Tag: walhi sulut

Walhi Sulut Apresiasi Rektor Unsrat Manado

Theo Runtuwene dan Prof Ellen Kumaat (Foto Bung FL)

MANADO, Suluttoday.com – Merespon cepat terhadap aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tentang mahalnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA, mendapat apresiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, SH, kepada Suluttoday.com, Rabu (9/9/2020).

”Apresiasi Walhi Sulut buat Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang telah memberi ruang bagi para dokter-dokter resident untuk menyuarakan aspirasinya. Sehingga membuat Menteri Kesehatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan meringankan biaya SPP para dokter-dokter digarda terdepan menanggulangan COVID-19 di Sulut,” kata Runtuwene.

Ditambahkan Runtuwene bahwa apa yang dilakukan Rektor Unsrat merupakan hal positif yang perlu ditiru pimpinan Perguruan Tinggi lainnya. Walhi Sulut juga menyampaikan harapannya terkait komitmen para alumni Fakultas Kedokteran Unsrat untuk terus memberi dedikasi kepada masyarakat umumnya. Runtuwene pun tak lupa memberi support dan rasa hormat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat yang begitu peka terhadap mahasiswanya.

”Hal semacam ini sangat perlu selain memberi dorongan emosional kepada mereka sebagai pahlawan bangsa di tengah menghadapi pandemi virus global ini. Tetapi juga mampu merawat demokrasi yang ada di Fakultas Kedokteran yang kita banggakan bersama di Sulut ini. Walhi Sulut harapkan kedepan para dokter-dokter resident tetap mengabdi dengan hati dan kemanusiaan. Banyak tantangan kesehatan Indonesia dan Sulut kedepan merekalah harapan kita bersama. Jaya terus Fakultas Kedokteran Unsrat,” ujar Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut Desak Pemprov Sediakan Rumah Sakit Khusus Pasien COVID-19

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilainya belum mengalami penurunan signifikan dalam penanganannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, cara penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi pemerintah. Aktivis vokal itu menyarankan agar pemerintah Sulut mengadakan Rumah Sakit (RS) sendiri dalam hal perawatan pasien COVID-19.

”Penanganan pasien COVID-19 harus lebih tegas lagi. Itu sebabnya kami menyarankan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk menyediakan rumah sakit sendiri yang merawat pasien COVID-19. Jangan memakai rumah sakit umum lainnya yang dalam satu bangunan di dalamnya ada pasien umum dan pasien COVID-19. Kalau pelayanannya satu pintu, agak sukar kita mengatasi dan menghindari penularan COVID-19,” ujar Runtuwene, Selasa (2/9/2020).

Tambahnya lagi bahwa Walhi Sulut desak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyiapkan rumah sakit yang hanya menangani pasien COVID-19. Runtuwene menyebut kita kehilangan 100 nyawa dokter salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah secara nasional masih belum memisah Rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus Covid-19.

”Hal ini penting karena, kami melihat dilapangan meskipun sudah disediakan ruang isolasi buat pasien covid, namun akses masuk pintu RS dan pintu keluar RS masih tetap disatukan, hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kita memerangi virus yang sangat berbahaya ini. Dari data dokter-dokter yang gugur kebanyakan bukan dokter yang menangani pasien COVID-19, artinya penularan virus di rumah sakit aktif terjadi.

Runtuwene menyebut Pemerintah Sulut harus berani memisahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, misalnya 60% rumah sakit untuk umum dan 40% untuk pasien COVID-19. Alasanya jelas kurva grafik positif di Indonesia masih belum turun. Sementara kita, lanjut Runtuwene, diperhadapkan pada kehidupan yang kembali bebas. Menjadi tanggungjawab pemerintah menyelesaikan masalah ini, jangan korbankan rakyat dengan tidak memikirkan kebijakan normal baru yang begitu bebas ini.

”Kita juga memprediksi, jika vaksin direalisasikan beberapa bulan depan. Maka kita masih punya waktu 6 bulan berhadapan dengan COVID-19, sehingga itu perlu antisipasi di daerah Sulawesi Utara agar pemerintah memisahkan rumah sakit umum dan rumah sakit yang khusus menangani soal COVID-19,” tutur Runtuwene menutup.

Berakibat Fatal, WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof Kandou

Proses pembakaran APD (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan temuan adanya limbah Alat Pelindung Diri (APD) yang usai digunakan petugas pemakaman, dan sayangnya dimusnahkan disembarangan tepat. Termasuk di dekat Kuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut Theo Runtuwene. SH. MH., menyatakan standar penanganan medis yang dilakukan tiap Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan pemerintah yang positif. Dalam hal ini pihak RS harus mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19. Namun sayangnya dari hasil temuan di lapangan bahwa proses pemusnahan APD petugas pemakaman tidak berjalan sesuai aturan.

“Sudah ditemukan bukti nyata dilapangan, dimana beberapa petugas medis Prof Kandouw secara sengaja dan melawan hukum, melakukan pembakaran APD di lokasi pekuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil. Kami juga melihat saat pembakaran ada dua orang melakukan pembakaran tak menggunakan APD lengkap. Sedangkan saat pembakaran orang membakar ini sangat dekat dengan APD yang dilepas petugas medis atau petugas pemakaman,” ujar Theo, saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (6/8/2020).

Theo mengatakan petugas-petugas medis tersebut diduga kuat berasal dari RSUP Prof Kandou. Sehingga pihaknya mendesak Dirut Prof Kandou harus bertangung jawab atas hal ini.

”Kami juga berencana akan melayangkan surat protes ke Pimpinan RS. Prof Kandou, dan akan bertemu dengan pihak rumah sakit. Ditambahkannya pemusnahan APD harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Yaitu dengan proses penguapan dalam suhu tinggi dan setelah itu didisinfeksi kimia kemudian baru diserahkan pada pihak ketiga. Hal-hal semacam ini apakah diterapkan di RS Prof Kandouw atau tidak, mengingat ada ribuah pasien COVID-19 dan ada ratusan pasien yang sudah dikuburkan lewat mekanisme COVID-19,” tutur Theo.

Tambahnya lagi, dimana petugas usai menghantarkan jenazah pasien dan melakukan pemakaman pasien suspect COVID-19, harusnya kembali terlebih dahulu ke RS, agar melepas APD yang digunakan.

“Nah dengan temuan ini sangat disayangkan petugas tidak menggunakan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Theo.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut Tegaskan Tolak RUU Omnibus Law

Theo Runtuwene (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait menguatnya perbincangan dan telaah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara (Sulut) juga terlibat aktif, menjadi pelopor dalam melakukan kajian. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pihaknya telah bulat bersikap. Sejumlah yang dinilai bersifat destruktif masih terselip dalam RUU tersebut.

”Omnibus Law tentang kemudahan investasi di Indonesia. Tegas kami sampaikan penolakan. RUU ini apabila di ketok sebagai Undang-undang akan semakim massif merebut ruang-ruang wilayah kelola rakyat yang sangat rakyat butuhkan,” ujar Runtuwene saat diwawancarai Suluttoday.com, Jumat (21/2/2020).

Karena merusak lingkungan, membakar hutan, dan berbagai pidana lingkungan lainnya akan tersaji lebih massif lagi di negeri Indonesia, tambahnya atas berbagai studi yang komprehensif Walhi Sulut juga mengajak elemen masyarakat bersama-sama melakukan penolakan.

”Kondisi yang ideal berkaitan dengan pemeliharaan hutan yang selama ini kita perjuangkan akan tergadaikan. Dan hebatnya, mereka tidak dapat di hukum lagi, para pelaku-pelaku itu karena mereka Investor, Pemodal, Pemerintah dipandang sebagai utusan tuhan. Sementara rakyat hanya buat diskusi-diskusi kecil saja dan tidak melawan, diberlakukan diskriminatif,” ucap Runtuwene tegas. (*/Red)

WALHI: RUU “CILAKA” Kemunduran Hukum Indonesia

Perwakilan WALHI Sulut, Sultra, Sulses, dan Sulteng (Foto Ist)

Pemerintah Mengabaikan Keselamatan Rakyat, Ancaman Bencana, & Lingkungan Hidup

Ditandatanganinya Supres RUU Omnibus Cipta Kerja oleh presiden,* menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam “RUU Cilaka” ini, diantaranya :

Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi* dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Dihapusnya unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi, di RUU “Cilaka” diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pada Judicial Review yang diajukan dua asosiasi pengusahan tersebut di tahun 2017 juga diminta penghapusan Pasal 99 UU PPLH. Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan. Di RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak sekedar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda. Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Hal diatas sudah dapat diduga dengan ditunjuknya Ketua Umum Kadin sebagai ketua Satuan Tugas Bersama (Task Force) Naskah Akademik dan Draft RUU. Terlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi. Pada Pada 19 Mei 2017 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasanya Refly Harun dkk menguji Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 & Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Permohonan Pengujjian Undang-Undang (Nomor Perkara: 25/PUU-XV/2017). Pada sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi Palguna menyampaikan “di dalam wacana hukum lingkungan, kita sering menyebut ada istilah eco terrorism, dan sebagainya. Itu yang salah satu juga pendorong makin memperkuat diterima universalitas prinsip strict liability ini. dan kita juga tahu prinsip strict liability yang bisa membebaskan kan apa yang disebut sebagai act of God, force majeure, dan sebagainya itu kita sudah semua tahu.”

Kedua, ini adalah hal yang paling konyol, ruang partisipasi publik dihapus.* hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja,* persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi.

Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja tidak pantas.

Narahubung:
Boy Even Sembiring *(Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif nasional WALHI)* +62 852-7189-7255

Wahyu A. Perdana (Manajer Kampanye Pangan-Air & Ekositem-Esensial Eksekutif nasional WALHI) +6282112395919

iklan1