Tag: yogyakarta

Kembali Turunkan Harga BBM, Jokowi Dapat Respon Negatif

Pihak SPBU respon negatif terkait sikap Jokowi turunkan harga BBM

Pihak SPBU respon negatif terkait sikap Jokowi turunkan harga BBM

JAKARTA– Kembali pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga bensin premium direspons negatif sejumlah pengusaha SPBU di Yogyakarta. Pasalnya, mereka telanjur mengorder bahan bakar minyak bersubsidi itu dengan harga lama.

Agus Wiyarto, pemilik SPBU di Jalan Imogiri Timur Kabupaten Bantul, DIY, mengatakan, penurunan harga Rp900 per liter itu dipastikan akan membuatnya rugi puluhan juta.

“Saya baru saja order 25.000 kilo liter maka dipastikan akan merugi minimal Rp20 juta karena pembelian dengan harga lama dijual dengan harga baru yang lebih murah,” katanya kepada VIVAnews, Rabu 31 Desember 2014.

Dia memesan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak karena mengantisipasi lonjakan permintaan karena menjelang tahun baru. Namun tiba-tiba harga mau diturunkan.

“Kita tidak tahu kalau kebijakan secepat ini karena belum berapa bulan baru saja dinaikkan,” ujarnya.

Kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi ini dipastikan BBM bersubsidi akan kembali naik dan pertamax yang sebelumnya permintaan melonjak tajam dipastikan akan sepi peminat.

“Pasti permintaan pertamax akan turun drastis dari sebelumnya,” kata dia. (VIVAnews/Amas)

Momentum Hari Anti Korupsi, Sekda Manado Jadi Narasumber di Yogyakarta

Sekretaris Daerah Kota Manado saat memberikan materi (Foto Dan)

Sekretaris Daerah Kota Manado saat memberikan materi (Foto Dan)

MANADO – Sebagai mitra KPK, SIPS Project melalui promosi kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Ir. Haefrey Sendoh menjadi narasumber dalam Talkshow pada pekan anti korupsi yang diselenggarakan oleh SIPS KPK di Ruang Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogjakarta Rabu, (10/12/2014).

Dalam pemaparannya Sekda mengatakan pemerintah kota Manado membuat gebrakan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta pemerintahan yang bersih dan transparan. “Pada tahun 2012 menyabet juara dua nasional dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi atau PIAK oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ada dua komponen yang dinilai yakni kuantitatif dan kualitatif. Perolehan nilai Kota Manado berada di atas rata-rata daerah lainnya dan awalnya hanya diikuti oleh dua SKPD pada 2013 semua SKPD harus ikut dan membuat pakta integritas,” kata Sekda dihadapan undangan termasuk Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Selanjutnya papar Sekda Walikota memberikan kewenangan kepada BP2T dan juga mengadakan tim teknis untuk mengkaji sebelum sampai ke BP2T. Beliau juga mewakili pemerintah Kota Manado mengucapkan terima kasih kepada SIPS yang sudah memberikan pendampingan kepada pemerintah kota Manado.

“Efiensi dan Evektivitas mulai terasa ketika pendampingan dari SIPS mulai dari SDM didampingi dan systim terbenahi,” ujar Sekda.

Sekda juga berharap masih ada pendampingan sebagai kapasitas building,serta ada pertemuan berkala untuk saling bertukar informasi dalam rangka untuk mencapai kesuksesan bersama. dan Manado juga siap menjadi in house training bagi daerah sekitar. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan agar pemerintah selalu mengevaluasi program ini sehingga memberikan dmapak baik bagi daerah sekitar juga. Dalam keguiatan ini juga dihadiri oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Project SiPs canada, Seperti Makasar,Toraja,Manado dan Sangihe serta dihadiri oleh Direktur Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Mr. Peter Walton dan mahasiswa. (Amas Mahmud)

Menyedihkan Prestasi Jokowi, 800.000 SPBU Asing Bakal Kuasai Indonesia

SPBU dari Perusahaan Malaysia

SPBU dari Perusahaan Malaysia

YOGYAKARTA/MANADO – Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU.

“Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung,” kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.

Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. “Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif,” katanya.

Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.

Sony pun menyatakan, hingga tahun 2010 lalu, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BUMN hanya 7,8%. Sebagian besar atau 90% lebih diselenggarakan oleh perusahaan asing.

“Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme,” urainya.

Kaum kapitalis inilah yang ada  dibalik amandemen UU KPK. “Ada proses pelumpuhan lembaga negara. Itu akan merebak ke BPK dan banyak lagi. Jadi negara ini sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi rakyat,” tegasnya.

Dalam kasus korupsi, Sony menyatakan, korupsi di Indonesia  tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan pelaku usaha. Namun uniknya, baru sedikit konglomerat yang terjerat hukum.

“Baru pejabat publik saja yang bisa diseret oleh KPK maupun lembaga peradilan. Yang terjadi sebenarnya, inilah pelemahan negara sehingga rakyat semakin antipati terhadap pejabat publik,” kata Sony.

Pada kenyataannya, total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar. “Ini cuma bisa dilakukan dengan cara revolusi sosial,” tandasnya.(Suara Pembaruan/Amas)

Terjadi Lagi Kehilangan Barang Penumpang Lion Air, Pihak Airlines Lepas Tangan

Pesawat Lion Air (Foto Ist)

Pesawat Lion Air (Foto Ist)

MANADO – Kembali terjadi insiden kehilangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Kota Manado, Selasa (28/10/2014), saat tiba di Kota Manado, Heri Mardiansah mengalami nasib sial, tanpa diduga barang miliknya hilang akibat kelalaian pihak bagasi Lion Air.

Hal tersebut disampaikannya pada Suluttoday.Com, Jumat (31/10/2014), Heri mengaku kesal dan dirugikan dengan sikap pihak pengelola bagasi yang tidak bertanggung jawab tersebut atas kehilangan barang miliknya. Barang berupa Kamera Digital yang berada di dalam koper miliknya dibuka.

”Saya dari Yogyakarta-Balikpapan-Manado, tiba Manado Selasa (28/10/2014) dengan menumpang Pesawat Lion Air. Rute yang saya tempuh, dari Yogyakarta menuju Balikpapan dengan kode penerbangan JT 0668. Begitu tiba bandara Sam Ratulangi dengan kode penerbangan JT 730, kamera digital Samsung saya hilang dibagasi, kondisi barang didalam koper saya berantakan, sepertinya ada yang sengaja membongkar koper” ujar Heri.

Bukti Laporan Kehilangan Bagasi

Bukti Laporan Kehilangan Bagasi (foto Suluttoday.com)

Tidak hanya itu, perlakukan tidak bertanggung jawab terlihat saat dirinya menyampaikan laporan ke bagian lost and found Lion Air di bandara Sam Ratulangi, laporannya tidak ditanggapi dengan baik. ”Sudah saya laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini pengelola atau penanggung jawab bagasi tentang kehilangan tersebut, tapi pihak Lion Air hanya berjanji akan mencari selama tiga hari. Bila belum ditemukan, maka mereka tidak bertanggung jawab atau tidak ada ganti rugi, sampai sekarang tidak ada kabar. Semoga penumpang lain tidak mendapatkan perlakuan serupa,” tegas Heri. (Amas Mahmud)

 

Taufik Tumbelaka: Hanya Dua Indikator yang Mendorong SHS Diakomodir Menteri

Taufik Tumbelaka dan SHS (Foto Ist)

Taufik Tumbelaka dan SHS (Foto Ist)

MANADO – Menimbang dan memperhatikan peluang putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk masuk ke jajaran Kabinet Jokowi Dodo (Jokowi), dan Jusuf Kalla (JK), selaku Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka merupakan suatu tantangan baru yang juga menjadi peluang bagi warga Sulut.

Dikatakan Tumbelaka, terpilih dan tidaknya SHS untuk masuk dalam struktur Kabinet Jokowi-JK hanya terdapat dua determinan penting. Dengan begitu, lanut Tumbelaka posisi warga Sulut dalam hal kompetisi Nasional menjadi sorotan yang ikut secara langsung mendorong keberadaan SHS dimata Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini.

Bagi saya hanya dua indikatornya jika SHS diakomodir dalam jajaran Kabinet (Menteri) Jokowi dan JK, yang pertama karena kapasitas, pengalaman, komitmen membangun bangsa yang mumpuni dari SHS dan mampu berkompetisi dikancah Nasional atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah warga Sulut mau bersatu memberikan dukungan pada SHS untuk ditarik dalam jajaran Jokowi-JK. Disinilah letaknya menurut saya. – Taufik Tumbelaka, pengamat politik dan pemerintahan Sulut.

Mantan aktivis UGM Yogyakarta itu menilai keberadaan Presiden dengan visi membanguna yang tergolong progresif sebagaimana yang disampaikannya melalui pidato, perlu dikawal dan diaktualisasikan oleh para Menteri yang memiliki kemampuan handal dan berpengalaman.

”Pak Jokowi memiliki konsep dan spirit kerja tinggi, sehingga tepatnya beliau harus didampingi para Menteri yang punya pengetahuan, komitmen bekerja, serta memiliki pengalaman bekerja. Gagasan besar Jokowi jika tidak diimbangi dengan peran Menteri yang berkualitas, maka implementasi gagasan pembangunan itu bakal menjadi sia-sia saja,” ujar Tumbelaka pada Suluttoday.Com saat diwawancarai. (Amas Mahmud)

iklan1