Tag: wajib pajak

11.984 unit Ranmor di Sulut Belum Lunas Pajak

Ranmor belum bayar pajak di beri tanda khusus (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Bidang Pajak Daerah Bapenda Sulut menegaskan bahwa  jumlah kendaraan bermotor (Ranmor) yang belum lunas pajak selang waktu 2019 – 2020 sebesar 11.984 unit, diluar KB baru yang pembuatannya tahun 2018.

Untuk itu disampaikan Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE MSi kepada media ini Jumat (05/07/2019) bahwa dalam pihaknya tengah turun melakukan Razia dan tim yang diturunkan bakal menyertakan  efek jera berupa tanda berupa lembaran informasi ranmor tersebut BELUM BAYAR PAJAK di masing-masing kendaraan.

“Dalam rangka mendisiplinkan para Wajib Pajak (WP) yang terlambat menunaikan kewajibannya ataupun cenderung menghindarinya, Bapenda Sulut telah  membentuk Tim Satgas bekerjasama dengan Kepolisian dan Pol PP, yang tengah  melakukan penelusuran berupa Razia PKB secara door to door dan ditempat keramaian serta di lokasi perkantoran, jika ditemukan ada yang belum membayar atau lunas, petugas akan menempelkan peringatan,” ujar Atteng. 

Seperti dirangkum media ini, kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh KPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dimintakan kiranya para Wajib Pajak selaku pemilik kendaraan komunikatif dan kooperatif dengan petugas lapangan.

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah sebabnya mengapa semua warga negara wajib membayar pajak. Atteng Apresiasi diberikan kepada masyarakat yang sudah taat membayar pajak tepat waktunya.(cat)

Olly Wajib Memberikan Contoh Terkait Taat Membayar Pajak

Gubernur Olly Dondokambey dalam acara tersebut (Foto Ist)

Kanwil DJP Suluttenggomalut Janji Bekerja Maksimal

MANADO – Kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Utara tahun 2016 mencapai 73,71 persen. Melihat realitas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggomalut mengadakan Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun 2017.

Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw yang dikenal duet OD-SK bersama Sekdaprov Edwin Silangen, SE.,MS dan jajaran muspida lainnya terlihat menyampaikan SPT di Aula Kantor Pajak Pratama (KPP) Manado, Jumat (3/3/2017) siang.

Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dionysius Lucas Hendrawan, SE.,M.Si mengatakan, upaya tersebut mendukung pencapaian target penerimaan pajak wilayah Suluttenggomalut sebesar Rp 10,33 triliun untuk tahun 2017.

”Di tahun 2017 Kanwil DJP Suluttenggomalut akan bekerja maksimal untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 10,33 triiliun dan ini untuk mencapai target realisasi penerimaan 27,14 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” ucap Lucas.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan, sudah seharusnya kepala daerah kabupaten dan kota di Sulut memberikan contoh melaporkan pajak penghasilan 2016. Dengan penerimaaan pajak terpenuhi, maka penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah akan meningkat.

”Nah, sebagai pimpinan daerah, saya wajib memberikan contoh yang baik dan ini membantu kantor pajak mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan,” kata Olly.

Dengan penyampaian SPT itu, lanjut Olly, diharapkan pengusaha dan wajib pajak pribadi mencontoh. ”Penyampaian SPT ini untuk pembangunan,” tukas Olly menutup. (*/Dace)

Pemasukan Pajak di Sulut 28 %

Kegiatan yang dilaksanakan di Kanwi Suluttenggomalut (Foto Ist)

Kegiatan yang dilaksanakan di Kanwi Suluttenggomalut (Foto Ist)

MANADO – Hingga Juni tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) tengah menghimpun sejumlah pemasukan ke kas negara dari empat provinsi tersebut. Senilai Rp2,57 triliun. Sementara, total pajak berhasil dihimpun di Sulut selang semester pertama 2015 berjumlah Rp1,06 triliun.

Setara dengan 41,32 persen dari total setoran pajak di Kanwil Suluttenggomalut. Menurut Kepala DJP Kanwil Suluttenggomalut Hestu Yoga Saksama Selasa (28/7/2015) kemarin, dibanding tahun sebelumnya, realisasi penerimaan negara melalui pajak mengalami peningkatan signifikan. Meski, angka tersebut masih jauh dari realisasi target.

”Tahun ini, target kita di DJP Kanwil Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara berjumlah Rp8,79 triliun. Dan baru tercapai 29,31 persen atau senilai Rp2,57 triliun dari target,” ujar Hestu melalui release kepada awak media.

Ditambahkan Kepala Seksi Humas James Hendra Wayong, meski masih tergolong minim padahal sudah satu semester berjalan, pertumbuhan capaian dinilai cukup signifikan dibanding 2014.

”Terjadi peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan sebesar 27,29 persen untuk penerimaan kanwil di empat provinsi tersebut pada realisasi Januari hingga Juni 2014. Sedangkan di Sulut, terjadi pertumbuhan realisasi penerimaan pada semester satu sebesar 26,31 persen,” jelas Wajong, seiring menyebut penerimaan pajak di Sulut ditargetkan Rp3,78 triliun.

Capaian hingga Juni baru 28,12 persen. ”Pertumbuhan penerimaan ini seiring program Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tahun ini adalah tahun pembinaan pajak. Wajib Pajak (WP) diimbau untuk dapat melaporkan SPT tahunannya dengan benar,” tambah Wajong.

Sementara, berdasarkan data bersumber dari DJP, terdapat 8.482 Wajib Pajak (WP) Badan di Sulut yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga April lalu. Sebesar 59% WP Badan di Sulut yang tercatat molor menyampaikan SPT Tahunan PPh.

”’Memang, dari 14.462 Wajib Pajak Badan wajib SPT yang melapor hingga akhir April hanya 5.980 WP. Namun, Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan diimbau untuk tetap menyampaikan SPT Tahunan. Karena tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak,” tukas Wajong.

Diketahui, DJP memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian atau pembetulan SPT. Termasuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (ketentuan berlaku). Pihak DJP mengimbau, para Wajib Pajak (WP), baik orang pribadi (OP) maupun badan pemilik utang pajak, agar kooperatif menyelesaikan dengan kantor pelayanan pajak setempat.

”Karena tahun mendatang, sudah bukan pembinaan lagi, namun menjadi tahun penegakan hukum,” urai Wajong menutup. (Fajri Syamsudin)

iklan1