Tag: unsrat manado

AMTI: Pembangunan RSKD Gigi Mulut Manado Berpotensi Masalah

Kondisi RSKD Manado dari sisi depan dan belakang (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut Manado yang beralamat di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dinilai berpotensi masalah. Hal tersebut seperti diungkap Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH pada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyebut pihaknya telah melakukan investigasi ditemukan sejak dilakukannya peletakan batu pertama oleh Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, Jumat (14/2/2020) sampai gedung selesai dibangun tak luput dari ragam komentar publik. Tommy menyebut pentingnya lembaga penegak hukum mendalami proses pembangunan RSKD tersebut.

”Kami terus mengikuti perkembangan soal Rumah Sakit Daerah atau RSKD Gigi Mulut Kota Manado yang berlokasi di Ring Road Manado. Temuan kami sementara perlu pendalaman, umumnya sebuah pembangunan yang sejak awal sudah mendapat sorotan pasti ada sesuatu yang dinilai janggal. Kami mengajak penegak hukum bertindak,” ujar Tommy saat diwawancarai melalui saluran telepon.

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Pembangunan gedung tersebut juga pernah mendapat kunjungan dari Banggar DPRD Kota Manado. Beberapa pihak, para aktivis lingkungan seperti Walhi Sulut juga pernah mempermasalahkan hal ini. Tommy mengatakan pula berdasarkan informasi yang diperoleh kajian (fisibility study) dilakukan di lokasi berbeda, namun pembangunannya dilokasi lain.

”Informasi yang kami dapatkan dari sisi fisibility study juga ada yang janggal. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini akan menjadi bom waktu kelak. Bila pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan RSKD yaitu pengguna anggaran tidak bersikap terbuka. Kami meminta teman-teman penegak hukum usut hal ini. Kenapa bangunan juga masih tidak sebaik yang dibayangkan,” kata Turangan.

Bangunan yang retak (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Tommy menambahkan bahwa gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan Miliar tersebut masih terdapat beberapa bagian yang retak. Sampai berita ini diterbitkan, AMTI sendiri melakukan monitor di lokasi namun menemukan gedung tersebut masih kosong belum digunakan. Dibeberapa bagian gedung ada bangunan yang kualitas pembangunannya tidak beres.

(*/Bung Amas)

ALSA Webinar, Bahas Soal New Normal sebagai Paradigma Baru

Para narasumber dan peserta seminar saat dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ikut mengambil baguan memberi kontribusi terhadap pemerintah terkait konteks penanganan penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tengah diterapkan pemerintah, Asian Law Students’ Association Local Chapter (ALSA LC) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Webinar dengan tema New Normal : Paradigma Baru Menghadapi COVID-19 di Sulawesi Utara. Seminar virtual, Sabtu (27/6/2020) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE, yang diwakili Edison Humiang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Provinsi Sulut.

Juga hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Flora Pricillia Kalalo, SH.,MH, Kepala Biro Operasi Polda Sulut, Kombes Pol Yohanes Soeharmanto, SH.,SIK, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut, Christiano E. Talumepa, SH.,M.Si dan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulut, Dr. Steaven Dandel, MPH, masing-masing sebagai pembicara.

Tampil sebagai salah satu narasumber, Dr. Flora menerangkan soal dampak pandemi COVID-19, mengupas narasi new normal, persyaratan, konstruksi kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Flora menjelaskan tentang peluang dan tantangan new normal dalam proses pendidikan. Tak lupa akademisi vokal ini memaparkan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 44 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Sulut.

‘’Selama tiga bulan terakhir Indonesia dilanda pandemi COVID-19, dan terdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Kondisi tersebut akhirnya membawa pemerintah pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal, ini logis dan perlu didukung. Kebijakan ini bertujuan untuk tetap membuat masyarakat Indonesia produktif. Selain itu pemerintah telah menetapkan kriteria new normal seperti memastikan penularan terkendali sesuai penetapan WHO, dan tiga syarat pengurangan PSBB, yaitu epidemologi, sistem kesehatan dengan indikator, serta surveilans epidemologi dengan indikator jumlah tes,’’ kata Flora.

Selaku akadimisi hukum, Flora menekankan pula terkait penerapan sanksi. Pemerintah dan stakeholder diharapkan secara adil, benar, konsisten, tidak diskriminasi, kemudian sungguh-sungguh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Flora mengingatkan agar semua pihak patuh terhadap aturan yang bersentuhan dengan COVID-19, jangan ada pembangkangan dan penting dilakukannya edukasi pada masyarakat.

Seminar media daring yang dilakukan ALSA Unsrat (Foto Istimewa)

‘’Terkait sanksi hukum atas pelanggar terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ tutur Flora.

Selain itu, dalam kesimpulannya Flora mengatakan pemerintah Indonesia belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berkahir. Selain itu, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia memperkirakan penemuan vaksin paling cepat dapat terlaksana pada 2021. Berarti sampai akhir tahun ini, kata Flora seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. New Normal menurutnya adalah langkah kebijakan dan strategi yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia.

Dari Polda Sulut sendiri, Kombes Pol Yohanes menguraikan tentang inti Telegram pencabutan Maklumat Kapolri. Begitu pula Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sulut yang memaparkan soal Edukasi, Sosialisasi dan Mitigasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, komunitas lokal, hingga tingkat RT/RW.

(*/Bung Amas)

Alumni FH Unsrat Peduli Nasib Anak Papua di Sulut

Mahasiswa asal Papua bergembira terima bantuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Para Alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang baru saja mendapatkan status Sarjana Hukum (SH) sudah ikut berpartisipasi di tengah upaya mengantisipasi penyebaran Virus menular Covid-19 di Kota Manado. Diantara yang dilakukan aksi sosial yang bertepatan dengan momentum Dies Natalis FH Unsrat ke-62.

Menurut Alumni FH Unsrat yaitu Robert Antouw dan Gracia Sigar, Sabtu (6/6/2020) menyampaikan pihaknya melibatkan sejumlah ‘Alumni muda’ Fakultas Hukum Unsrat untuk menjadi tim penggerak dalam aksi bagi-bagi bantuan kepada mahasiswa Papua di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

”Aksi sosial ini melibatkan Alumni muda yang juga peduli. Mau bekerja untuk sesama. Seperti mereka yang turun sebagai garda terdepan dalam pembagian bantuan sosial ini. Kita tidak mengkonsentrasikan bantuan ke satu titik saja. Lebih dari itu, dibeberapa tempat bantuan kepada mahasiswa Papua di Manado Sulawesi Utara kita salurkan secara baik,” ujar Robert, yang dibenarkan Gracia.

Sementara itu, Ketua Panitia Dies Natalis FH Unsrat, Dr. Grace Tampongangoy, menyampaikan pentingnya bentuk kepedulian seperti itu dilakukan. Untuk diketahui, para Alumni FH Unsrat membagikan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) secara door to door. Aksi ini mendapat apresiasi dari para penerima bantuan.

Telinus Yigibalom, mahasiswa asal Kabupaten Lanny Jaya, tinggal di Asrama Papua di Kecamatan Malalayang, salah satunya yang mengatakan bahwa Sembako yang diberikan Alumni FH Unsrat sangat membantu mereka di masa pandemi.

”Terima kasih banyak kepada pihak Fakultas Hukum Unsrat, teristimewa kepada Alumni yang peduli kepada kami. Tentu bantuan yang kami terima ini sangat bermanfaat. Disaat kita menjalankan anjuran pemerintah tentang stay at home dan work from home, pemasukan atau kirim dari orang tua kami nyaris kurang. Tidak seperti biasanya, sebelum Covid-19 melanda. Sehingga bagi kami bantuan ini sangat membantu,” kata Telinus kepada wartawan.

Penghuni Asrama mahasiswa Papua di Teling Manado saat menerima bantuan (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya Telinus, ada pula Endirom Weya, mahasiswa asal Kabupaten Tolikara Papua Pengunungan, berdomisili di Asrama Papua Bahu. Selain itu bantuan juga diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Puncak Jaya, diantaranya Weiton Wonda tang tinggal di Asrama mahasiswa Papua Teling Manado. Pemberian bantuan diserahkan di 3 (tiga) Asrama tersebut mendapat sambutan luar biasa dari para penghuni Asrama.

Kegiatan sosial yang dipelopori Alumni FH Unsrat itu mendapat dukungan dan pujian dari Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr. Flora Kalalo, SH.,MH. Flora mengaku bangga dikelilingi para Alumni yang peduli, memiliki keberpihakan untuk saling membantu antara sesama.

”Ketika wabah Covid-19 melanda. Rasanya kesulitan ekonomi juga menjadi hal yang kita temui. Puji Tuhan, ada teman-teman Alumni Fakultas Hukum Unsrat yang mau menggagas kegiatan aksi sosial ini. Pendistribusian bantuan kepada ade-ade mahasiswa asal Papua ini sangat penting dilakukan. Kira itu dapat membantu mereka,” tutur Flora.

(*/Bung Amas)

Rangkaian Kegiatan Dies, Alumni Fakultas Hukum Unsrat Berbagi Sembako

Pembagian bahan pokok berjalan lancar (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Masih menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap Almamater tercinta yakni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Dimana, pada Jumat (5/6/2020), Alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado menggelar kegiatan sosial. Kali ini, jebolan ‘Gorela’ sebutan akrab Fakultas Hukum Unsrat membagikan bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) kepada mahasiswa.

Terutama bagi para mahasiswa rantau yang berstudi di Unsrat. Hal itu seperti disampaikan, Dr. Grace Tampongangoy, SH.,MH, selaku Ketua Panitia Dies Fakultas Hukum Unsrat. Menurut Tampongangoy para Alumni juga sebagian patungan untuk menyediakan bantuan tersebut. Lalu apa yang dilakukan disampaikannya sebagai wujud kepedulian sosial antar sesama manusia.

‘’Kami melakukan kegiatan aksi sosial ini sebagai rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Humum Unsrat ke-62. Bantuan kita distribusikan bagi mahasiswa yang datang berstudi di Unsrat, dan mereka kebanyakan belum tersentuh bantuan. Kita berharap target yang kita tuju dapat tercapai yakni menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa yang layak menerima bantuan bahan pokok ini,’’ ujar Tampongangoy saat diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (6/6/2020).

Lanjut Tampongangoy yang diaminkan Robert, salah satu Alumni Fakultas Hukum Unsrat bahwa kegiatan berbagi disaat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi begitu penting. Dosen Fakultas Hukum Unsrat itu juga menyebut perlunya bantuan seperti itu dilakukan sepanang pandemi Covid-19. Agar mahasiswa rantau di Kota Manado tetap mendapat perhatian, lalu tidak kesulitan dalam akses ekonominya.

‘’Sasarannya mengcover semua mahasiswa rantau yang ada di Unsrat. Selain itu, melalui BEM Fakultas Hukum Unsrat, kami para Alumni meminta agar satu per satu dilakukan pembagian bantuan. Dengan memperhatikan prinsip protokol kesehatan Covid-19. Para mahasiswa yang membutuhkan bantuan ini merasa sangat terbantu dengan sembako yang disalurkan. Semoga bantuan ini bermanfaat,’’ kata Tampongangoy menutup.

Alumni Fakultas Hukum Unsrat saat berbagi Bapok (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, bantuan tersebut disalurkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unsrat. Ketua BEM Fakultas Hukum Unsrat Raul Maramis, memaparkan hal itu kepada media. Maramis menyampaikan hal-hal teknis yang mereka lakukan untuk membantu sesama.

“Atas kerja sama teman-teman tim dilapangan, terutama para Alumni pembagian bantuan berjalan lancar. Terkait teknis dan tujuan dari diberikan bantuan ini yakni kepada mahasiswa yang berasal dari luar Sulawesi Utara (Sulut) serta tergabung di dalam organisasi dan masih tinggal di indekost serta asrama. Mereka senang saat mendapatkan bantuan. Puji Tuhan,” tutur Maramis.

(*/Bung Amas)

Herd Immunity dan Resikonya Pada Penderita COVID-19

Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes (Foto Istimewa)

Penulis : Dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes
(Dosen FKM Unsrat Manado)

Beberapa waktu lalu Presiden R.I Bpk Joko widodo mengatakan bahwa kita harus “berdamai” dengan Covid-19. Sebagai seorang akademisi di bidang kesehatan saya menduga ada keinginan dari pemerintah untuk menerapkan apa yang disebut “HERD IMMUNITY”. Istilah ini bukan sesuatu yang baru di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Epidemiologi karena Istilah ini sudah dikenal sejak tahun 1923. “Herd Immunity” menurut Paul Fine, Ken Eames, David Heymann, dalam sebuah artikel yang berjudul “Herd Immunity”; A Rough Guide dalam Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 7, 1 April 2011, Pages 911–916, Istilah “kekebalan kelompok atau kawanan” banyak digunakan tetapi memiliki berbagai pengertian. Beberapa penulis menggunakannya untuk menggambarkan proporsi kekebalan di antara individu dalam suatu populasi/penduduk.

Yang lain menggunakannya dengan mengacu pada ambang batas tertentu dari individu yang kebal yang mengarah pada terjadinya penurunan orang yang terinfeksi pada suatu populasi. Yang lain menggunakannya untuk merujuk pada pola kekebalan yang terbentuk yang dapat melindungi populasi/penduduk dari terjadinya infeksi baru. Implikasi umum dari istilah ini adalah bahwa risiko infeksi di antara individu yang rentan dalam suatu populasi berkurang oleh keberadaan dan kedekatan individu yang telah imun/kebal (ini kadang-kadang disebut sebagai “perlindungan tidak langsung” atau “efek kawanan”).

Gordis L. dalam Epidemiologi E-Book tahun 2013, mengemukakan bahwa Herd Immunity adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui mereka yang terinfeksi sebelumnya dan telah sembuh atau karena vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Semakin besar proporsi individu yang kebal dalam suatu populasi, semakin kecil kemungkinan individu yang tidak kebal akan bersentuhan dengan individu yang terinfeksi. Hal ini akan membantu melindungi individu yang tidak kebal dari infeksi.

Para ahli Epidemiologi memperkirakan bahwa untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 ini membutuhkan 40-70% individu dalam suatu populasi yang Imun atau kebal. Dari perspektif pengertian Herd Immunity ada beberapa hal yang menjadi prasyarat boleh tidaknya diterapkan pada populasi/penduduk suatu negara atau wilayah adalah harus sudah tersedia Vaksin. Ahli biostatistik dari University of Florida Natalie Dean yang memperoleh gelar Ph.D dari Harvard University mengatakan satu-satunya cara aman mendapatkan Herd Immunity adalah dengan Vaksin. Sementara itu cara lain seperti membiarkan dengan sengaja suatu populasi tertular untuk mendapatkan kekebalan terlalu berisiko. SARS Cov-2 ini adalah virus yang belum banyak diketahui dan untuk membuat vaksinnya dibutuhkan kurang lebih 18 bulan dan itupun berbeda untuk setiap strain dari virus tersebut.

Di Indonesia berbeda dari tiga tipe utama yang diketahui beredar di dunia. Hal ini diketahui setelah peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melakukan whole genome sequencing (WGS) alias analisis genetik pada tiga sampel virus dari pasien positif. Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan perbedaan tipe ini terjadi karena virus Corona bermutasi. Informasi dari Pusat Data Global Initiative for Sharing All Influenza Data (GISAID), ada tiga tipe COVID-19 yang ada di dunia. Ada tipe S, tipe G, dan tipe V.

Di luar tiga tipe itu, ada yang disebut sebagai tipe lain yang belum teridentifikasi dan ternyata whole genome sequences yang dikirim Indonesia ke GISAID termasuk kategori yang lainnya artinya berbeda dari tiga tipe yang beredar di dunia saat ini. Oleh karena itu pemikiran atau upaya melakukan Herd Immunity tidak boleh atau tidak tepat dilakukan disaat belum adanya vaksin dan masih bermutasinya SARS Cov-2 ini apalagi Health care System Capacity atau kapasitas sistem kesehatan kita belum memadai karena belum merata, sampai ketersediaan APD yang masih minim.

Dengan membuat banyak orang terinfeksi, kemungkinan meningkatnya angka kematian juga tinggi. Misalnya kita mengambil 70 persen dari total populasi untuk sengaja diinfeksi. Dari jumlah tersebut tidak semuanya berusia muda. Ada juga orang tua atau orang dengan komorbid atau mengidap penyakit degeneratif seperti diabetes, ginjal, jantung, Ca dll. Mereka-mereka ini masuk dalam golongan yang rentan. Jika kasus kematian akibat Covid-19 0,5-1 % maka dari 70 persen populasi itu ada 0,35-0,7 persen akan mati.

Pilihan yang paling rasional saat ini untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan melakukan Social distancing dengan menjaga jarak secara fisik, menghindari kerumunan/keramaian, membatasi migrasi/pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain karena salah satu ciri penyebaran Covid-19 ini adalah mengikuti pola migrasi penduduk sampai curvanya menjadi datar. Semoga pemerintah tidak ceroboh melakukan pelonggaran social distancing dengan membuka akses pergerakan/migrasi penduduk melalui transportasi baik udara, laut dan darat agar jangan sampai malahan terjadi peningkatan tajam orang yang terinfeksi yang akan membuat sistem pelayanan kita over capacity atau kelebihan beban sehingga tingkat mortalitas atau kematian meningkat.

Jika pandemi Covid-19 ini ditangani secara salah maka bukannya akan terjadi Herd Immunity tetapi kurva infeksi akan naik seperti yang terjadi di Italia dan Amerika serta beberapa negara eropa lainnya yang kelabakan menangani pasien/penderita Covid-19, bukan karena ketidakmampuan dalam teknologi kesehatan/kedokteran tetapi karena ketidak mampuan menangani secara serentak ribuan bahkan ratusan ribu orang yang terinfeksi dalam waktu yang bersamaan.

Kita semua berharap dalam istilah Epidemiologi terjadi “flattening the curve” atau “perataan kurva” atau perlambatan penyebaran virus sehingga sedikit orang yang perlu mendapatkan pengobatan pada jangka waktu tertentu. Hal ini sangat jelas mengapa begitu banyak negara menerapkan pedoman Social distancing atau “jarak sosial”. Terima kasih.

iklan1