRY LIANDO Temukan 4 Kelemahan Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menurut DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dan pengurus AIPI Manado bahwa Pemilu 2019 yang nyaris menelan anggaran pembiayaan pemilu sebesar 30 triliun perlu mendapat perhatian penting. Dimana produk pemilu tahun ini dibagian yang lain, belum bisa menunjukan hasil maksimal.

”Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelengara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon yang memiliki modal yang banyak serta terikat polotik kekerbatan dengan penguasa-pengurus di daerah,” ujar Liando yang juga pengamat politik Sulawesi Utara ini, Rabu (7/8/2019).

Lanjut disampaikannya, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD namun yang dinkuatirkan merka justru akan menjadi beban negara. Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat di ragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Beberapa kelemahan yang di dapati pada pemilu 2019.

Pertama regulasi pemilu yakni UU 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan. Terlalu banyak pasal yang melahirkan Multi tafsir dan sulit di implementasikan. Dan bukti yang paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review.

Kedua, kinerja partsi politik yang beluk optimal. Sebagian besar parpol tidsk menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dsn faktor kedekatan dengan penguass lokal. Padahal UU 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencaloan.

Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis. Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang atauoun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk.

Keempat, kinerja penyelenggata pemilu yang masih melahirkan banyak catatan. Sebagian di laporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi. Karena terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pilkada 2020, 4 hal ini harus di benahi agar Pilkada makin berkualitas. (*/Amas)

Utusan Unsrat Tembus Semi Final di Ajang MTQ Nasional

Tim MTQ Unsrat Manado saat berada di Aceh (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti mengubah mitos, dimana sepanjang sejarah utusan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tidak tembus dalam kompetisi di ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional. Kali ini, tepatnya pada MTQ tingkat Mahasiswa se-Indonesia XVI yang bertempat di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, civitas akademika Unsrat tersenyum bangga.

Dimana peserta Kafilah Unsrat yang mengikuti Fahmil Qur’an yaitu lomba Cerdas tangkas Al-qur’an menembus Semi Final. Para rombongan dipimpin langsung Wakil Rektor VI Unsrat Manado, Prof Dr Ir Sangkartadi. Selaku pemimpin Official, Prof Sangkartadi menyampaikan terima kasih dan ucapan syukur atas terobosan yang dilakukan mahasiswa perwakilan Unsrat tersebut.

”Iya tentu kita patut bersyukur atas kemajuan ini. Alhamdulillah kami telah berhasil mencapai Semi Final, dan mohon doa restunya kepada semua pihak agar Tim Unsrat ini masih dapat melaju sampai ke podium juara,” ujar Prof Dr Ir Sangkertadi.

Lanjut ditambahkan Dosen Fakultas Teknik Unsrat Manado itu bahwa lomba Fahmil Qur’an, berkaitan dengan materi-materi sejarah Islam, Syariah, akidah, dan Hadist serta seni bacaan Al Qur’an yang disajikan baik dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris.

”Tidak mudah memang materinya. Melalui lomba yang diikuti sekira 72 tim perguruan tinggi ini, hanya 18 tim yang masuk Semi Final. Tim MTQ Unsrat akan bertarung dalam Semi Final pada 1 Agustus nanti,” kata Prof Sangkartadi.

Untuk diketahui, MTQ yang berlangsung sejak 28 Juli hingga 4 Agustus ini, diikuti sekira 179 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Dengan 16 bidang lomba bagi peserta jenis perorangan maupun regu.

Tim Unsrat sendiri mengikuti 7 jenis lomba dengan 13 mahasiswa sebagai peserta. Selain itu, Tim Unsrat yang mengikuti MTQ Nasional juga didampingi para Dosen Agama Islam, instruktur dan pembina Badan Tadzkir serta staf bidang kemahasiswaan. (*/Amas)

iklan1