Tag: unsrat

Warga Sulut: ‘Torang Cinta Indonesia, Torang Sayang Papua’

Berlangsungnya tatap muka bersama insan pers (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Imbas dari perlakukan yang diduga mendiskriminasi warga Papua di Surabaya belum lama ini membawa dampak yang menghawatirkan keberadaan warga Papua yang berstudi di luar tanah Papua. Pasalnya, di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terinformasi sejumlah mahasiswa Papua yang berstudi di bumi Kawanua mulai kembali ke tanah kelahiran mereka.

Ada yang terpicu alasan merasa tidak nyaman lagi ditanah rantau akibat perlakuan rasis terhadap mereka. Sabtu (7/9/2019) warga Sulut yang tergabung dari Jaringan Aktivis Mahasiswa, Ikatan Alumni Unsrat, Manado Cyber Community menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.

”Kami punya ikatan yang kuat dengan rekan-rekan warga Papua. Saat kuliah bersama, mereka ramah, baik-baik, dan pintar. Untuk warga Sulawesi Utara ‘torang cinta Indonesia, torang sayang Papua’ (kami cinta Indonesia, kami sayang Papua) tak ada diskriminasi di negeri ini. Kami mengajak rekan-rekan untuk melanjutkan studinya, tak usah terprovokasi dengan kejadian yang sebetulnya kebenarannya masih diragukan,” ujar Risat Sanger, Koordinator Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulut ini tegas.

Lanjut mantan Ketua FODIM Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) itu menduga kuat ada aktor intelektual di balik kepulangan sebagian mahasiswa Papua ke daerah mereka. Aktivis yang dikenal vokal itu menjamin bahwa warga Sulut yang berasal dari Papua pasti aman berada di Nyiur Melambai, itu sebabnya melanjutkan aktivitas studi dikatakan harusnya menjadi prioritas.

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo, bahwa pentingnya seluruh masyarakat membaca kembali Undang-Undang di Republik Indonesia tercinta. Dimana pasal yang berkaitan dengan referendum tidak ada dalam konstitusi bernegara kita. Flora juga mengajak para mahasiswa Papua yang studi di Sulut untuk fokus menyelesaikan studinya.

Suasana dialog (FOTO Suluttoday.com)

”Berkaitan dengan istilah referendum itu sudah dicabut di TAP MPR 8/1998. Mari kita sama-sama membaca konstitusi bernegara kita supaya tidak salah kapra mengartikan aturan. Selain itu, saya mengajak seluruh warga Papua yang melakukan studi di daerah ini agar tetap melaksanakan tugas-tugas akademiknya. Semoga yang kuliah bisa segera selesai dan memperoleh gelar sarjana, kemudian dapat mengabdi memajukan daerah,” tutur Flora

Turut hadir pada pertemuan kali ini adalah Pengamat Politik Sulawesi Utara Johny Lengkong yang juga dosen Unsrat Manado dan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado yang juga Alumni Unsrat Manado. Mereka juga diberikan kesempatan menyampaikan sejumlah pernyataan, serta ajakan agar mahasiswa Papua tetap tidak terprovokasi isu hoax. (*/Redaksi)

FISPOL Unsrat Gelar Dies Natalis Ke-55, Ini Kegiatan yang Dilaksanakan

Dr. Drs. Novie R. Pioh, MSi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dies Natalis Ke-55 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dies Natalis Ke-55 merupakan suatu rangkaian agenda kegiatan dalam rangka memperingati berdirinya almamater yang tercinta, dengan mengusung tema: ‘Mewujudkan FISPOL UNSRAT Unggul, Tangguh, Beriman, Berbudaya, di Era Refolusi Industri 4.0’.

Tema tersebut menurut Ketua Panitia Dies, Dr. Drs. Marthen L.Kimbal,MSi menandakan bahwa segenap Civitas Akademika FISPOL berperan dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 khususnya melalui bidang pendidikan. Sebagai bentuk rasa syukur, panitia telah mengemas berbagai even untuk dihelat selang dua bulan kedepan di kampus kita ini. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, sosial, hingga seni dan hiburan. Dalam kebersamaan, semoga kita semua bisa memberikan dukungan sekaligus mengikuti segala kegiatan dengan baik dan sukarela.

Adapun agenda kegiatan yang akan diadakan antara lain; 1. Seminar Nasional, 2. PPM, 3. Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dan Dosen, 4. Lomba Menulis Opini di Media antar Mahasiswa, 5. Lomba Debat Pemilu antar Mahasiswa, 6. Lomba Busana Daerah dan Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SLA Bermitra dengan Dinas Pariwisata Prov. Sulut, 7. Lomba Volleyball dan Bulu Tangkis mengundang Tiap Fakultas dan Lembaga se-Unsrat, 8. Bersih-bersih Pantai Manado.

Dr. Drs. Marthen L. Kimbal, MSi (FOTO Suluttoday.com)

”9. Lomba Penataan Lingkungan Almamater, Kantor dan Ruang Kerja Antar Jurusan/Prodi, dan 10. Ziarah Ke Makam Mantan Dekan. Kami berharap, rangkaian agenda kegiatan dalam rangka Dies Natalis Ke 55 FISPOL yang nanti dilaksanakan di rentang bulan Agustus, September dan Oktober dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang nyata bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado pada khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya,” ujar Kimbal.

Untuk diketahui kegiatan ini didukung penuh Dekan FISPOL Unsrat Dr. Drs. Novie R. Pioh, MSi Panitia, kemudian Ketua, Dr. Drs. Marthen L.Kimbal,MSi, Sekretaris, Dr.Fanley Pangmenan,SSos,MSi Bendahara, Dra. Trilke Tulung,MA. (*/Redaksi)

PRABOWO-PUAN DI 2024

Tulisan, DR Ferry Daud Liando dimuat Koran Harian Manado (FOTO Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando

(Dosen FISPOL Unsrat)

Beragam spekulasi banyak pengamat terkait pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Parabowo Subianto pekan lalu. Ada yang menyambut positif karena berkaitan dengan rekonsiliasi lanjutan pasca pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo yang belum berdampak pada keikhlasan menerima hasil Pilpres oleh sebagian kelompok. Sehingga polarisasi belum sepenuhnya teratasi. Ada juga yang berpandangan bahwa pertemuan dua sosok yang pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2004 itu sebagai upaya penjajakan Gerindra untuk bergabung dengan gerbong pemerintahan.

Spekulasi itu dikait-kaitkan dengan deklarasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Gubernur DKI Jakarta Anis Bawedan sebagai calon Presiden tahun 2024 nanti. Deklarasi itu dinilai sebagai bentuk reaksi atas kekecewaan karena jika Gerindra bergabung maka jatah menteri akan berkurang. Ada juga spekulasi pertemuan itu sebagai upaya PDIP mencari sekutu baru akibat memburuknya hubungan PDIP dengan tim koalisinya seperti PKB, Golkar, PPP dan Nasdem.

Selama ini elit-elit 4 parpol ini sering bertemu tanpa dihadiri perwakilan dari PDIP. Bisa saja semua anggapan itu benar, namun saya memiliki pandangan lain. Partai politik itu selalu dicirikan dengan kekuasaan. Mulai dari cita-cita kekuasan bagi para pendirinya, cara untuk mendapatkan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan kemudian akhirnya ingin merebut kekuasaan itu kembali.

PDIP memang pernah berkuasa, ketika Megawati sebagai Wakil Presiden menggantikan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang diberhentikan MPR. Tentu target Megawati bersama PDIP tidak sekedar merebut kembali kekuasaan itu namun ada potensi Megawati ingin mengukir sejarah baru. Jika seorang presiden kemudian anaknya juga menjadi Presiden, tentu bukan peristiwa yang langka. Karena kondisi demikian sudah terjadi di sejumlah negara.

Seperti keluarga Bush di Amerika Serikat dan keluarga Gandhi di India. Namun jika Presiden turun ke anaknya lalu Kemudian sampai ke cucunya, tentu merupakan sebuah pristiwa langka di dunia. Jika asumsi ini benar, tentu di 2024 belum waktunya PDIP dan Megawati memaksakan anakannya Puan Maharani tampil sebagai calon Presiden. Hingga kini, Puan belum melekat nama besar sehebat ibunya yang pernah disimbolkan sebagai sosok pro demokrasi di penghujung kekuasaan orde baru.

Sehingga kekuatan elektoralnya masih perlu diasah dan masih membutuhkan waktu yang panjang. Tentu Megawati dan PDIP perlu mempersiapkan strategi sebelum pertandingan itu benar-benar dimulai. Peluang yang paling memungkinkan bagi Puan adalah menjajaki posisi wakil Presiden pada Pilpres mendatang. Tahun 2024, PDIP masih akan menjadi partai yang paling diincar para elit yang hendak berkompetisi. Syarat pencalonan kala itu akan menggunakan hasil pemilu tahun 2019 jika pemilu masih menggunakan UU pemilu yang digunakan tahun ini.

Pemilu tahun ini menempatkan PDIP sebagai pemenang dan tinggal butuh sejumlah kursi sebagai syarat parpol untuk bisa mengusung capres dan cawapres yakni 20 persen kursi jumlah anggota DPR hasil pemilu. Nama-nama elit parpol lain yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, belum ada satupun yang dianggap menonjol dalam percakapan publik.

Maka tak ada pilihan lain bagi Megawati untuk kemungkinan akan melirik Prabowo Subianto sebagai capres PDIP pada 2024 nanti. Benar kata orang bijak bahwa dalam politik tidak kawan dan juga tidak ada lawan. Sekalipun pihak lain adalah musuh, namun sepanjang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maka kelak musuh itu bisa dipandang sebagai kawan sejati. Dalam teori perang, Musuh dari musuh adalah kawan. Jika berkalkulasi, pasca Joko Widodo, belum ada satu elitpun yang bisa disetarakan dengannya selain Prabowo Subianto.

Pada pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,50 persen total suara sah nasional, atau 68.650.239 suara, sebuah pencapaian yang sangat bagus. Satu-satunya yang bisa menghambat Prabowo pada kompetisi Pilpres 2024 adalah soal usia. Saat itu Prabowo sudah memasuki usia 72 tahun, tentu bukan muda lagi. Namun di sejumlah negara, menjadi pemimipin negara, usia tidak menjadi hambatan.

Di negeri tetangga Malaysia, Mahathir Muhamad terpilih sebagai perdana menteri lewat pemilu pada usia 92 tahun. Pemilu 2020 di Amerika Serikat, Donald Trump sepertinya akan berhadapan dengan lawan berat. Trump akan ditantang Joe Biden, mantan Wapresnya Barack Obama. Jika terpilih Joe akan berusia 77 tahun. Selain itu ada juga Robert Gabriel Mugabe Presiden Zimbabwe yang berusia 94 tahun.

Belajar pengalaman dari negara lain, tentu bisa mendukung pencalonan Prabowo. Jika paket Prabowo dan Puan ternyata benar akan terjadi, maka pada Pilpres tahun 2029, merupakan puncak kematangan Puan. Jika PDIP berhasil mengantarkan Puan sebagai Presiden, maka trah 3 generasi kekuasaan keluarga Soekarno, akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi sejara di seantero dunia. [***]

DR Ferry Liando Uraikan Ancaman Logistik Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

Perbincangan tentang isu kepemiluan hari ini adalah desakan sejumlah pihak dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU atau perppu terhadap sejumlah masalah krusial yang hingga kini belum ada ujungnya.

Salah satu bagian yang dikoreksi adalah ketersediaan logistik jumlah kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan ditambah dua persen. Angka jumlah dua persen itu diambil dari jumlah DPT.

Hal ini mengkhawatirkan karena selain pemilih di DPT, KPU juga melayani pemilih pindahan dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Belakangan atas desakan publik, KPU juga sepertinya akan melayani pemilih yang hanya menggunakan surat keterangan pengganti KTP.

Padahal UU hanya mewajibkan pemilih yang memiliki KTP. Jika KPU terus melayani penambahan pemilih maka peluang terjadinya kekurangan surat suara, apalagi kertas suara cadangan hanya 6 lembar (2 persen dikali 300 jumlah DPT). Surat suara ini diperuntukkan juga sebagai pengganti surat suara yang rusak. Namun demikian langkah-langkah KPU menjamin penggunaan hak memilih bagi setiap warga negara yang berhak patut diapresiasi.

Pertama, sebagai upaya KPU mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Sebuah upaya memperbaiki pencapaian pada pemilu sebelumnya yang tingkat partisipasinya cenderung rendah. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,58 persen.

Sedangkan partisipasi pemilih di pilcaleg sebesar 75,11 persen. Angka yang tidak berpartipasi mengalahkan perolehan suara PDIP sebagai pertai politik pemenang pilcaleg yang hanya memperoleh 18,19 persen.

Banyak upaya lain yang dialakukan KPU memperbaiki jumlah pemilih seperti membentuk rumah pemilu, relawan demokrasi, goes to campus, Selebrasi dan sosialisasi serta mendata secara akurat para warga negara yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas dan yang memiliki gangguan jiwa sekalipun.

Kedua, pendataan pemilih sebagai upaya KPU mengantisipasi adanya gugatan warga negara yang kehilangan haknya sebagai pemilih. Ketentuan pasal 510 UU NO 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

Ketiga, pencermatan data pemilih secara ketat adalah untuk mengantisipasi adanya gugatan pasangan calon yang kalah. Selama ini dalam rangkaian pemilu sebelumnya, sengketa hasil yang diajukan pihak yang kalah adalah menyangkut daftar pemilih. Sehingga KPU berupaya menutupi rapat-rapat adanya celah gugatan terhadap dafar pemilih.

Dalam hal ini KPU sudah benar. Namun demikian ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan menghilangkan hak pilih warna warga negara. Pasal pidana hanya akan menyeret kepada pihak yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih sesorang.

Namun demikian jika seseorang atau warga negara yang dengan sengaja menghilangkan sendiri hak pilihnya, maka tidak ada satu frasa dalam UU pemilu yang menjeratnya dalam pasal pidana. Misalnya seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pencoblosan karena dalam keadaan tertentu tidak berada di TPS dimana namanya terdaftar.

Keadaan tertentu dikarenakan memilih bekerja di tempat lain, sedang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan atau dengan makaud untuk berlibur. Apalagi tanggal 17 April itu berdekatan dengan perayaan Paskah bagi kaum Nasrani.

Momentum ini akan dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berlibur. Jika pemilih tidak memiliki niat untuk memilih, maka tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Karena memilih bagi warga negara bukanlah sebuah kewajiban tapi sebatas pada hak politik.

Sehingga agak Sulit jika KPU terkesan memaksakan dan berupaya mendaftarkan para pemilih di tempat yang ia datangi pada saat pencoblosan. Jadi jika pemilih tidak memilih di TPS dimana namanya terdaftar Karena Alasan-alasan tertentu, hal itu bukanlah kategori menghilangkan hak pilih sebabagaimana frasa dalam pidana pemilu.

Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, namun kualitas warga negara yang memilih juga menjadi penting. Jika pemilih harus memilih karena dipaksakan, maka akan menjadikan pemilu itu tidak berkualitas.

Namun demikian KPU hanyalah eksekutor dari UU pemilu. Hingga kini UU pemilu masih mengisahkan banyak persoalan. Sehingga ada desakan untuk mengkaji kembali. Selain usulan pembuatan perppu, mengajukan judicial review ke MK serta ada juga yang mendesak revisi DPR RI. Apapun pilihannya tetap beresiko. Namun sebuah kritik bagi DPR RI yang memproduksi UU ini.

Selama pembahasan RUU pemilu, DPR hanya disibukan pada pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Hal yang lebih krusial dialpakan.

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

MEMAKLUMI SIKAP KPU

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

SIKAP KPU RI yang menggumumkan daftar nama calon anggota legislatif (Caleg) mantan narapidana korupsi pekan lalu menuai polemik. Sebagian kalangan terutama caleg yang memegang label itu tentu keberatan.

Mereka menganggap ketika MA mengabulkan gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg sesungguhnya tak ada alasan lagi pencalonan mereka di persoalkan. Baginya hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945, harus tetap dihargai. Namun saya sangat memaklumi ketika akhirnya 40 nama yang caleg yang pernah terjerat masalah korupsi di beber KPU RI ke publik.

Pertama, anggaran negara membiayai Pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun. Angka ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun. Pemerintah terpaksa harus berhemat termasuk membatasi anggaran publik.

Jadi ironi jika biaya pemilu yang setara dengan pembangunan ratusan sekolah, ratusan rumah sakit, pembagunan infrastruktur layanan publik, membangun perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di potong untuk membiayai sebuah hajatan yang hanya melahirkan caleg yang pernah bernamasalah hukum. Padahal Pemilu tak sekedar memilih calon tapi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon yang terbaik yang mewakili publik pada kerja-kerja moral di lembaga legislatif.

Kedua, pengumuman itu sebagai koreksi telak atas kerja-kerja partai politik (parpol) yang lebih mengedepankan kuasa ketimbang moral. Parpol gagal menjalankan amanah sebagai penyedia calon pemimpin berkualitas. Sistim pemilu seperti penerapan ambang batas parliament treshold 4 persen perolehan suara hasil pemilu bagi sertiap parpol, menjadikan parpol akan menggunakan segala cara merebut suara.

Sebagian Mantan narapidana korupsi dianggap memiliki tabungan yang besar sebagai modal membiayai kampanye pemenagan. Sistim Multi partai yang diterapakan selama ini juga menjadi salah satu pemicu. Semakin banyak parpol maka semakin sulit parpol menyeleksi orang-orang baik. Parpol terpaksa menerima siapa saja karena parpol juga butuh calon untuk didaftarakan pada setiap daerah pemilihan.

Calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan oleh setiap partai politik (parpol) paling banyak 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Syarat ini menjadikan parpol amat kesulitan memenuhi ketentuan ini bahkan disebagian dapil ada sejumlah parpol tidak mengutus calon. Boro-boro mendapatkan calon yang berkualitas, untuk mendapatkan satu nama calon saja bagi sebagian parpol amatlah sulit.

Di sejumlah daerah, banyak caleg yang menarik diri dari pencalonan karena merasa dikelabui, dipaksa parpol saat pendaftran. Jika saja kompetisi pemilu hanya diikuti 3-5 parpol maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah masing-masing parpol akan berkompetisi mempersiapkan caleg terbaik agar diminati pemilih. Maka penting masing-masing parpol untuk melewati tahapan seleksi caleg yang ketat. Jika Dibandingkan dengan jabatan publik lainnya, proses seleksi tidaklah mudah. Menjadi penyelenggara pemilu Misalnya. Mereka harus melewati tahapan seleksi yang sangat ketat.

Mulai dari track record, pengalaman organisasi dan kepemiluan, pendidikan, kesehatan, tes psikologi dan wawancara dalam dua tingkatan yakni ditingkatkan tim seleksi dan penyelenggara diatas satu tingkat. Calon yang tidak berpengalaman, terbukti pernah menerima suap dan narkoba sangatlah mustahil untuk diloloskan. Demikian juga ketika menduduki jabatan Fungsional Tinggi di setiap pemerintahan daerah. Proses seleksi dilakukan secara bertingkat dan ketat.

Tak semata-mata pada tingkat loyalitas dan kepangkatan. Pegawai yang belum melewati proses Merit systim amat mustahil menduduki jabatan itu. Di sejumlah daerah, pengangkatan aparat terendah Seperti kepala lingkungan telah melakukan proses seleksi. Sungguh ironi jika lembaga perwakilan politik sekelas legislatif terkesan hanya melewati jalur liar tanpa penjaringan.

Ketiga sikap KPU ini setidaknya mendorong lahirnya efek jerah bagi para politisi agar jangan sekali-kali menyalahgunakan jabatan ketika diberikan amanah. Jika mantan narapidana korupsi diberikan kedudukan yang sama dengan politisi yang mampu menjaga nama baik maka Kedepan tindakan korupsi akan menjadi tabiat, kebiasaan atau modus oleh politisi lain.

Hukuman badan tidak serta merta akan melahirkan efek jerah sebab ada politisi yang telah menyelesaikan hukuman tapi keluar dengan harta melimpah, dihormati dan bisa terpilih kembali pada jabatan yang sama dimana yang bersangkutan berhasil menguras uang rakyat. Keempat, pemilu harus jadi sarana penghakiman publik. Jika seorang politisi itu mampu menjalankan amanah ketika kedaulatan rakyat diserahkan, maka politisi itu berhak mendapatkan jabatan itu pada pemilu selanjutnya.

Namun ketika politisi itu gagal, maka publik berhak untuk menyatakan penghakiman untuk tidak memilihnya kembali. Namun demikian tidak banyak pemilih yang sadar pada sikap politik seperti ini. Kecenderungan sikap pemilih lebih terikat pada sembako, uang, mobilisasi dan politik aliran. Mereka tidak peduli dengan reputasi dan kapasitas calon.

Sikap KPU ini setidaknya menjadi bagian dari pendidikan politik bagi yang empunya kedaulatan itu. Mereka masih perlu di kawal, diberikan pengertian, dibukakan hati tentang makna dari pemilu itu. Sikap KPU ini adalah bentuk gerakan moral yang perlu disemangati oleh pihak yang selalu mengatasnamakan moral dalam berpikir, bertindak dan merasa.

Jika sikap ini adalah gerakan moral, maka mencegah caleg mantan narapidana koruptor tidaklah cukup. Pemilu 2019 berpotensi munculnya caleg yang bermodalkan sogok atau menyuap pemilih. Ada yang mengandalkan institusi aparatur negara sebagai alat mobilisasi dan intimidasi pemilih. Juga berpotensi menggerakkan penyelenggara di tingkat ad hoc dalam rangka Mark up atau Mark dawn suara. untuk atas nama keadilan, para caleg yang terbukti bertindak amoral seperti ini Harunsya juga menjadi bagian yang harus diumumkan ke publik.

 

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen FISIP Unsrat Manado
iklan1