Tag: unsrat

Walhi Sulut Apresiasi Rektor Unsrat Manado

Theo Runtuwene dan Prof Ellen Kumaat (Foto Bung FL)

MANADO, Suluttoday.com РMerespon cepat terhadap aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tentang mahalnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA, mendapat apresiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, SH, kepada Suluttoday.com, Rabu (9/9/2020).

”Apresiasi Walhi Sulut buat Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang telah memberi ruang bagi para dokter-dokter resident untuk menyuarakan aspirasinya. Sehingga membuat Menteri Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan meringankan biaya SPP para dokter-dokter digarda terdepan menanggulangan COVID-19 di Sulut,” kata Runtuwene.

Ditambahkan Runtuwene bahwa apa yang dilakukan Rektor Unsrat merupakan hal positif yang perlu ditiru pimpinan Perguruan Tinggi lainnya. Walhi Sulut juga menyampaikan harapannya terkait komitmen para alumni Fakultas Kedokteran Unsrat untuk terus memberi dedikasi kepada masyarakat umumnya. Runtuwene pun tak lupa memberi support dan rasa hormat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang begitu peka terhadap mahasiswanya.

”Hal semacam ini sangat perlu selain memberi dorongan emosional kepada mereka sebagai pahlawan bangsa di tengah menghadapi pandemi virus global ini. Tetapi juga mampu merawat demokrasi yang ada di Fakultas Kedokteran yang kita banggakan bersama di Sulut ini. Walhi Sulut harapkan kedepan para dokter-dokter resident tetap mengabdi dengan hati dan kemanusiaan. Banyak tantangan kesehatan Indonesia dan Sulut kedepan merekalah harapan kita bersama. Jaya terus Fakultas Kedokteran Unsrat,” ujar Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

Empat Instrument Penting Mengukur Pilkada di Sulut

Dr. Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ada 4 instrumen penting mengukur Pilkada berkualitas yaitu kerangka hukum yang baik, penyelenggara yang profesional, Calon2 yang berkualitas dan bermoral serta partisipasi masyarakat. Pengamat Politik Dr. Fery Daud Liando saat diwawancarai oleh awak media, Sabtu (8/8/2020) mengatakan, satu instrumen tak berfungsi dengan baik maka potensi pilkada tanpa kualitas kemungkinan besar akan terjadi.

“Posisi masyarakat dalam Pilkada tak lagi sebatas objek sebagaimana perannya di orde baru. Kini Partispasi masyarakat tak sekdar hanya sebatas pemberian suara di TPS sebagaimana perkiraan banyak orang. Peran Masyarakat sudsh sangat dibutuhkan sejak tahapan awal Pilkada dimulai. Partispasi itu misalnya bagaimana membantu KPUD dalam menginformasikan dokumen kependudukan dalam rangka akurasi data pemilih,” ujar Liando, yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tambahnya lagi, bahwa membantu mengklarifikasi daftar dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal pengawasan, kerja-kerja Bawalsu akan sangat efektif jika ada peran masyarakat. Tak mungkin Bawalsu sanggup mengatasi segala bentuk pelanggaran atau kejahatan para calon atau tim sukses tanpa peran serta masyarakat. Dinamika yang berkembang di media sosial (Medsos) misalnya, juga tak luput dari pantauan Liando.

“Baik dalam melaporkan peristiwa, membantu menyediakan barang bukti maupun kesediaan bersaksi jika dibutuhkan dalam persidangan. Pelanggagaran dan Kejahatan Pilkada Seperti permainan suap dan sogokan calon terhadap pemilih, hoax atau pun ketidaknetralan ASN berpotensi terjadi,” tutur Liando.

Hal itulah yang menurut Liando pentingnya menghidupkan peran masyarakat. Sangat strategisnya masyarakat dalam proses berdemokrasi harus diwujudkan guna lahirnya Pilkada berkualitas. Namun demikian partisipasi masyarkat sepertinya tidak seoptimal sebagaiama Pilkada-Pilkada terdahulu. Pilkada ditengah covid-19 ini mengharuskan masyarakat akan membatasi diri. Ruang gerak masyarakat dikendalikan oleh protokol kesehatan.

“Mereka akan lebih memilih melindungi diri mereka ketimbang tertular virus. Anjuran Pemerintah untuk tetap tinggal di rumah bagi masyarakat tentu akan jadi potensi pasifnya masyarakat untuk berpartipasi. Apalagi perlindungan keselamatan melalui alat perlindung diri (APD) hanya tersedia bagi petugas di masa tahapan. APD bagi masyarakat kemungkinan hanya berlaku saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkap Liando.

(*/APN)

Sambil Ngopi, Aktivis Fakultas Hukum Unsrat Gelar NOPRO

Berlangsungnya ngobrol produktif (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Meneropong wawasan kebangsaan di era pandemi dalam perspektif hukum Berbicara mengenai hak dan kewajiban sebagaimana menjadi amanah konstitusi Indonesia yaitu hak untuk berpendapat dan mahasiswa mempunyai kewajiban yang selalu di kumandangkan sebagai agent of change (agen perubahan), merasa terpanggil ketika mendengar tentang corona virus yang sudah menjadi hal yang lumrah bahkan membosankan untuk dibahas lagi oleh masyarkat umum, mungkin karena terjadi beberapa masalah dalam penyelesaiannya.

Sebuah Kelompok belajar baru mulai berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi dalam tingkatan pusat dan daerah dengan mencoba menyuarakan hasil diskusi mereka lewat media massa agar menjadi sebuah cara baru diera pandemi yang tetap produktif, dimana dalam ruang lingkup kampus saat ini tidak produktif dengan hanya memanfaatkan pertemuan secara daring, yang di dalamnya terkumpul beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, bernama Nongkrong Produktif (NOPRO).

Berangkat dari kondisi diera pandemi ini telah terjadi beberapa miskonsepsi dalam penetapan hukum, yang dimana kondisi saat ini tidak normal harus ada langkah inovatif hukum atau biasa disebut sebagai hukum progresif agar penjaminan hak dan kewajiban masyarakat indonesia tetap sesuai dengan isi daripada UUD NRI 1945. Maka alasan diatas timbul kekeliruan mahasiswa aktifis hukum FH Unsrat yaitu penetapan hukum diera pandemi telah terjadi sesuatu hal yang tidak substansial dalam isi materil hukum.

Kita ketahui bersama langkah hukum pemerintah pertama yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 ialah pembentukan gugus tugas dalam percepatan penanganan covid-19, dan berikut dikeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yaitu Penetapan Bencana non alam covid-19 sebagai bencana nasional, dalam isi materil KEPRES No. 12 Tahun 2020 tersebut harus adanya sinergitas gugus tugas dengan kementrian/pemerintah pusat dan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah harus memerhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Berikutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yaitu tentang pemberlakuan PSBB yang dimana untuk pemberlakuan PSBB harus mengikuti beberapa syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Aturan hukum selanjutnya yang menimbulkan polemik yaitu dikeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi dalam kondisi di era pandemi saat ini, aneh-nya pula dalam konsideran PERPPU yang sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 ini dalam hal mengingat hanya tertuang pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak sama sekali mencantumkan pasal 12 UUD NRI 1945 padahal kedua pasal tersebut saling terhubung apalagi dalam kondisi yang tidak normal saat ini ujar, Zidan Takalamingan Aktivis FH Unsrat.

Penulis pun merasa terjadi miskonsepsi penetapan aturan hukum diera pandemi ini, karena tidak ada satu teori pun dalam mempelajari hukum yaitu dibatasi-nya Hak Azasi Manusia hanya lewat Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Sebenarnya bisa untuk menangguhkan Hak Azasi Manusia yang di amanatkan dalam UUD NRI 1945 dalam PERPPU yaitu hal mengingat di konsederan harus dituangkan pasal 12 UUD NRI 1945. Karena hal tersebut lah polemik terjadi dalam penanganan covid-19 ini dengan adanya masalah dalam pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan sempat terjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah, seperti apa yang disampaikan prof Jimly Assidiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat ialah pemberlakuan hukum yang normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang normal tapi pemberlakuan hukum yang tidak normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang tidak normal pula,kata Sukaynah Bachmid aktivis perempuan FH Unsrat.

”Saya melihat kondisi saat ini pemerintah tidak fokus menyelesaikan masalah diera pandemi apalagi dalam hal bantuan sosial saja sudah adanya kepentingan politik, tidak usah jauh dalam tingkatan daerah saja sudah adanya saling titip nama calon, apakah ini citra negara demokrasi yang sesuai unsur-nya yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil?. Maka hal seperti ini harus kita kikis dan berani suarakan di ranah umum agar tidak terjadi kembali hal yang menciderai demokrasi apalagi memanfaatkan kepentingan pribadi diera pandemi,” ujar Taufik Hidayat, aktivis mahasiwa FH Unsrat.

(*/Redaksi)

Nasib E2L dan Imba di Mata Akademisi Hukum Unsrat

Toar Palilingan, SH.,MH (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Posisi dan peluang Elly Engelbert Lasut (E2L) bersama Jimmy Rimba Rogi (IMBA) sebagai bakal calon Wali Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) serta calon Wali Kota Manado ramai diperbincangkan. Berbagai pandangan deras mengalir, ada yang menilai E2L dan IMBA akan terjegal, lalu terancam tak mengikuti kontestasi Pilkada Serentak.

Ketika dimintai tanggapan, Toar Palilingan, SH.,MH, pengamat hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menyarankan agar E2L maupun IMBA tidak terburu-buru dalam kondisi saat ini. Dirinya menyebut perlu pengetahuan terkait berkas atau kesiapan administrasi yang disiapkan dari masing-masing bakal calon tersebut.

“Untuk kedua bakal calon hanya bisa dikomentari kalau dokumen yang akan disertakan saat pendaftaran bisa diakses walaupun hal itu merupakan domein lembaga independen KPU yang tidak bisa di intervensi sekalipun melalui opini atau tekanan lainnya,” kata Toar, Selasa (14/7/2020).

Tambah Toar bahwa guna menghindari kesalahan, maka perlu berbagai pihak menahan diri, mencermati situasi yang berkembang. Akademisi vokal itu menilai PKPU harus diketahui secara baik sebagai acuan dari para bakal calon menyiapkan berkas-berkasnya.

“Karena kita tidak boleh berspekulasi dengan dokumen lama karena bisa saja persyaratan yang diminta PKPU tersebut menjadi dasar diterbitkannya dokumen baru yang dikeluarkan kementerian Kumham/ Lapas mengacu pada pkpu baru pasca putusan MK,” ujar Toar tegas.

Dengan tegas, Toar juga mengingatkan bakal calon E2L dan IMBA, serta berbagai elemen masyarakat untuk tidak gegabah dalam kondisi saat ini. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kecolongan atau penjebakan.

“Kita harus menunggu sedikit supaya tidak terjebak adanya manuver penjegalan calon,” ucap Toar menutup.

(*/Bung Amas)

Dr Burhan Niode: Isu Kesehatan dan Ekonomi Penting di Pilwako Manado

Dr. Burhan Niode, MA (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengamat politik dan pemerintahan, Dr. Burhan Niode, MA menyodorkan kajian secara umum terkait isu-isu akan strategi yang layak diperjuangkan politisi. Disampaikannya bahwa para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang bertarung dalam helatan Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 harus universal membaca kebutuhan masyarakat. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut isu kesehatan dan ekonomi menjadi penting di era pandemi.

“Isu kesehatan dan isu ekonomi, khususnya isu lapangan kerja. Isu kesehatan yang akan disampaikan ke publik banyak berhubungan dengan bagaimana memperkuat basis kesehatan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat kelas bawah dan mereka yang terdampak Covid-19. Untuk isu ekonomi adalah bagaimana memberikan penguatan terhadap masyarakat yang berdampak langsung adanya Covid 19, terutama mereka yang kehilangan peluang ekonomi,” ujar Niode, Kamis (24/6/2020).

Pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISPOL Unsrat itu menjabarkan dan membuat pemetaan juga soal kecenderungan pemilih di Kota Manado. Dikatakannya, kompetisi program akan menjadi indikator penting bagi konstituen untuk memilih kandidat Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Isu penting lainnya yang perlu dikembangkan ialah terkait pendidikan dan teknologi informasi yang menyentuh pada kebutuhan pemilih milenial.

“Sektor ini dari hitung hitungan kuantitatif pemilih termasuk segmen pemilih yang besar. Sehinngga para calon secara terbuka harus berani menawarkan program program pemulihan ekonomi bagi mereka yang berdampak. Isu lain menarik lkhususnya bagi pemilih pemula yaitu yaitu isu pendidikan yang berbasis IT atau dengan mengandakan kemajuan teknologi karena dirasakan bahwa di massa Covid-19. Ini transfer knowledge melaui media virtual menjadi sesuatu yang penting. Isu ini menarik bagi pemilih pemula karena mereka yang merasakan langsung dampak dari pemanfaatan IT untuk pendidikan mereka,” kata Niode.

Pengamat politik yang biasa dihadirkan sebagai narasumber dalam seminar dan dialog publik itu mengatakan isu lain lagi yang dapat ditawarkan adalah isu pemerintah yang bersih dan pemerintah yang memanfaatkan sumber sumber dana untuk kepentingan rakyat. Dikatakannya isu tersebut harus dikemas menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

“Dengan kata lain bahwa isu ini menjadi sesuatu program yang bersifat compulsory bagi pemerintah berluasa. Untuk dapat meyakinkan pemilih maka calon harus mengemas berbagaii isu dan program tetsebut secara lugas agar mudah dipahami dan diterima oleh konstutuen. Serta dibutihksn kemampuan untuk untuk mengkomunikasikannya,” tutur Niode.

Selain itu, dosen yang dikenal murah senyum ini menambahkan bahwa Parpol pendukung juga harus benar-benar sejalan dengan program yang ditawarkan. Karena selama antara parpol pendukung dengan calon yang didukung tdk seirama.

“Calon yang diusung atau berasal dari kalangan internal parpol lebih diuntungkan dalam posisi tersebut,” ucap Niode.

(*/Bung Amas)

iklan1