Tag: wpr

Aktivis Lingkungan Mendorong WPR, Ikut Sentil Bahaya PETI

Rusaknya lingkungan akibat PETI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.comDalam penjelasannya saat ditanya wartawan terkait resiko atas adanya praktek Pertambangan Liar, Hendratno Pasambuna, Aktivis Lingkungan menyebutkan bahwa perlu pemerintah bertindak tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya, penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bocor bila sebuah perusahaan tambang, aset atau sumber dayanya ‘dikeruk’ pihak diluar perusahaan.

”Faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) karena terbatasnya modal keahlian dan ekonomi masyarakat. Itulah penyebabnya, mereka cenderung menjadi objek yang di eksploitasi. Disisi lain, pemerintah harus tegas menyelamatkan regulasi, agar dihentikannya pengoperasioan tambang ilegal,” kata Pasambuna, Rabu (10/7/2019).

Penggalian lubang tambang yang dilakukan, lanjut Pasambuna, dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Itu artinya, dari sisi ekonomi memang membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat, bila masyarakat diikutkan dalam proses tersebut.

”Kita butuh kajian yang komprhensif dari semua pihak. Saya berharap, perencanaan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) segera terwujud, khususnya di wilayah Bolaang Mongndow Raya. Dalam waktu dekat, setidaknya ada penyung hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan dan bisa menjawab persoalan yang ditumbulkan oleh kegiatan masyarakat penambang,” tegas Pasambuna.

Untuk diketahui, rencana menjadikan WPR disejumlah lokasi pertambangan PETI di Sulawesi Utara (Sulut) didorong banyak pihak. Beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya; aspek kebijakan, aspek modalitas, aspek kelembagaan/organisasi dan aspek teknologi dan lingkungan. Ke-empat aspek perlu dijalankan secara sinergis dan konsisten.

”Maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah serta sekaligus dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hal itu sejalan dengan semangat DPRD Provinsi Sulut yang sedang menggodok Perda Pertambangan yang juga memuat soal WPR,” tukas Pasambuna. (*/Redaksi)

Terus Mencuat Kasus Tambang Ilegal, Legislator Sulut Beri Solusi

Amir Liputo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Persoalan tambang di Sulawesi Utara (Sulut) cukup menarik perhatian publik. Memang sebetunya ada sisi postitif dan negatif dalam konteks pertumbuhan ekonomi disaat beroperasinya pertambangan di daerah. Harapan masyarakat tentang peningkatan kesejahteraan juga perlu didukung pemerintah melalui rancangan regulasi yang matang dan komprehensif.

Seperti yang diketahui, Pertambangan Tanpa Izin atau yang kita kenal dengan singkatan PETI di Bolaang Mangondouw misalnya membawa permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, legislator Sulawesi Utara, Amir Liputo, SH.,MH angkat bicara. Amir yang merupakan politisi vokal ini mengharapkan adanya payung hukum sebagai solusi atas beroperasinya pertambangan rakyat.

”Selaku wakil rakyat, kami meminta ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan tetap menegakkan keadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum bagi pemegang IUP dan masyarakat sekitar tambang,” ujar Liputo.

Mantan anggota DPRD Kota Manado itu pun berharap agar tidak terus-menerus terjadi polemik terkait PETI. Masyarakat dimintanya agar menahan diri, mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Ia mengaku bahwa tak akan tinggal diam dengan kondisi masyarakat lingkar tambang yang sering dirundung masalah. (*/Redaksi)

iklan1