Tag: yusri

Sinergi Anggota DPR RI dan OJK Dukung Ekonomi Masyarakat

Jon Erizal (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dalam situasi darurat kesehatan yakni Indonesia dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang turut berdampak besar menurunkan perekonomian global, nasional hingga ke tingkat lokal. Sektor riil, pekerja harian dan kegiatan ekonomi yang membutuhkan pertemuan fisik, mengalami kesulitan dan tekanan yang dalam. Menurut Anggota DPR RI, H. Jon Erizal, SE.,MBA pemerintah perlu serius dan konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bagi kami mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kewajiban. Kami di DPR RI terus mendorong pemerintah dan otoritas ekonomi untuk mengambil kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Di sektor jasa keuangan, kami terus mengawasi pelaksanaan kebijakan stimulus OJK yang mengatur pelonggaran kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank bagi nasabah dan debitur,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Jon, Sabtu (27/7/2020), pada penyuluhan jasa keuangan bersama OJK mengenai Kebijakan Stimulus OJK bagi masyarakat terdampak Covid-19, di Pekanbaru, Riau.

Ditambahkannya lagi bahwa kebijakan pelonggaran pembayaran kredit turut meringankan beban masyarakat bawah, terlebih para pekerja harian di sektor informal. Kami minta OJK selalu mengantisipasi, menyiapkan dan mengembangkan kebijakan lanjutan karena kita belum tahu kapan pandemi benar-benar teratasi. Lanjut Jon mengingatkan agar OJK terus mengambil peran optimal dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, pemaparan juga disampaikan Kepala OJK Provinsi Riau Yusri menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan OJK melalui komunikasi yang baik dengan pihak bank, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan lain yang memberi kredit.

“Ada banyak bentuk pelonggaran yang diberikan oleh lembaga keuangan sesuai hasil kajian atau asesmen oleh lembaga keuangan terhadap tiap nasabah atau debitur,” terang Yusri.

Untuk diketahui, OJK bersama Jon Erizal memberikan bantuan 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di Kota Pekanbaru, Riau. Diharapkan bantuan yang di berikan tidak hanya berasal dari pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga negara seperti pemerintah dan lembaga lainnya, namun bagi masyarakat yang mampu juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga kita bisa bahu-membahu menanggulangi dampak covid-19 di Provinsi Riau. Tentu hal tersebut bermuara pada upaya meringankan beban hidup masyarakat.

(*/Bung Amas)

”Tabrak Aturan” Soal Pemberhentian Sutarman, Yusril Ihza Mahendra Kuliti Jokowi

Twit Yusril Ihza Mahendra (Foto Ist)

Twit Yusril Ihza Mahendra (Foto Ist)

JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara memberikan mengkritik keras terhadap langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo dalam memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Sebab, kata dia jika Presiden ingin memberhentikan dan mengangkat Kapolri harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

”Mestinya Presiden dan DPR tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan satu paket bukan dipisah Sebab baik pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua2nya harus dg persetujuan DPR,” kata Yusril melalui akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Sabtu (17/1/2015)

Mantan Menteri Hukum dan Ham ini kemudian menyebutkan bisa saja Jokowi memberhentikan Kapolri dan kemudian mengangkat penggantinya tanpa persetujuan DPR. Namun, hal itu lanjut dia dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan mendesak.

Pernyataan Yusril ini merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kapolri pasal 11 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Pada pasal 11 itu disebutkan pada poin ke lima yaitu ”Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” lanjut Yusril.

Dengan  tidak adanya persetujuan yang diminta Jokowi kepada DPR untuk mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri, Yusril jadi mempertanyakan alasan-alasan apa yang membuat Presiden tergesa-gesa melakukan pergantian Kapolri.

”Alasan mendesak itu hanya dua, yakni jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Apakah Sutarman melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau melakukan makar sebelum diberhentikan Presiden? Saya tidak tahu,” ujar Yusril. (REPUBLIKA.CO.ID/Amas)

iklan1