Tag: WTP

Manado Terima WTP, Wali Kota GSVL Sebut Hadiah di Masa Sulit

Wali Kota GSVL dan Ketua DPRD Manado saat menerima penghargaan WTP (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), kali ini berbeda suasananya. Senin (11/5/2020), kesempatan ini membawa kabar gembira bagi warga Kota Manado, dimana pemerintah Kota Manado kembali mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan yang biasanya dilaksanakan di Kantor BPK RI Wilayah Sulut, kini karena Virus Corona (Covid-19) dilakukan melalui pertemuan daring. Semua prosesinya dilalui dengan rapat zoom, dimana para Bupati/Wali Kota yang ada di Sulut mengikuti di kantor Bupati dan kantor Wali Kota masing-masing.

Wali Kota Manado, DR. GS Vicky Lumentut yang diberikan kesempatan menyampaikan sambutan karena juga menerima WTP menyampaikan beberapa hal penting. Tak lupa, GSVL begitu Wali Kota Manado dua periode ini akrab disapa menuturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi sehingga Manado dan Kabupaten/Kota lainnya mendapatkan hasil yang maksimal.

“Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini, saya mewakili Bupati dan Wali Kota se-Salawesi Utara untuk menyampaikan sambutan. Pencapaian ini tidak lain adalah dukungan dari BPK Sulawesi Utara yang selalu memberi bimbingan. Kiranya ini hadiah terbaik di tengah masa sulit kepada warga Kota Manado,” ujar GSVL sambil menambahkan bahwa WTP mencatatkan sejarah bagi pembangunan di Manado.

Wali Kota GSVL dan Ketua DPRD Manado, menandatangani berita acara (Foto Suluttoday.com)

Wali Kota Manado yang juga mantan Sekretaris Daerah Kota Manado ini menyampaikan bahwa akan terus menjaga komitmen dan spirit kerja. Lebih khusus dalam soal pengelolaan keuangan yang berkualitas dan transparan. GSVL juga berterima kasih kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE yang selalu setia memberi bimbingan kepada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut.

“Kami berkomitmen melakukan perubahan demi tata kelola keuangan yang lebih baik. Gubernur dan Wakil Gubernur yang selalu mendorong kami agar profesional melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga Tuhan menolong kita semua, dan jauhkan kita dari bahaya Covid-19, selalu disehatkan,” kata GSVL di Pendopo Kantor Wali Kota Manado yang didampingi Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan, SE dan Ketua DPRD Manado, Aaltje Dondokambey.

Untuk diketahui, setelah sambutan Wali Kota Manado juga dilajutkan dengan sambutan Wali Kota Kotamubagu, Yasti Supredjo Mokoagouw, dan kemudian sambutan dari Gubernur Sulut.

(*/Bung Amas)

OD GSVL Berdekatan, Pemkot Manado Siap Perbaiki Pengelolaan Keuangan

Gubernur OD dan Wali Kota GSVL saat berdekatan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Senin (24/2018), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE (OD) dan Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL) terlihat begitu akrab.

Bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya, Wali Kota Manado menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 kepada Kepala Badan Pemeriksa Kauangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM.

Penyerahan dokumen tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan antara Wali Kota Manado dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut. Hal yang sama juga dilakukan Gubernur Sulut serta Bupati dan Wali Kota se-Sulut.

Meski baru dalam bentuk laporan keuangan unaudited atau baru tahap awal yang akan dilakukan BPK-RI terhadap keuangan Pemerintah Daerah, namun LKPD tersebut akan menjadi tolak ukur dalam pemeriksaan lembaga pemeriksa Negara itu.

”BPK-RI sesuai kewenangannya melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/LKPD) yang bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah,” tutur Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Mulaiman Purba MM.

Penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan, kata Purba, didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern.

”Penyerahan LKPD merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan bahwa gubenur, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK-Rl paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” katanya seraya menambahkan, LKPD tersebut akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disahkan dalam laporan keuangan.

Sebab hakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Dimana, LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungiawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” ucap Purba.

Wali Kota Manado menyerahkan dokumen laporan (FOTO Ist)

Terkait penyerahan LKPD itu, Wali Kota Vicky Lumentut menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Walikota Mor Bastiaan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD tahun 2017. Sehingga, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemkot Manado telah diinstruksikan untuk serius memberikan data yang diminta dalam pemeriksaan BPK-RI.

”Menjadi tekad kami di jajaran pemerintah Kota Manado untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saya selalu memberikan arahan kepada para kepala perangkat daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada. Seluruh perangkat daerah telah saya instruksikan untuk memberikan data-data yang diminta BPK saat pemeriksaan LKPD yang telah kami serahkan,” kata Wali Kota Vicky Lumentut, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Manado Drs Rum Usulu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Micler Lakat SH MH, Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jonhli Tamaka SE.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengaku Pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulut sangat kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional pada kantor Inspektorat. (*/Redaksi)

Pemkab Minsel Terima Penghargaan WTP 2016 Dari Pemetintah RI

Bupati Tetty Paruntu menerima penghargaan WTP (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com — Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany E Paruntu SE, menerima Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel karena telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016.Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (13/12/17).

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutannya mengatakan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Karena sudah hampir 15 tahun Minsel berdiri, baru saat ini kita menerima WTP.

”Sejak berdirinya tanggal 27 Januari 2003, kita berjuang terus sehingga pengelolaan keuangan yang kita miliki bisa di perbaiki, tahun demi tahun akhirnya bisa terwujud juga,” ucap Tetty Paruntu sapaan akrab Bupati Minsel.

Kedepan dirinya menginginkan peningkatan, sebagai mana pidato Presiden RI menyatakan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban untuk menjalankan APBN dan Akuntabilitas keuangan itu penting di jaga dan terus di sempurnakan.

”Saya memohon kepada kita semua, kepada jajaran SKPD dan OPD yang ada, mari kita bekerja dengan baik, sesuai aturan, dalam pengolahan keuangan harus transparan dan Akuntable bisa paham apa semua yang akan kita laksanakan dan patuh kepada asas aturan yang ada,” kata Bupati Paruntu.

Ditambahkannya, sebagai ASN yang handal kita harus bekerja dengan mengedepankan integritas, bekerja keras dan semangat gotong royong tetap kita pegang. Sehingga apa yang sudah saya sampai-sampaikan dimana nilai-nilai revolusi mental itu harus dikedepankan disertai dengan loyalitas. Ada profesionalitas sesuai visi misi kami Cerdas, Energik dan Profesional dan ini yang harus selalu kita pegang.

”Menjadi keinginan kita, Minsel harus hebat dan terdepan. Itu harus kita gaung-gaungkan lagi harus mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja jadi disini kita Tim bukan orang per orang tapi Tim yang Solit ini agar semangat kita tetap untuk mewujudkan kabupaten yang handal dan hebat. Jangan sampai ada yang terkena korupsi,” ujar Bupati Tetty Paruntu.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Provinsi Sulut bapak Sulaimansyah, SE. Dan tim asistensi BPKP perwakilan Sulut antara lain I Ketut Parwata, Marta Estet Rimper, dan Servian Dwiky. Turut hadir pula Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan Pemkab Minsel, Syafrudin Mossi SE, MM. (Friska)

Dukung BSN, MenpanRB Berharap Pemerintah Daerah Tidak Lagi Berstandar WTP

Menteri PanRB, Asman Abnur (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur mendukung Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait manajemen kinerja. Sehingga ia berharap melalui BSN akan ada alat ukur kinerja Pemda.

“Salah satu alat ukurnya itu adalah ISO, maka dari itu saya mendukung BSN yang berstandar dunia. Kita berharap nanti local government, terutama Pemda itu sudah ada alat ukurnya,” kata Asman di pembukaan 33rd Plenary Meeting ISO/TC 176 di Kuta, Badung, Bali, Senin (11/9/2017).

Oleh karena itu, Menteri Asman ingin seluruh kementerian dan lembaga hingga pemda menerapkan ISO. Sementara, manajemen kinerja diterapkan untuk birokrasi di Indonesia.

“Makanya kita dorong agar ISO ini betul-betul menjadi standar kerja Indonesia ke depan, khususnya birokrasi kita, aparat sipil negara. Kita sekarang sedang menerapkan manajemen kinerja,” ujar Asman.

Manajemen kinerja tersebut, menurut Asman, bukan berkiblat pada status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melainkan hasil dari kinerja kementerian, lembaga atau pemda.

“Manajemen kinerja ini ukurannya bukan lagi serapan, bukan lagi WTP, tapi ukurannya adalah outcome-nya. Apa yang dihasilkan? Sehingga nanti yang diukur itu adalah hasil. Nantinya, penilaian terhadap manajemen kinerja akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja bagi pemda,” ucap Asman.

Manajemen kinerja tersebut dengan akan mempengaruhi tunjangan kinerja setiap jenjang aparatur sipil negara. Menteri Asman juga menyatakan pemerintah tengah merampingkan organisasi agar tidak boros dan lebih efektif.

“Ini akan mempengaruhi kebijakan tunjangan kinerja pada birokrasi. Tunjangan kinerja itu bisa saja berbeda pada setiap jenjang, karena kita berlakukan sistem manajemen kinerja. ISO perannya sangat penting, kemudian kita juga sedang merampingkan organisasi agar tidak boros dan tidak mubazir. Kemudian kita memperbaiki sistem penerimaan,” ungkap Asman.(*/ST)

80 Kepsek SMP di Lantik Bupati CEP

Bupati Tetty melakukan penghormatan saat upacara pelantikan (Foto Suluttoday.com)

AMURANG, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE (CEP), melantik sekaligus Pengambilan Sumpah janji atas acara “Pelantikan Kepala-Sekolah Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemkab Minahasa Selatan, Tahun 2017.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, sebagai Kepala Sekolah merupakan figur yang menjadi contoh dan panutan bagi para guru dan para siswa dalam hal pembentukan karakter baik dalam hal disiplin, maupun dalam hal etika dan moral. maka hal ini di katakan Bupati mari kita jaga Loyalitas, sebagaimana komitmen saya akan bersama-sama hingga tahun 2021.

Disamping itu diperlukan juga kesiapan mental dan ketangguhan karakter untuk mereduksi dampak negatif dari keterbukaan informasi.

”Jadi bagi yang di lantik agar kiranya menjaga nama baik Institusi terutama, para Kepsek untuk selalu memberikan layanan yang baik, dan bisa memanagemen, sesuai Tupoksi, dan selalu di ingatkan Bupati agar, jangan Korupsi atau bermasalah hukum lainnya, di mana saat ini satu kebanggaan Tahun ini kita bisa meraih Opini WTP dri BPK-RI, itu semua atas usaha kerja keras kita bersama,” ujar Bupati yang akrab di sapa Tetty ini.

Senada dengan itu, Kabag Humas Henri Palit SH. Mengatakan, Kepala Sekolah memiliki tugas yang kompleks, yaitu sebagai pemimpin dari organisasi sekolah, manajer, motivator, pendidik, administrator sebagaimana di sampaikan juga Kaban BKD Drs. Ferdinan Tiwa mengatakan pelantikan ini sah sebagaimana tertuang pada, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Bupati Tetty Paruntu saat melakukan pelantikan (Foto Suluttoday.com)

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, demikian di sampaikan, bersamaan dengan itu, Plt. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DR Fietber Raco mengatakan jumlah Kepsek yang di lantik 80, dan 7 Pengawas, yang di isi dengan penyerahan SK.

Sementara itu, Kepada Bidan dan PTT, yang terdiri dari 16 Bidan dan 4 tenaga Dokter. Hadir dalam pelantikan tersebut, pimpinan perangkat daerah, para kepsek, Plt kadis Pendidikan DR Fietber Raco, Spd.,MSi serta insan pers.(Friska)

iklan1