Tag: UPTD Tomohon

Penerimaan PAD Sulut Terhambat Aksi Blokir Petugas

Kepala UPTD Tomohon (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah wajib pajak di wilayah Kota Tomohon mengeluhkan pemblokiran data kendaraan bermotor milik mereka yang baru diketahui saat akan membayar pajak.

“Saya akan membayar secara online dengan berdasarkan kode bayar di aplikasi Bapenda Sulut, tapi tidak bisa dilakukan saat sudah di Bank SulutGo, katanya kendaraan bermotor saya sedang diblokir polisi,” ujar seorang wajib pajak yang tidak mau dipublikasikan namanya kepada media ini Selasa (02/04/2019).

Wajib pajak tersebut mengungkapkan bahwa semua persyaratan sebagai pemilik kendaraan sudah dipenuhi dan hal tersebut sudah kedua kalinya dirasakan.

“Tahun ini so kedua kalinya diblokir, saya tidak tahu apa kesalahan saya. Tahun lalu waktu mau bayar juga harus melapor ke petugas polisi di UPTD Tomohon untuk buka blokir sebelum membayar, kenapa setelah bayar kok di blokir?,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah menyerahkan uang untuk membuka blokir ke petugas, wajib pajak hanya tersenyum dan mengisyaratkan bahwa ada transaksi diluar biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk melakukan kewajiban selaku pemilik kendaraan bermotor.

Hal yang sama dibeberkan seorang wajib pajak yang kebetulan hampir bersamaan saat akan membayar pajak di salah satu kantor kas Bank SulutGo di Kota Manado. Informasi dari Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara bahwa sudah ada 524 laporan terkait blokir kendaraan bermotor dengan nomor polisi area Kota Tomohon.

Hal ini tentunya berdampak buruk bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Tomohon. Dan menjadi modus mempertebal kantong pribadi oleh oknum petugas yang ditugaskan di UPTD PPD Tomohon, namun secara jelas menghambat masuknya dana bagi kas daerah yang harus segera di atasi.

Kepala UPTD PPD Tomohon, Selvie Paat saat dikonfirmasi Kamis (04/04/2019) membenarkan adanya aksi blokirĀ  kendaraan bermotor oleh oknum tertentu di wilayah kerjanya. Paat pun secara tegas menyatakan bahwa hal-hal yang menghambat penerimaan negara bisa diproses hukum. “Hambat pembayaran pajak bisa diproses hukum,” tegasnya.(cat)

iklan1