Tag: unsrat

FERRY LIANDO: Sesuai Mekanisme Yessy PAW Anggota KPU RI

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kelurnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), karena melanggar kode etik. Setelahnya, sesuai mekanisme maka yang akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah calon KPU RI yang berada diranking dibawahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik pemerintahan dan juga pengajar Kepemiluan di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando menyampaikan pendapatnya. Ferry saat diwawancarai menyebutkan sesuai mekanisme, maka Yessy Momongan akan mengganti posisi Evi selaku KPU RI.

“Yessy yang akang PAW. Berdasarkan pasal 37 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan, anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR,” ujar Liando, Rabu (18/3/2020).

Kondisi tersebut menjadikan Yessy sangat strategis karena menghadapi agenda Pilkada 2020 dan juga membanggakan warga Sulawesi Utara (Sulut), tambah Liando.

Sekedar diketahui bahwa hasil suara tertinggi anggota KPU RI periode 2017-2022 diantaranya, sebagai berikut :

1. Pramono Ubaid Tanthowi : 55
2. Wahyu Setiawan : 55
3. Ilham Saputra : 54
4. Hasyim Asy’ari : 54
5. Viryan : 52
6. Evi Novida Ginting Manik : 48
7. Arief Budiman : 30

8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi : 21
9. Yessy Y Momongan : 6
10. Sigit Pamungkas : 4
11. Ferry Kurnia Rizkiyansyah : 1
12. Sri Budi Eko Wardani : 1
13. Ida Budhiati : 1
14. Amus 0.

(*/Bung Amas)

Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Liburkan Mahasiswa

Dr Flora Kalalo, SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Penyebaran virus Corona yang terbilang cepat dan begitu menggegerkan membuat semua pihak mulai meningkatkan kewaspadaan. Lembaga pendidikan pun melakukan antisipasi, Minggu (15/3/2020), Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Flora Kalalo, SH.,MH saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan sikap tegasnya dalam mengantisipasi penyebaran Corona.

”Saya telah menyampaikan pengumuman selaku Dekan Fakultas Hukum Unsrat ditujukan kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Unsrat. Yang isinya, seluruh Dosen tenaga kependidikan, staf hunorer, dan mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat dalam upaya mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona agar hidup sehat,” ujar Flora.

Akademisi yang dikenal vokal dan akrab dengan para jurnalis itu menambahkan bahwa telah beredar rilis resmi pemerintah terkait Kota Manado yang sudah masuk daerah positif penyebaran virus Corona, maka pihaknya akan meliburkan proses perkuliahan di ‘kampus merah’ tersebut. Dekan juga meminta mahasiswa dan semua pihak tidak panik dalam mengatasi virus Corona.

”Saya menyampaikan juga agar kita hidup sehat, dan jangan panik. Kemudian, kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unsrat diliburkan mulai Senin, 16 Maret s/d Rabu, 18 Maret 2020. Tidak termasuk pimpinan Fakultas dan pimpinan Tenaga Kependidikan, wajib masuk kerja. Surat resmi menyusul sambil menunggu petunjuk dari pihak Rektorat dan Mendikbud,” kata Flora tegas. (*/Amas)

Ketum AMTI: Soal APBD Minsel, Gubernur  Sulut Diduga Bersifat Pasif

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI

MANADO, Suluttoday.com – Pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masih terkatung-katung. Penyebannya disebut karena DPRD Minsel dan pihak eksekutif belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan. Akhirnya hal tersebut berbuntut panjang. Menjadi polemik di tengah masyarakat, kini seperti bola liar. Saling menyalahkan antara beberapa pihak.

Selain berkonsekuensi pada pencairan anggaran di Minsel, juga yang paling urgen adalah aroma “keributan” politik, saling mendiskreditkan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mempertanyakan keterlibatan dan peran Gubernur Sulut, Olly Dondokambay, SE. Menurutnya bila polemik di tingkat Kabupaten tidak selesai, maka pemerintah Provinsi harus turun tangan.

“Kalau tak ada solusi di tingkat Kabupaten, mestinya Gubernur Olly Dondokambey sebagai pemimpin di Sulut memediasi. Atau setidaknya, turun melakukan pembinaan, pendampingan. Jangan diam, dan terlihat pasif di tengah pemerintah daerah Minsel sedang terlibat dinamika politik yang serius seperti saat ini. Gubernur Olly harus turun tangan,” ujar Turangan, Kamis (12/2/2020).

Tidak hanya itu, jebolan Fakultas Hukum Unsrar Manado itu menduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk kemudian dijadikan komoditi politik yang melemahkan Bupati Tetty Paruntu di Pilkada Sulut. Keberadaan pemerintah Provinsi Sulut, tambah Turangan harus bersikap adil dan bijaksana dalam merespon seluruh dinamika di Sulut.

“Tak bisa dilihat secara sepenggal saja, bagi saya dinamika politik di Minsel ada kaitannya, dan cukup erat dengan Pilkada Sulut. Kok, Gubernur Olly seperti apatis. Sebagai warga Minsel saya berharap Gubernur Olly bertindak aktif, mengayomi dan membina seluruh Krpala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut secara adil, tidak diskriminasi. Seperti itu pula, memperhatikan nasib warga Minsel. Jangan membiarkan kesan bahwa seolah-olah Gubernur Olly mengabaikan persoalan APBD di Minsel,” kata Turangan tegas. (*/Am)

Plt BEM dan BPM Fakultas Hukum Unsrat Dilantik, Ini Komentar Mahasiswa

Suasana setelah pelantikan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya Pelantikan Plt Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Permusyawaratan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Senin (10/2/2020).

Setelah pelantikan dilangsungkan dengan Rapat kordinasi BEM dan BPM. Untuk diketahui, pelantikan dipimpin langsung Dekan Fakultas Hukum Unsrat Dr. Flora Pricila Kalalo SH,MH.

“Sebagai Pelaksana Tugas yang baru dipercayakan kiranya bisa melaksanakan atau menyelesaikan pekerja rumah ormawa fakultas hukum yaitu salah satunya pemilihan umum raya dan fakultas hukum bisa menjadi barometer pelaksanaan demokrasi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dengan menjadi pahlawan demokrasi fakultas hukum unsrat,” kata Pascal Toloh, Ketua LAM.

Selain itu, menurut Muh Ashari Anwar, Ketua Badan tadzkir Fakultas Hukum Unsrat bahwa ia sangat mengapresiasi insiatif terhadap ke empat pimpinan BEM dan BPM telah mengisi kekosongan dalam BEM dan BPM.

“Mungkin saya ingin sedikit curhat mengenai demokrasi yang ada di fakultas hukum unsrat, selama 3 tahun saya berada di fakultas hukum ini saya belum pernah merasakan yang Namanya demokrasi kampus ataupun pemira Fakultas Hukum Unsrat,” kata Muh Ashari Anwar.

Yang mana itu merupakan tempat bagi mahasiwa untuk mendapatkan pembelajaran tempat mahasiwa untuk berproses bukannya dijadikan sebagai tempat untuk berpolitik praktis.

Bukan lagi berbicara mengenai siapa yang akan melanjutkan Kepengurusan tersebut akan tetapi ini berbicara mengenai kapan dan bagaimana pastinya akan dilaksanakan pemilihan ini karena semuanya harus mempunyai target yang pasti. Tambahnya lagi.

“Ada keinginan besar adanya pemilihan umum raya yang merupakan tugas utama yang diamanatkan oleh SK dari Dekan dan ketika keinginan dari ormawa-ormawa itu untuk pemilihan umum maka secepatnya semester ini saya janjikan ada pemilihan umum raya tersebut. Kita bisa melaksanakan hal tersebut dengan langkah awal itu pembentukan struktural BPM selanjutya konfirmasi ke pihak dekanat dan pembentukan KPUM, KPPUM demi menjaga pula kondusifitas kampus,” ucap Vandy Sasikume, Plt Ketua BPM.

“Saya akan mengawal aspirasi kawan-kawan ormawa ketika ada kebutuhan untuk kepentingan ormawa dengan adanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan,” kata Raul Maramis, Plt Ketua BEM.

Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr Flora Kalalo bahwa pihak Fakultas sedang menyiapkan pemilihan Ketua BEM Fakultas Hukum.

“Kita sedang mempersiapkan Pemilihan Umum raya fakultas hukum periode 2020-2021 kepada Plt BEM dan BPM secepatnya,” ujar Dekan dalam sambutan pelantikan Plt BEM dan BPM.

Dihadiri dari beberapa ormawa dan pada saat itu hadir ketua LAM, Badan Taskir, Director ALSA, Ketua KMK.

Hadir pula Ketua BKK pada saat kordinasi berlangsung sempat adu argumentasi yang lebih condong membahas mengenai Pelaksanaan Demokrasi Kampus yang sudah dibungkam selama tiga tahun lalu 10 mei 2017. (*/Redaksi)

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

iklan1