Tag: walhi

WALHI Sulut Desak Pemprov Sediakan Rumah Sakit Khusus Pasien COVID-19

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilainya belum mengalami penurunan signifikan dalam penanganannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, cara penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi pemerintah. Aktivis vokal itu menyarankan agar pemerintah Sulut mengadakan Rumah Sakit (RS) sendiri dalam hal perawatan pasien COVID-19.

”Penanganan pasien COVID-19 harus lebih tegas lagi. Itu sebabnya kami menyarankan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk menyediakan rumah sakit sendiri yang merawat pasien COVID-19. Jangan memakai rumah sakit umum lainnya yang dalam satu bangunan di dalamnya ada pasien umum dan pasien COVID-19. Kalau pelayanannya satu pintu, agak sukar kita mengatasi dan menghindari penularan COVID-19,” ujar Runtuwene, Selasa (2/9/2020).

Tambahnya lagi bahwa Walhi Sulut desak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyiapkan rumah sakit yang hanya menangani pasien COVID-19. Runtuwene menyebut kita kehilangan 100 nyawa dokter salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah secara nasional masih belum memisah Rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus Covid-19.

”Hal ini penting karena, kami melihat dilapangan meskipun sudah disediakan ruang isolasi buat pasien covid, namun akses masuk pintu RS dan pintu keluar RS masih tetap disatukan, hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kita memerangi virus yang sangat berbahaya ini. Dari data dokter-dokter yang gugur kebanyakan bukan dokter yang menangani pasien COVID-19, artinya penularan virus di rumah sakit aktif terjadi.

Runtuwene menyebut Pemerintah Sulut harus berani memisahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, misalnya 60% rumah sakit untuk umum dan 40% untuk pasien COVID-19. Alasanya jelas kurva grafik positif di Indonesia masih belum turun. Sementara kita, lanjut Runtuwene, diperhadapkan pada kehidupan yang kembali bebas. Menjadi tanggungjawab pemerintah menyelesaikan masalah ini, jangan korbankan rakyat dengan tidak memikirkan kebijakan normal baru yang begitu bebas ini.

”Kita juga memprediksi, jika vaksin direalisasikan beberapa bulan depan. Maka kita masih punya waktu 6 bulan berhadapan dengan COVID-19, sehingga itu perlu antisipasi di daerah Sulawesi Utara agar pemerintah memisahkan rumah sakit umum dan rumah sakit yang khusus menangani soal COVID-19,” tutur Runtuwene menutup.

Berakibat Fatal, WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof Kandou

Proses pembakaran APD (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan temuan adanya limbah Alat Pelindung Diri (APD) yang usai digunakan petugas pemakaman, dan sayangnya dimusnahkan disembarangan tepat. Termasuk di dekat Kuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut Theo Runtuwene. SH. MH., menyatakan standar penanganan medis yang dilakukan tiap Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan pemerintah yang positif. Dalam hal ini pihak RS harus mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19. Namun sayangnya dari hasil temuan di lapangan bahwa proses pemusnahan APD petugas pemakaman tidak berjalan sesuai aturan.

“Sudah ditemukan bukti nyata dilapangan, dimana beberapa petugas medis Prof Kandouw secara sengaja dan melawan hukum, melakukan pembakaran APD di lokasi pekuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil. Kami juga melihat saat pembakaran ada dua orang melakukan pembakaran tak menggunakan APD lengkap. Sedangkan saat pembakaran orang membakar ini sangat dekat dengan APD yang dilepas petugas medis atau petugas pemakaman,” ujar Theo, saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (6/8/2020).

Theo mengatakan petugas-petugas medis tersebut diduga kuat berasal dari RSUP Prof Kandou. Sehingga pihaknya mendesak Dirut Prof Kandou harus bertangung jawab atas hal ini.

”Kami juga berencana akan melayangkan surat protes ke Pimpinan RS. Prof Kandou, dan akan bertemu dengan pihak rumah sakit. Ditambahkannya pemusnahan APD harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Yaitu dengan proses penguapan dalam suhu tinggi dan setelah itu didisinfeksi kimia kemudian baru diserahkan pada pihak ketiga. Hal-hal semacam ini apakah diterapkan di RS Prof Kandouw atau tidak, mengingat ada ribuah pasien COVID-19 dan ada ratusan pasien yang sudah dikuburkan lewat mekanisme COVID-19,” tutur Theo.

Tambahnya lagi, dimana petugas usai menghantarkan jenazah pasien dan melakukan pemakaman pasien suspect COVID-19, harusnya kembali terlebih dahulu ke RS, agar melepas APD yang digunakan.

“Nah dengan temuan ini sangat disayangkan petugas tidak menggunakan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Theo.

(*/Bung Amas)

Seandainya RUNTUWENE Gubernur Sulut, Ini yang Dilakukan

Postingan status Theo Runtuwene (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang menjadi semacam pemicu kecemasan bagi masyarakat di lintas negara, termasuk Indonesia. Theo Runtuwene, Rabu (8/4/2020), di akun Febooknya menawarkan solusi untuk menghambat penularan Virus Corona di Provinsi Sulawesi Utara.

Runtuwene yang juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Sulawesi Utara ini meyakini pentingnya penguatan tim medis, utamanya di pintu masik seperti bandar udara. Hal itu dilakukan guna mendeteksi dan memotong mata rantai penularan pandemik Corona.

“Seandainya kita Gubernur Sulut dari awal Corona maso Indo, 666 lapis kita beking tu Tim Medis di Bandara dan Pelabuhan. Sewa Hotel mo karantina pa dorang supaya dorang nda stres, jaga imun tubuh tetap baik,” ujar Runtuwene.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Tambang Besar Perusak Lingkungan Segera Ditindak Kapolda Sulut

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menghindari adanya kesan standar ganda dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M, dalam menindak aktivitas pertambangan di Sulut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulut angkat bicara. Menurut Walhi Sulut perusahaan Tambang besar yang merebut ruang kelola rakyat harus dihentikan aktivitasnya oleh Kapolda.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sulut jika tidak melakukan tebang pilih dalam menindak aktivitas pertambangan di daerah ini. Jangan biarkan tambang-tambang besar beroperasi, lalu fokusnya hanya menertibkan tambang rakyat. Ayo, tegak lurus dan adil, Kapolda Sulut menghentikan aktivitas perusahaan tambang besar di Sulut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pada Suluttoday.com, Jumat (27/3/2020).

Apalagi penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan besar sangat berbahaya. Karena hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kemudian berefek pada keselamatan masyarakat. Seluruh perusahaan yang melakukan pencemaran udara dan tanah segera dihentikan.

“Intinya perusahaan apapun yang merusak lingkungan, pencemaran tanah dan udara harus dihentikan. Kami mendukung pemerintah dan Kapolda Sulut menertibkan ini. Jangan kita mendengar lagi pencemaran lingkungan yang beresiko pada kehidupan masyarakat. Perusahaan perusak lingkungan secepatnya dihentikan,” ujar Runtuwene tegas.

Sekedar diketahui masih ada perusahaan tambang yang beroperasi saat ini seperti perusahaan PT. Hakian Wellem rumansi (HWR), dan beberapa perusahaan tambang perusak lingkungan lainnya yang disebut Walhi Sulut harus ditindak. Jangan karena atas kepentingan investasi besar Kapolda Sulut ikut mengamankan.

“Niat baik dan keberanian Kapolda teruslah dijalankan. Jangan karena investasi besar, Kapolda Sulut juga terdiam dan takut melawan perusahaan tambang besar di Sulut yang hanya karena punya izin. Sama seperti keuntungan kita 2, namun kerugian kita 5, bahaya ini namanya,” tutur Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

RUNTUWENE: Pemerintah Harus Serius Perangi Virus Corona

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi masyarakat yang tengah khawatir tentang penyebaran Virus Corona (Covid 19), termasuk di Kota Manado. Tanggapan dan rasa cemas juga datang dari pemerhati sosial, Theo Runtuwene yang juga Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut). Runtuwene menggugah pemerintah, utamanya dalam hal menertibkan pihak perusahaan (swasta) yang masih saja beroperasi ditengah gempuran Virus Corona.

“Kami apresiasi dengan respon Pak Presiden Jokowi untuk memberantas penyebaran Virus Corona. Kita masyarakat diminta melakukan sosial distancing, namun sayangnya hanya kantor-kantor pemerintah saja yang diliburkan. Sedangkan pekerja swasta tetap dibiarkan berkantor. Ini namanya standar ganda, dan tidak tegas,” ujar Runtuwene, Senin (23/3/2020).

Runtuwene meminta himbauan pemerintah bersikap tegas, adil dan disertakan dengan pengawasannya dilapangan. Guna memastikan proses pencegahan pemberantasan Virus Corona berjalan lancar. Runtuwene menyebut, di Kota Manado sendiri masih banyak toko, swalayan dan mall masih saja dibuka.

“Kami tentu khawatir, cemas bila ada keluarga kami yang bekerja di perkantoran swasta harus berkantor. Pemerintah Kota Manado harus tegas, jangan berkompromi dengan aktivitas atau dibukanya toko, mall, dan swalayan. Mereka masih terlihat tidak meliburkan karyawannya, padahal ini membahayakan. Mereka berpotensi menyebarkan Virus Corona kepada yang lainnya,” kata Runtuwene.

Ditambahkannya lagi bahwa Presiden menyampaikan instruksi yang mengandung hukum positif. Tapi, sayangnya pihak perusahaan dan pekerja swasta masih aktif bekerja.

“Pemerintah Kota Manado harus bertindak tegas, sekali lagi. Jangan main-main dengan ancaman Corona. Wali Kota harus memerintah pemilik perusahaan meliburkan karyawannya. Jangan memberi Suarat Edaran dan instruksi untuk masyarakat di rumahkan, tapi yang lain bekerja. Sama saja hal ini tidak adil, pencegahan Virus Corona tidak efektif dan tidak maksimal kalau begitu caranya,” tutur Runtuwene.

Aktivis muda vokal itu mengatakan Virus Corona sebagai bencana nasional dan hal itu menandakan situasi Indonesia sedang gawat. Perusahaan di Kota Manado juga disebutnya, harus siapkan fasilitas bagi karyawan bekerja dari rumah.

“Walhi Sulut menghimbau pemerintah bersikap tegas dalam hal mencegah Virus Corona. Kami khawatir jangan sampai pemerintah tidak serius. Bila perlu pemerintah suplay kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena ada masyarakat miskin di Kota Manado ini yang jika tidak kerja, mereka tidak dapat uang. Kasihan, jangan main-main dengan ancaman Virus Corona,” ujar Runtuwene tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1