Tag: uu pemilu

Ferry Liando Ingatkan Bawaslu Sulut, Perlu Penguatan dan Persepsi yang Sama

DR Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) telah mengumumkan 3 nama Bawaslu Sulut. Atas hal tersebut, DR Ferry Liando saat dimintai tanggapan Suluttoday.com, Senin (18/9/2017), menyampaikan bahwa Bawaslu Sulut perlu melakukan pemantapan dalam hal memahami berbagai peraturan Pemilu yang baru ditetapkan DPR RI, agar dalam kerjanya Bawaslu Sulut kompak dan berhasil.

”Tantangan Bawaslu Sulut kedepan adalah penyelenggaran Pemilu akan menggunakan UU Pemilu baru yaitu UU Nomor 7 tahun 2017. Perlu persepsi yang sama bagi penyelengara dalam memahami setiap norma dalam UU ini. Perbedaan persepsi akan mempengaruhi kinerja mereka,” kata Liando yang juga dosen aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Selain itu, Liando yang juga pernah berkecimpun di GMKI Cabang Manado itu memberikan pemaparannya menyangkut dengan komposisi jumlah personil Bawaslu yang akan mengalami perubahan, menurutnya sesama anggota Bawaslu harus pro aktif memacu potensi dalam menjangkau wilayah kerjanya masing-masing. Karena Liando menyebutkan Pemilu kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.

”Personil Bawaslu mengalami perubahan. Ada dua anggota yang baru, dengan demikian adapatasi karakter masing-masing anggota perlu butuh waktu panjang. Sementara itu, lembaga pengawas di Kabupaten/Kota baru juga terbentuk sehingga perlu penguatan konsolidasi kelembagaan. Sebab, Pemilu 2019 akan berbeda dengan Pemilu 2014. Pemilu nanti akan dilaksanakan secara serentak anatar pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif, sehingga perlu pengaduan pedoman teknis dalam pelaksanaannya,” ujar Liando yang juga menambahkan kalau harga sebuah kursi DPRD akan menjadi mahal sehubungan dengan adanya PP 18 tahun 2017 tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD.

Dikatannya lagi, kelihaian, kecurangan dan manipulasi bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak dalam mendaptkan kursi di DPRD nanti. Sehingga perlu pengawasan ketat dari Bawaslu. Kewenangan Bawaslu, telah mengalami perubahan dengan adanya UU pemilu yang baru yaitu adanya kewenangan eksekusi terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran.

”Dalam UU terdahulu yaitu UU nomor 15 tentang penyelahgat Bawaslu hanya diberi kewenangan memberi rekomendasi atas temuan pelanggaran baik kepada KPU maupun ke pengak hukum. UU baru mengamankan Bawaslu bisa membatalkan pasangan calon jika terbukti melakukan pelanggaran terutama pelanggaran money politik yang terbukti dilakuakan secara masif, sistimatis dan terstruktur. Kewenangan baru ini tentu jadi tantangan bagi Bawaslu baru,” urai Liando menutup. (Amas)

Rekapitulasi Suara Tak Lagi Dilakukan di PPS

Aktivitas di salah satu TPS, ilustrasi (Foto Ist)

Aktivitas di salah satu TPS, ilustrasi (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terakhir terkait Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun 2015 nanti. Sejumlah perwakilan LSM dan perwakilan partai politik hadir untuk membahas empat rancangan PKPU, yang meliputi regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, logistik, dan keterlibatan masyarakat.

Sejumlah rancangan aturan baru juga digulirkan, salah satunya yakni mengenai rekapitulasi suara yang menurut Undang-Undang tidak lagi melibatkan panitia pemungutan suara (PPS) atau setingkat kelurahan. Rekapitulasi suara dari tiap tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan dilakukan langsung di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Kan dulunya PPS setingkat kelurahan boleh menghitung, kalau sekarang kewenangan itu dihapus, jadi langsung PPK yang melakukan rekapitulasi suara,” kata Komisioner KPU, Ida Budhiarti, di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2015.

Tak hanya itu, yang menarik lainnya adalah disepakati aturan ditiadakannya persentase kemenangan. Artinya, siapa pun yang memperoleh suara terbanyak sudah otomatis menjadi pemenang pilkada, tidak peduli berapa persentasenya. Hal ini sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Apabila ada perolehan suara yang sama, Misal dua pasangan calon dengan hasil sama, akan dilihat tingkat bawahnya, misal Gubernur dilihat dari kabupaten kota, sampai ke tingkat terbawah, nantinya akan dipilih siapa yang hasil perolehan suaranya lebih merata, baru akan dianggap memenangkan pemilu,” papar Ida. (vnc/don)

iklan1