Tag: unsrat

NASIB UNDANG-UNDANG PILKADA

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

 Ferry Daud Liando, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat

Baru saja DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebuah keputusan yang tidak salah, sebab pembahasan RUU yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu akan membatasi para pembuat UU menyusun ala kadarnya saja. Lihat saja nasib UU pemilu sekarang, hingga kini telah terdapat sejumlah pasal yang diajukan melalui judicial review di MK dan sebagian besar di kabulkan. Pembahasan RUU saat itu dikebut karena baru dibahas mendekati tahapan pemilu 2019 dimulai. Pertanyaan saat ini adalah mengapa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibahas bersamaan dengan revisi UU pemilu.

Pada tahun 2024, sesuai grand design pemilu semua jenis pemilihan yang selama ini dilakukan terpisah akan diserentakan. Awal tahun 2015 saya dan sejumlah kawan peneliti kepemiluan seperti Prof Saldi Isra, Prof Nurliah Nurdin, Hasyim Ashari, Wahida S Wittoeng, Veri Amshari, Khairul Fahmi, Ahsanul Minan dan Mada Sukmajati diminta Prof Dr Ramlan Surbakti untuk merumuskan rancangan awal dalam rangka memperkaya naskah akademik RUU Pemilu Tahun 2019. Waktu itu sempat dibahas pentingnya menyatukan sejumlah UU yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Pilpres, UU pilcaleg, UU parpol, UU Pilkada dan UU penyelenggara pemilu.

Gagasan kami menyatukan semua jenis pemilihan dalam satu aturan didasari oleh kesamaan filosofi, asas, prinsip, tujuan, penyelenggara, peserta dan pemilih. Entah mengapa konsep ini tidak mendapat perhatian DPR dalam pembahasan. UU pemilu 2017 hanya terdiri dari UU Pilpres , pilcaleg dan penyelenggara. Terjadi perebedaan kewenangan Bawaslu dalam UU pemilu dan dan UU Pilkada yang terjadi saat ini sebetulnya sudah kami pikirkan saat itu. Jika saja menyatu UU pemilu dan Pilkada maka nomenklatur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu tidak terjadi sebagaimana saat ini. Dengan demikian jika DPR merevisi UU pemilu terpisah waktunya dengan revisi UU Pilkada maka potensi sebagaimana kekacauan UU pilkada hari ini bisa terjadi lagi pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Entah apa yang mendasari pemikiran DPR untuk tidak merevisi UU Pilkada di tahun ini. DPR beralasan UU ini tidak termasuk dalam Prolegnas pada tahun 2019. Namun Ironinya Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak masuk Prolegnas dapat dengan muda dan cepat bisa direvisi. Demikian juga dengan revisi UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang juga tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2019. Hal yang dikuatirkan bisa terjadi adalah kebasahan hasil Pilkada 2020 nanti.

Masih banyak persoalan krusial yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Mulai dari kelembagaan dan kewenangan penyelenggara, pedoman penyusunan regulasi hingga syarat pemilih. Dalam pembahasan NPHD, UU tidak menyebut Bawaslu kabupaten dalam penanda tanganan bersama Pemerintah daerah. Kemudian satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai Bawaslu Provinsi harusnya sudah merekrut Panwas kabupaten/kota. Tahapan Pilkada sudah dimulai pada 30 September 2019 lalu. Belum lagi dengan kewenangan dan jumlah Personil Bawaslu Provinsi yang harusnya hanya terdiri dari 3 orang.

Ada upaya untuk melakukan tindakan antisipatif yakni merujuk kembali ke UU 15 tahun 2011 atau menggunakan diskresi. Namun Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya bisa saja berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Tindakan lain yang bisa saja dilakukan adalah dikskresi. Namun sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi diskresi itu pada pejabat tertentu dan ruang lingkup. Hanya oleh pejabat pemerintahan dan terbatas pada ruang lingkup pemerintahan pula.

UU pemilu tidak mengenal istilah diskresi. Permasalahan Pilkada lainnya adalah syarat pemilih. UU mengatur bahwa calon pemilih harus memiliki dan menunjukkan e-KTP. Namun dokumen pemerintah masih ada 4,2 juta penduduk belum punya e-KTP. Konsekuensinya, warga yang tidak memiliki e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Untuk menjaga menumpuknya gugatan hukum terhadap produk Pilkada 2020 akibat ketidakjelasan ini maka hal yang bisa dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama dari semua kontestaan untuk tidak mempersoalkan legal standing kelembagan penyelenggara maupun kewenangannya.

Termasuk jika dimunginkannya warga yang tidak punya e KTP sebagai pemilih. Keputusan ini harus dilakukan sebab proses judicial review yang sudah diajukan ke MK belum memiliki tanda-tanda untuk dibahas padahal tahapan Pilkada 2020 terus berjalan termasuk penetapan daftar pemilih yang akan dimulai pada 17 April 2020. Keputusan bersama bisa dilakukan oleh semua parpol pengusung calon dan para calon perorangan. Produk hukumnya bisa saja dalam bentuk surat kesepakatan bersama sebagai political Will. Usulan ini memang akan jauh dari ideal, apalagi tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangan. Namun jika juga tanpa ada satupun solusi maka hasil Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan banyak gugatan terutama oleh pihak yang kalah. [**]

Ferry Daud Liando: Pentingnya Mewujudkan Partisipasi Pemilih

DR Ferry Daud Liando dan Pramono Tantowi, Komisioner KPU RI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap perhelatan pemilihan umum (Pemilu) memang selalu mendapatkan evaluasi. Semua pihak berharap dari pelaksanaan Pemilu ada progres dalam partisipasi pemilih. Menurut pengamat politik dan pemerintahan DR Ferry Daud Liando, Kamis (5/12/2019) betapa pentingnya partisipasi pemilih digenjot.

“Ada tiga kepentingan mengapa mendorong partisipasi masyarkat pada Pilkada. Pertama, kepentingan Undang-Undang (UU). UU pemilu menempatkan masyarakat sebagi subjek Pilkada. Artinya masyarakat tidak sekedar sebagi pemilih saja, tetapi menjadi bagian penting dalam tahapan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penysunan produk hukum seperti PKPU atau Juknis, penyusunan daftar pemilih, pengawasn pembentukan adhoc, dan lain-lain,” kata Liando yang juga Ahli Kepemiluan Indonesia itu.

Dosen FISIP Unsrat Manado ini menambahkan bahwa partisipasi pemilu juga sejalan dengan visi besar bernegara. Ia menyebutkan agar lahirnya pemimpin yang berintegritas, maka partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada perlu didoromg.

“Kedua, kepentingan negara. Cita-cita negara adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mengusahakan cita-cita itu negara membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan bermoral. Mendapatkan kriteria pemimpin seperti itu, negara mebutuhkan peran masyarakat. Masayarakat diharapkan menjadi pemilih yang baik. Tidak memilih karena sogok, tidak karena kesamaan aliran semata, tidak karena teritimidasi dan lain-lain,” tutur Liando, saat diwawancarai Suluttoday.com.

Disampaikannya pula, amat pentingnya lagi adalah kepentingan penyelenggara Pemilu. Betapa tidak segala kerja serius yang dilakukan KPUD misalkan dengan tujuan melahirkan Pemilu yang bermutu.

“Ketiga, kepentingan penyelenggara. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggara adalah mendorong tingkat partispasi pemilih. Semakin tinggi pengguna hak pilih, maka KPUD akan dianggap berprestasi. Ada award khusus bagi kpud yang tingkat Partispasi pemilih paling tinggi. Namun meningkatnya partisipasi pemilih belum tentu berhasil. Di sejumlah daersh, naiknya persentase pemilih pada pemilu 2019 disebakan 1. Masifnya politik uang. 2. Menguatnya politik aliran/anti aliaran. 3. Mobilisasi ASN oleh kepala daerah yang mendukung caleg keluarganya,” tutur Liando.

Pengamat politik yang juga jebolan aktivis organisasi Cipayung ini menuturkan untuk mendorong partispasi, maka KPUD dapat melakukan hal. 1. Penyelenggara Harus dipercaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelnggara, maka Partispasi masyarakat akan terdorong.

Tambahnya lagi, 2. Mebangun kerja sama dengan tokoh agama. Menjadi pemilih yang baik perlu disinggung ketika berhadapan dengan jemaat atau umat (mimbar). Apa akibat jika masyarakat menerima sogok ketika memilih. Apa akibat jika saling berbohong (Hoax) dan lain-lain. 3. Startegi sosialisasi perlu inovatif. Tak sekedar normatif. 4. Meyakinkan pemilih bahwa Pilkada diadakan untuk kepentingan masyarakat. (*/Redaksi)

Potensi Isu Politik Identitas di Pilwako Manado, Ini Komentar Pengamat

Michael Mamentu (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menguatnya sejumlah nama untuk hajatan Pilwako Manado 2020 turut meramaikan kontestasi demokrasi lima tahunan ini. Paket-paketan atau saling menjodohkan antara kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado mulai terpublikasi ke media satu persatu. Saling perang isu pun mencuat, hal itu makin membuat ramai peta politik di Manado.

Saat diwawancarai pengamat politik, Drs Michael Mamentu, MA terkait politik identitas memang sukar diabaikan. Kemenangan politik itu tetap ada kemungkinan-kemungkinan, hal itulah yang tak luput dari komentar dan analisis pengamat politik. Demi mendapatkan dukungan berbagai isu dikemas untuk dilempar.

”Kalau ada pasangan calon lintas identitas (agama) itu bisa terjadi. Dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan dukungan. Maka dicarilah isu-isu “emosional” yang bisa melahirkan semangat etnosentrisme. Tujuannya adalah kemenangan dalam Pilwako,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, Kamis (28/11/2019).

Tambah Mamentu menilai flesibiltas dalam politik itu merupakan hal lumrah. Demi meraih kepentingan politik berbagai isu diramu, pertempuran isu didesain dengan satu tujuan yakni memenangkan kompetisi politik. Sehingga perkawinan politik identitas juga tidak menjadi masalah dalam dunia demokrasi.

”Kenyataannya begitu bahwa demokrasi itu menyediakan kemungkinan-kemungkinan. Biasanya setelah kemenangan diraih, acapkali pemenang lupa pada konstituennya,” kata Mamentu. (*/Redaksi)

Pengurus KNPI Mengajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilwako Manado

Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya perdebatan antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado terkait pencairan dana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Terbaca dipublik, proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai pencairan dana masih melewati situasi sulit. Terkesan tidak berjalan mulus.

Sementara patokan anggaran Pilwako Manado yang totalnya sebesar Rp 54 Miliar itu menyedot perhatian publik. Ada ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Pemkot Manado diruang publik. Secara rinci, Rp 41 Miliar alokasi dana untuk KPU Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado berjumlah Rp 13 Miliar. NPHD belum ditandatangani Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut karena alasan tertentu. Hal ini mendapat tanggapan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado.

Sekrteris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP, Jumat (22/11/2019) saat wawancarai wartawan mengajak masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan anggaran Pilwako Manado 2020. Penggunaan dana milik publik patut dipertanggung jawabkan, tambah Amas yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini.

”KNPI Manado mengajak masyarakat dan penegak hukum sama-sama mengawasi penggunaan dana Pilwako Manado. Dana Pilwako 2020 yang ditetapkan tidak sedikit. Seperti yang dilansir media massa, dimana anggaran KPU Manado sekitar Rp 41 Miliar dan Bawaslu Manado Rp 13 Miliar, relatif besar. Alokasi anggaran ini tidak boleh disalah kelola, sehingga perlu pengawasan ketat dilakukan,” ujar Amas.

Jebolan FISIP Unsrat itu mendorong agar keterbukaan penggunaan anggara diperhatikan lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan kemudian, anggaran yang besar itu disalahgunakan. Amas menghimbau agar penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado tidak terjebak pada ”balas pantun” dimedia massa. Melainkan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan masing-masing instansi.

”Transparansi pemanfaatan anggaran sangat diperlukan. Ada skala prioritas, akuntabilitas publik perlu diwujudkan. Masyarakat tentu berfikir berkali-kali bila dana sebesar itu yang diperoleh penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan efektifitas dan efesiensinya. Jangan terfokus pada perdebatan dana tersebut dicairkan kapan. Segeralah saling kooperatif. Tak elok menyalahkan satu sama lain. Hentikan saling perang statemen, ayo menghargai ikhtiar atau usaha yang sedang dilakukan masing-masing lembaga. Pemerintah Kota Manado tentu punya alasan dalam hal melakukan konsultasi ke BPK, agar tidak salah dikemudian hari. Mari hormati itu, jangan buru-buru saling menyalahkan,” kata Amas. (*/Redaksi)

PKM Unsrat di Tomohon Ikut Perkuat Ekonomi Masyarakat

Foto bersama usai kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berperan aktif, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado juga melakukan kegiatan Program kemitraan masyarakat di Jemaat GMIM Yobel Uluindano, Jumat (4/10/2019). Kegiatan yang bertempat dilaksanakan di rumah keluarga Ndahwali-Polii, Penatua wanita kaum Ibu GMIM Yobel Uluidano Kota Tomohon dihadiri oleh 35 orang wanita kaum ibu Jemaat setempat.

Program ini di Bimbing langsung oleh dosen Unsrat dalam hal ini Victoria N Untu, SE.,M.Si, Ketua tim, Maria V.J. Tielung, SE.,MM, anggota tim, Dra S. Moniharapon, MM, anggota tim. Program kemitraan masyarakat yang melibatkan warga jemaat GMIM Yobel Uluidano, merupakan Implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Victoria selaku Ketua Tim. Ditambahkannya lagi bahwa diwujudkannya Tridharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan serta kemandirian masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat,” ujar Victoria.

“Tujuan kegiatan ini adalah sharing pengetahuan tentang manajemen kepada masyarakat Uluindano khususnya wanita kaum ibu Jemaat GMIM Yobel Uluidano,” lanjut ketua tim.

Tidak hanya itu, Victoria menyebutkan kedepan kegiatan ini akan terus dilaksanakan. Sasaran diantaranya dari kegiatan ini ialah pada pengelolaan keuangan keluarga.

“Yang nantinya dengan pelaksanaan kegiatan ini sekiranya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga dapat lebih baik sehingga diharapkan kesejahteraan keluarga dapat lebih ditingkatkan,” tutur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat ini menutup. (*/Redaksi)

iklan1